DKPP Tak Akan Ubah Putusan Pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting
INDEX

BISNIS-27 434.406 (4.82)   |   COMPOSITE 4934.09 (45.67)   |   DBX 924.804 (2.75)   |   I-GRADE 130.838 (1.38)   |   IDX30 413.425 (4.52)   |   IDX80 108.094 (1.21)   |   IDXBUMN20 272.657 (2.91)   |   IDXG30 115.379 (1.36)   |   IDXHIDIV20 370.721 (3.62)   |   IDXQ30 120.916 (1.3)   |   IDXSMC-COM 211.116 (1.58)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (3.52)   |   IDXV30 102.468 (1.32)   |   INFOBANK15 776.883 (10)   |   Investor33 360.093 (3.87)   |   ISSI 144.765 (1.22)   |   JII 523.909 (4.32)   |   JII70 177.568 (1.58)   |   KOMPAS100 966.07 (10.64)   |   LQ45 756.376 (8.83)   |   MBX 1366.8 (13.91)   |   MNC36 270.277 (2.92)   |   PEFINDO25 258.891 (3)   |   SMInfra18 233.321 (2.36)   |   SRI-KEHATI 303.606 (3.23)   |  

DKPP Tak Akan Ubah Putusan Pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting

Kamis, 13 Agustus 2020 | 23:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) PMuhammad menegaskan bahwa majelis etik memutuskan pemberhentian tetap, maka hal itu sudah dipertimbangkan dengan sangat cermat, dengan sangat terukur, dan siap untuk dipertanggungjawabkan.

“Bukan karena soal menang kalah, kami tidak akan mengubah Putusan DKPP Nomor 317,” tegas Muhammad, Kamis (13/8).

“Biarlah sejarah mencatat, lembaga peradilan mencatat bahwa DKPP pernah memberhentikan (Evi Novida Ginting-red). Kalau persoalan dia diaktifkan kembali sudah dijelaskan oleh Prof Jimly, tetapi Insyallah kami yang mengambil keputusan itu, sudah berkomitmen untuk tidak mengubah keputusan nomor 317,” Muhammad meyakinkan.

Menurut Muhammad, hal ini adalah juga amanat UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 458 Angka 13 menyebutkan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat. Dan, saat ini negara belum membentuk lembaga mahkamah etik yang bisa membanding putusan peradilan etik DKPP.

“Jika semangat cita-cita yang disampaikan oleh Profesor Jimly bisa terwujud, maka bolehlah kita bentuk lembaga mahkamah etik untuk membanding putusan DKPP, tetapi sayangnya sampai hari ini, UU 7/2017, pembuat UU DPR dan pemerintah belum membuat lembaga banding etik, sehingga jika kami mengubah putusan 317 itu sama dengan kami melanggar konstitusi,” jelasnya.

“Jadi bapak ibu semua, biarlah ini menjadi kajian hukum sebagaimana PR dari Prof. Jimly. Tetapi saya tegaskan, atas nama lembaga DKPP bahwa jika besok Presiden mengembalikan saudara Evi, hal itu tidak mengubah putusan pemberhentian tetap saudara Evi di lembaga peradilan etik DKPP,” lanjutnya.

Muhammad juga setuju dengan konsep atau pemikiran dari Jimly bahwa hukum dan etika ini jangan diperhadapkan-hadapkan.

“Kami juga mengikuti pendapat ahli hukum yang mengatakan bahwa DKPP offside-lah, bablas-lah. Dalam peraturan DKPP yang dimaksud pelanggaran etik itu bukan hanya menerima suap, memihak kepada pasangan calon, tapi kami juga menekankan pada profesionalitas, keahlian tata kelola pemilu. Penyelenggara ini dipercaya rakyat, jika kita tidak ahli bisa rusak pemilu ini,” katanya lagi.

Muhammad melanjutkan, jika bukan ahlinya yang menjadi penyelenggara pemilu dan dipercaya untuk menjadi anggota KPU, anggota Bawaslu, dan yang bersangkutan tidak bekerja secara profesional.

“Bisa dibayangkan sebuah pertandingan sepakbola kalau wasitnya curang yang terjadi adalah kekacauan dan seterusnya. Tapi kalau wasitnya fair yang kalah dengan 10 bola pun, dengan yang menang dia akan meninggalkan lapangan dengan cipika-cipiki bahkan bertukar kostum, karena dia melihat wasitnya fair,” katanya.

Dalam perspektif etika, Muhammad mengatakan bahwa hukum itu wilayah hukum, DKPP tidak boleh masuk. Namun demikian, DKPP melihat administrasi pemilu adalah bagian dari profesionalitas. Artinya jika membiarkan administrasi pemilu dilakukan dengan tidak cermat maka konsekuensinya seseorang yang harusnya memenangkan pemilu kemudian tercederai.

“Saya pernah sampaikan di beberapa forum bahwa di tahun 2014 saya mendengarkan kampanye caleg yang mengatakan di lapangan terbuka seperti ini: Bolehlah dia menang di TPS (kompetitor di Dapil itu) tapi nanti kita lihat siapa yang dilantik,” ungkapnya.

“Inilah yang terjadi ketika penyelenggara tidak profesional, bermain-main dengan oknum peserta pemilu, mempermainkan angka-angka. Si A yang harusnya menang di kotak suara, berubah ketika di kecamatan, berubah ketika di kabupaten/kota, berubah ketika di provinsi dan berubah ketika di RI,” urainya.

“Kita tidak mau orang yang menang di kotak suara yang riil dipilih oleh rakyat melalui satu, satu, satu dikumpulkan suara itu dengan jerih payah, kemudian berubah pada rekapitulasi di atasnya. Karena ketidakprofesionalan itulah kasus yang terjadi sehingga kita memberhentikan anggota KPU RI,” tambahnya.

Muhammad menambahkan, "Silakan dibaca secara utuh, bagi yang masih menafsirkan secara berbeda-beda kami tidak bisa mencegah ada yang menafsirkan putusan DKPP, tapi kami memberi saran, Tolong baca secara utuh pertimbangan putusan DKPP nomor 317 baru berkomentar,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PDI-P Berpeluang Raih Juara Umum Pilkada 2020

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti memandang apa yang dilakukan PDI-P, mengindikasikan partai ini siap.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Budiman Sudjatmiko: Politisasi SARA Bentuk Kemalasan Berpikir

Budiman Sudjatmiko menilai cara berpolitik dengan mempolitisasi isu SARA sebagai bentuk kemalasan berpikir dan kemalasan bekerja.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Bawaslu Prediksi Pengawasan Pilkada 2020 Rumit

Hal ini mengingat masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga kampanye Pilkada 2020 akan lebih banyak beralih di media sosial.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Kepala BP2MI Akan Jatuhkan Sanksi Tegas ASN yang Khianati Pancasila

ASN BP2MI lakukan sumpah setia kepada Pancasila.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Jokowi Anugerahkan Tanda Jasa Medali Kepeloporan ke Megawati Soekanoputri

Megawati menghadiri upacara penganugerahan Tanda Jasa Medali Kepeloporan dari Jokowi melalui virtual yang didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Raih Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya, Fadli Zon: Ini Penghargaan kepada Rakyat

Fadli Zon mengatakan menjadi suatu kehormatan baginya dapat menerima penghargaan tersebut dari Presiden Jokowi.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Raih Penghargaan, Fahri Hamzah: Saya Akan Terus Mengkritik

Fahri menegaskan akan terus mengkritik karena Presiden Jokowi menghargai kritikan dari siapapun, termasuk dirinya.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Terima Penghargaan dari Jokowi, Fahri Hamzah Tertawa Semringah

Jokowi diapit oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di sebelah kiri dan Fahri Hamzah di sebelah kanan. Sementara, Fadli Zon berada di belakang Presiden Jokowi.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Jokowi: Berlawanan dalam Politik, Bukan Berarti Bermusuhan

Perbedaan pandangan politik merupakan cerminan dari demokrasi dan tata cara bernegara yang berlaku di Indonesia.

POLITIK | 13 Agustus 2020

Hadiri Upacara Penghargaan di Istana, Fadli Zon Pakai Masker Hitam, Fahri Hamzah Masker Biru

Terlihat seluruh tokoh penerima tanda jasa dan kehormatan tersebut menggunakan masker dan berdiri dengan menjaga jarak satu sama lain.

POLITIK | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS