Pilkada Berpotensi Munculkan Bom Waktu Penularan Covid-19
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-1.34)   |   COMPOSITE 5813.99 (8.96)   |   DBX 1076.27 (11.92)   |   I-GRADE 169.305 (0.55)   |   IDX30 499.8 (-0.92)   |   IDX80 132.38 (-0.32)   |   IDXBUMN20 374.254 (2.01)   |   IDXG30 135.455 (0.05)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-0.98)   |   IDXQ30 146.053 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.27)   |   IDXV30 131.098 (-0.19)   |   INFOBANK15 988.482 (5.02)   |   Investor33 429.242 (-0.7)   |   ISSI 170.543 (-0.37)   |   JII 620.021 (-3.74)   |   JII70 214.017 (-1.07)   |   KOMPAS100 1185.8 (-0.19)   |   LQ45 922.358 (-1.18)   |   MBX 1613.53 (0.24)   |   MNC36 321.576 (-0.73)   |   PEFINDO25 321.335 (-2.97)   |   SMInfra18 295.407 (1.45)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-0.28)   |  

Pilkada Berpotensi Munculkan Bom Waktu Penularan Covid-19

Rabu, 16 September 2020 | 19:07 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com- Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat diyakini akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Pelaksanaan pilkada serentak harus mempertimbangkan banyaknya potensi penularan, yang terjadi mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan.

"Memaksakan pilkada tahun ini tidak hanya bertentangan dengan aspirasi publik, namun juga akan menjadi skandal bagi demokrasi karena berpotensi berubah menjadi ritual bunuh diri berjamaah yang justru dipelopori elite politik," kata Director Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, dalam diskusi "Politik uang dalam Pilkada di masa pandemi", di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, pada saat pendaftaran calon saja diketahui sedikitnya ada 60 calon kepala daerah yang terpapar Covid-19. Kondisi ini justru akan sangat membahayakan karena kerumunan tidak bisa dihindari manakala calon kepala daerah turun ke lapangan untuk berkampanye.

"Pada saat ini saja telah ada 60 calon kepala daerah yang positif. Peluang terjadinya kerumunan berpotensi menularkan Covid-19 bagi jutaan pemilih," ujarnya.

Diyakini Wijayanto, ada beberapa titik penyebaran Covid-19, yakni pada saat masa kampanye 26 September sampai 5 Desember dan selanjutnya pada hari pencoblosan, yakni pada 9 Desember 2020.

"Ini sudah ada 60 calon kepala daerah kena Covid. Sudah ada potensi adanya penularan Covid-19. Kesadaran masyarakat untuk physical distancing masih banyak yang melanggar," ucapnya.

Karena itulah, Pilkada dilakukan pada saat sekarang ini akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Untuk solusi lainnya, seperti melakukan kampanye secara online, bisa dilakukan namun kurang efektif.

"Kalau kita menggunakan online sebagai solusinya, maka secara jujur itu belum bisa menjadi ajang kampanye yang efektif. Pada saat ini kesadaran dari calon untuk berkampanye lewat internet, siapa yang mau?" ucapnya.

Dirinya mengkhawatirkan, melaksanakan pilkada yang dilakukan pada tahun ini akan ditebus dengan ongkos sosial politik yang sangat besar. Di antaranya seperti risiko nyawa yang sangat besar, risiko buruknya sosialisasi, risiko semakin tergerusnya trust, hingga buruknya kualitas pemilu.

"Akumulasi korban yang meninggal dan tergerusnya kepercayaan yang mengikutinya akan menjadi catatan gelap bagi demokrasi kita yang tengah mengalami kemunduran," kata Wijayanto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Penyelenggara Pemilu diminta memberikan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 16 September 2020

Wakil Ketua DPR Sarankan Kampanye dengan Konser Musik Dihindarkan

Sufmi Dasco Ahmad menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak memperbolehkan konser musik sebagai ajang kampanye Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Wafatnya Sekda DKI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa belasungkawa dan duka mendalam atas wafatnya Sekda DKI Saefullah akibat Covid-19.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Percaya pada Kemampuan Eksekusi Luhut

Presiden Jokowi memilih Luhut B Pandjaitan untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi karena kemampuan eksekusinya.

POLITIK | 16 September 2020

Ini Komitmen PDIP Menangkan 184 Calon Kepala Daerah Nonkader

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih nanti, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

POLITIK | 16 September 2020

DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

Rapat paripurna DPR menerima dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Tolak Anggapan Pilkada Kontributor Penyebaran Covid-19

Ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, namun penularan Covid-19 justru tinggi.

POLITIK | 15 September 2020

KPK: Kepala Daerah Harus Ikuti “4 No”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, ada kata kunci mudah yang diingat para calon kepala daerah (cakada) ketika terpilih sebagai kepala daerah

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Pilkada disiapkan sebagai instrumen untuk melawan penyebaran Covid 19.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Sekalipun ada sejumlah batasan, Bawaslu berjanji akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020.

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS