KPK: Kepala Daerah Harus Ikuti “4 No”
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK: Kepala Daerah Harus Ikuti “4 No”

Selasa, 15 September 2020 | 14:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan,
ada kata kunci mudah yang diingat para calon kepala daerah (cakada) ketika terpilih sebagai kepala daerah. Kata kunci itu disebutnya sebagai "4 No".

Kata kunci itu, pertama, no bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap. Kedua, adalah no kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya. Ketiga adalah no gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apa pun. Keempat adalah no luxurious hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.

"Jika anda ikuti “4 No” ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alexander Marwata, saat menjadi pembicara dalam Sekolah Cakada PDI-P gelombang III yang digelar, secara virtual, Selasa (15/9/2020). Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 non kader.

"Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata pria yang akrab disapa Alex ini.

Diingatkan Alex, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah. Yakni, kepala daerah memegang janji ketika kampanye; kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor; tidak mau menerima suap; melaporkan gratifikasi; mengumumkan harta kekayaan; menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media; dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat dimana Anda memimpin," ujar Alex.

Selain itu, di dalam makalahnya, Alex banyak menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai.

Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini. Yakni, terkait biaya politik/mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alex juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni, saat perencanaan APBD; lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Dia juga menyoroti titik rawan dalam kondisi pandemi Covid-19. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola; manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel. Lalu anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye Pilkada 2020.

"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alex.

Komitmen
Sementara itu, Hasto Kristiyanto mengatakan, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung, walaupun non kader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto.

Dan itupun sejalan dengan amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.

Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.

"Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, bahwa dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, wali kota, gubernur? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya," ucap Hasto mengutip pernyataan Megawati.

Lanjut Hasto, pihaknya berharap para cakada PDI-P tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat.

"Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri," kata Hasto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Pilkada disiapkan sebagai instrumen untuk melawan penyebaran Covid 19.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Sekalipun ada sejumlah batasan, Bawaslu berjanji akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda).

POLITIK | 15 September 2020

KPU Wajibkan Bakal Paslon Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 September 2020

KPU Terima Pendaftaran 739 Bakal Paslon Pilkada 2020

Terdapat 60 bapaslon positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan mandiri

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

Pemungutan suara pada Pilkada 2020 tetap dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2014 17,3 persen dan Pemilu 2019 naik menjadi sebesar 20,5 persen.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Presiden perintahkan Luhut tangani kasus covid-19 di sembilan Pronvinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Perempuan Kelompok Paling Rentan Hadapi Pelanggaran Pemilu

Jika Indonesia ingin mendorong tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, maka proses penegakkan hukum dan pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan.

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS