DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

Selasa, 15 September 2020 | 15:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna DPR menerima dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019, yang dilaksanakan dalam rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan sejumlah pimpinan DPR. Di antaranya adalah Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra dan Rachmat Gobel dari Fraksi Nasdem.

Ketua DPR Puan Maharani mengikutinya secara virtual. Sementara pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelum keputusan diambil, Badan Anggaran DPR terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah. Hasilnya, semua fraksi menyatakan persetujuannya dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah. Hanya satu fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan sikap persetujuan dengan catatan.

"Ada yang tidak sependapat?" tanya Azis Syamsuddin seusai laporan itu dibacakan.
Diam dan tak ada peserta rapat yang merespons.

"Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya ketok," lanjut Azis mengetukkan palu sidang tanda persetujuan DPR atas RUU tersebut.

Setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu membacakan sikap akhir pemerintah terkait pengesahan itu namun agar rapat tak berlangsung lama, sesuai keinginan DPR, Sri Mulyani tak membacakan semua sikap pemerintah.

"Sebagai orang Jawa saya memahami sinyal (agar pidato tak memakan waktu lama, red) yang disampaikan," kata Sri Mulyani.

"Pemerintah akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan pengelolaan APBN secara baik sesuai undang-undang dan tata kelola yang baik," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdagri Tolak Anggapan Pilkada Kontributor Penyebaran Covid-19

Ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, namun penularan Covid-19 justru tinggi.

POLITIK | 15 September 2020

KPK: Kepala Daerah Harus Ikuti “4 No”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, ada kata kunci mudah yang diingat para calon kepala daerah (cakada) ketika terpilih sebagai kepala daerah

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Pilkada disiapkan sebagai instrumen untuk melawan penyebaran Covid 19.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Sekalipun ada sejumlah batasan, Bawaslu berjanji akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda).

POLITIK | 15 September 2020

KPU Wajibkan Bakal Paslon Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 September 2020

KPU Terima Pendaftaran 739 Bakal Paslon Pilkada 2020

Terdapat 60 bapaslon positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan mandiri

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

Pemungutan suara pada Pilkada 2020 tetap dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2014 17,3 persen dan Pemilu 2019 naik menjadi sebesar 20,5 persen.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS