Boni Hargens: KAMI Sekadar Oposisi Jalanan dan Barisan Sakit Hati
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Boni Hargens: KAMI Sekadar Oposisi Jalanan dan Barisan Sakit Hati

Selasa, 18 Agustus 2020 | 22:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Analis Politik Boni Hargens menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak lebih dari sekedar oposisi jalanan dan kelompok barisan sakit hati. Boni menyebutkan tiga alasan KAMI yang dideklarasikan Selasa, 18 Agustus 2020 disebut oposisi jalanan.

"Pertimbangannya antara lain, satu isu yang mereka usung semuanya isu lama, tidak ada yang baru, kedua, mereka juga tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai, dan ketiga legitimasi moral mereka lemah di mata masyarakat," ujar Boni dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Boni mengakui bahwa lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi memang memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan. Dalam demokrasi yang sehat, kata dia, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan.

"Namun, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah 'para bekas' yaitu bekas politisi, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya," jelas dia.

Sebagai bagian dari kebebasan demokratis, Boni menghargai gerakan KAMI ini namun, dia khawatir, KAMI menjadi kelompok broker politik ataupun pemburu rente yang ingin mencari untung sesaat sebagaimana sudah menjadi tradisi umum di negara yang demokrasinya belum begitu stabil.

"Alasannya jelas, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal publik karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media. Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik," tandas dia.

Lebih lanjut, Boni mengatakan, sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekadar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik.

Menurut dia, stigma itu tak mudah dihapus dan hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi seperti itu.

"Itu sebabnya saya menilai penting sekali KAMI mengeluarkan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dengan data yang kuat dan tetap mengikuti kaidah ilmiah. Tanpa itu, lagi-lagi, KAMI hanyalah laskar sakit hati yang memobilisasi gerakan oposisi jalanan," tutur dia.

Meski demikian, Boni juga berpandangan, kehadiran KAMI harus tetap menjadi perhatian institusi penegak hukum dan aparat keamanan. Pasalnya, kata dia, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali sifatnya ideologis.

"Maka, perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan," pungkas Boni.

Sebagaimana diketahui, sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.

Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Dalam deklarasi tersebut, KAMI menyampaikan 8 tuntutan. Berikut ini poin-poin tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KAMI Disebut Koalisi Orang Kalah Pilpres

Abdul Kadir Karding menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam pilpres.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Revisi UU 24/2003 Perkuat Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyatakan, komitmen DPR dan Pemerintah pasti ingin memperkuat MK secara kelembagaan.

POLITIK | 18 Agustus 2020

Golkar Sindir Deklarasi KAMI Tanpa Protokol Kesehatan

Ketua DPP Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan niat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk menyelamatkan Indonesia.

POLITIK | 18 Agustus 2020

DPR Beri Apresiasi Unair Berhasil Buat Obat Covid-19

Plh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, menyatakan pihaknya mengapresiasi keberhasilan Unair dalam meracik obat Covid-19

POLITIK | 18 Agustus 2020

Tak Ada Aturan, Daerah Berlomba Bangun Dinasti Politik

Dinasti politik masih menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terjadi di Indonesia.

POLITIK | 18 Agustus 2020

Muhaimin: RAPBN 2021 Diarahkan untuk Pembangunan SDM

"Realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset," kata Muhaimin, Selasa (18/8/2020).

POLITIK | 18 Agustus 2020

Giring Jabat Plt Ketum PSI

Mantan vokalis group band Nidji, Giring Ganesha resmi ditunjuk menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum (ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

POLITIK | 18 Agustus 2020

HUT RI, Hikmahbudi Serukan Membangun Bangsa di Tengah Pandemi Covid-19

HUT RI harus dijadikan momen melewati pandemi Covid-19 dan bangkit membangun bangsa.

POLITIK | 18 Agustus 2020

Megawati: Minim, Perempuan Indonesia Berkiprah di Dunia Politik

Megawati Soekarnoputri menyoroti masih minimnya perempuan Indonesia yang berkiprah di dunia politik.

POLITIK | 17 Agustus 2020

Perludem: Ketidakadilan Masih Terjadi dalam Politik

Akses terhadap posisi-posisi publik yang dipilih melalui pemilu justru semakin timpang.

POLITIK | 17 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS