Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Minggu, 20 September 2020 | 21:19 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa pada lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020, terutama pada masa kampanye. Dua opsi itu adalah penerbitan perppu kembali tentang pilkada atau cukup dengan revisi Peraturan KPU (PKPU).

“Mau diatur Perppu yang spesifik mengatur khusus protokol pilkada berikut sanksinya. Kami sudah menyiapkan opsi itu. Di antaranya sanksinya bisa administrasi dan sanksi pidana. Bisa juga kalau bukan perppu, maka opsi lainnya adalah PKPU- nya segera untuk direvisi dalam minggu ini,” kata Tito dalam diskusi bertema “Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Ia menjelaskan, jika diatur lewat perppu, format sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan adalah sanksi administrasi dengan peringatan 1, 2, 3 hingga diskualifikasi. Namun risikonya bisa dimainkan oleh orang atau kelompok tertentu karena pilkada adalah masalah politik. Agar tidak menjadi komoditas politik maka peringataan sampai dengan diskualifikasi, itu harus melalui mekanisme Sentra Gakkumdu.

“Jadi melalui pemeriksaan Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan kejaksaan. Sehingga penangan lebih objektif. Tidak sampai nanti peraturan itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskualifikasi lawan politiknya,” jelas Tito.

Sementara jika lewat revisi PKPU, Tito menyebut berbagai bentuk kerumunan massa bisa dilarang. Memang masih ada kampanye tatap muka tapi maksimal hanya 100 orang.

“Ada rapat terbatas tetapi mendorong kampanye virtual. Kemudian pada pemungutan suara diatur per jam. Salah satu yang kami diskusikan, jamnya ditambah menjadi jam 3 sore Harusnya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, ini kita diskusikan dari jam 7 sampai jam 3 sore,” ujar Tito.

Dia menyebut, dua opsi ini sedang dibahas pemerintah dengan berbagai pihak terkait. Dalam waktu dekat akan diputuskan, mana yang akan dipilih.

“Makanya jam 7 (malam, Red), ini mau merapatkan masalah itu,” ungkap Tito



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020

KPK: Satu Orang Calon Kepala Daerah Belum Serahkan LHKPN

Sebanyak 1.485 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

POLITIK | 20 September 2020

Keterwakilan Calon Perempuan di Pilkada 2020 Hanya 10,6 Persen

Hanya terdapat 157 calon perempuan pada Pilkada 2020, berbanding dengan 1.329 calon laki-laki.

POLITIK | 20 September 2020

Pilkada Harus Jaga Komitmen Kerukunan Umat Beragama

Pilkada serentak 2020 harus dijadikan momentum untuk memilih pemimpin daerah yang mengayomi kerukunan umat beragama.

POLITIK | 20 September 2020

Ini Arahan Megawati untuk Cakada PDIP Hadapi Kampanye di Tengah Pandemi

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Cabang Khusus DPC PDIP Kota Surabaya secara virtual.

POLITIK | 20 September 2020

Polri Tidak Masalah jika Pilkada 2020 Ditunda

"Jika itu (ditunda) menjadi keputusan Pemerintah dan KPU ya sudah pasti kita adaptif,” kata Kabaharkam Komjen Agus Adrianto.

POLITIK | 20 September 2020

Ketua DPR Dukung Pikada Serentak Tetap Dilaksanakan Desember

“KPU dan Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan-aturan secara detail, bisa dipahami petugas dan masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS