KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Senin, 21 September 2020 | 13:39 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di media sosial (medsos). Akun-akun itu bisa digunakan untuk media kampanye online selama tahapan kampanye yang mulai dilaksanakan tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Paslon harus buat akun resmi di Sosmed. Paling banyak 30 akun untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan 20 untuk Pemilihan Bupati atau Pemilihan Wali Kota,” kata Raka dalam diskusi bertema “Iklan Kampanye di Media Sosial, Perlukah Dilarang?” yang digelar virtual di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia menjelaskan, akun bisa dibuat dalam semua aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya namun tidak boleh melebihi yang sudah ditentukan dalam aturan. Akun-akun tersebut harus sudah dilaporkan ke KPU, paling lambat satu hari sebelum tahapan kampanye dimulai.

Selain ke KPU, lanjut Raka, pelaporan akun para paslon akan diteruskan ke Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta instansi terkait lainnya. Hal itu dilakukan manakala terjadi pelanggaran kampanye, dengan mudah bisa dikontrol atau diawasi.

Dia menyebut, akun-akun tersebut juga bisa digunakan untuk iklan kampanye dari para paslon. Namun masa berlaku iklan hanya 14 hari. Iklan kampanye tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, kampanye dan iklan tidak boleh menghasut, fitnah, dan mengeksploitasi isu Suku, Ras dan Agama (SARA).

“Kalau dalam kampanye konvensional, setiap materi yang di-upload dikonsultasikan dengan KPU. Konsultasi untuk memastikan apakah iklan yang dipasang melanggar aturan atau tidak. Iklan dalam Sosmed juga berlaku hal yang sama. Kalau ada yang menyimpang, bisa langsung dihentikan oleh lembaga terkait seperti Kemkominfo,” tutur Raka.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020

KPK: Satu Orang Calon Kepala Daerah Belum Serahkan LHKPN

Sebanyak 1.485 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

POLITIK | 20 September 2020

Keterwakilan Calon Perempuan di Pilkada 2020 Hanya 10,6 Persen

Hanya terdapat 157 calon perempuan pada Pilkada 2020, berbanding dengan 1.329 calon laki-laki.

POLITIK | 20 September 2020

Pilkada Harus Jaga Komitmen Kerukunan Umat Beragama

Pilkada serentak 2020 harus dijadikan momentum untuk memilih pemimpin daerah yang mengayomi kerukunan umat beragama.

POLITIK | 20 September 2020

Ini Arahan Megawati untuk Cakada PDIP Hadapi Kampanye di Tengah Pandemi

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Cabang Khusus DPC PDIP Kota Surabaya secara virtual.

POLITIK | 20 September 2020

Polri Tidak Masalah jika Pilkada 2020 Ditunda

"Jika itu (ditunda) menjadi keputusan Pemerintah dan KPU ya sudah pasti kita adaptif,” kata Kabaharkam Komjen Agus Adrianto.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS