Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Rabu, 16 September 2020 | 17:25 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) diminta memberikan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi harus sampai pada diskualifikasi Paslon jika melakukan pelanggaran berulang.

"Jika ada yang melakukan pelanggaran, sanksi administrasi mesti ditegakan. Penegakan sanksi administrasi berupah diskualifikasi, atau pengurangan waktu kampanye," kata Koordinator Nasional Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Ia menjelaskan, otoritas pemberi sanksi ada di Bawaslu karena lembaga tersebut sebagai pengawas pemilu atau pilkada. Jika aturan hukum belum memuat kewenangan tersebut kepada Bawaslu maka KPU harus segera merevisi PKPU 6/2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur pemilahan, itu sudah masuk dalam wilayah admnistrasi. Dan itu mesti ditegakan oleh Bawaslu," ujar Alwan.




Efektif

Pendapat serupa disampaikan peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erick Kurniawan. Menurutnya, pendekatan sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan lebih efektif dibanding pendekatan sanksi pidana. Alasannya, yang ditakutkan para calon adalah jika hak keikutsertaannya di Pilkada dikurangi, bahkan dibatalkan.

"Sanksi adminsitratif yang diberikan bisa penghentian kegiatan kampanye, pengurangan jatah kampanye. Pilhan terakhir kalau memang calon tetap membandel bisa dilakukan diskualifikasi," jelas Erick.

Dia meminta para penyelenggara Pilkada agar tegas dalam bertindak. Para penyelenggara tidak perlu takut dengan tekanan massa pendukung Paslon jika ada sanksi diskualifikasi. Pasalnya, sudah ada mekanisme hukum bagi yang tidak puas yaitu menggugat ke pengadilan.

"Aturan UU sudah jelas menyatakan calon yang dikenakan sanki admisintarsi sampai diskualifikasi diberikan hak untuk menggugat ke pengadilan," ujar Erick.

Dia juga meminta KPU melakukan inovasi dalam pengaturan jadwal kampanye yang mulai dilakukan tanggal 26 September hingga 5 Desember. Misal, untuk daerah zona merah Covid-19, maka kampanye dilakukan secara daring atau penyiaran lewat saluran komunikasi di tingkat lokal. Pada zona tersebut, dilarang ada kampanye yang memunculkan kerumunan seperti pertemuan tatap muka, baik pertemuan terbatas atau rapat umum.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wakil Ketua DPR Sarankan Kampanye dengan Konser Musik Dihindarkan

Sufmi Dasco Ahmad menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak memperbolehkan konser musik sebagai ajang kampanye Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Wafatnya Sekda DKI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa belasungkawa dan duka mendalam atas wafatnya Sekda DKI Saefullah akibat Covid-19.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Percaya pada Kemampuan Eksekusi Luhut

Presiden Jokowi memilih Luhut B Pandjaitan untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi karena kemampuan eksekusinya.

POLITIK | 16 September 2020

Ini Komitmen PDIP Menangkan 184 Calon Kepala Daerah Nonkader

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih nanti, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

POLITIK | 16 September 2020

DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

Rapat paripurna DPR menerima dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Tolak Anggapan Pilkada Kontributor Penyebaran Covid-19

Ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, namun penularan Covid-19 justru tinggi.

POLITIK | 15 September 2020

KPK: Kepala Daerah Harus Ikuti “4 No”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, ada kata kunci mudah yang diingat para calon kepala daerah (cakada) ketika terpilih sebagai kepala daerah

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Pilkada disiapkan sebagai instrumen untuk melawan penyebaran Covid 19.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Sekalipun ada sejumlah batasan, Bawaslu berjanji akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda).

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS