DPR: Sanksi Sosial untuk Pelanggar PSBB Kadang Dijadikan Objek Lelucon
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

DPR: Sanksi Sosial untuk Pelanggar PSBB Kadang Dijadikan Objek Lelucon

Jumat, 25 September 2020 | 22:56 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi PAN Intan Fauzi menyayangkan penerapan sanksi sosial di lapangan dalam rangka mengendalikan Covid-19 sudah kebablasan. Pasalnya, sanksi sosial justru dijadikan objek lelucon atau objek eksploitasi.

"Dalam implementasinya di lapangan, sanksi sosial agak kebablasan. Bahkan, sanksi sosial ini menjadi objek lelucon atau bahkan objek eksploitasi terhadap para pelanggar protokol Covid-19," ujar Intan dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).

Kebablasan pelaksanaan sanksi sosial di lapangan, kata Intan, menyebabkan makna sanksi sosial ini menjadi bias. Karena itu, Intan mendorong bentuk sanksi sosial ini harus diurai secara jelas agar tidak bias makna dan masing masing memiliki interpretasi yang keluar dari aturan.

"Hal ini penting, mengingat sanksi ini dirancang guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," ungkap dia.

Menurut Intan, definisi sanksi sosial harus jelas. Pasalnya, dalam banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan, hukuman sosial tergantung kreativitas aparat pelaksana. Peraturan sanksi sosial perlu diatur secara rigid, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam impelementasi di lapangan.

"Misalnya sanksi sosial memeluk pohon, atau hukuman fisik terhadap wanita sambil ditonton banyak petugas pria, ini bentuk pelecehan terhadap perempuan. Hal ini sudah berlebihan, sebab sanksi sosial ini sudah memasuki ranah privat seseorang," ungkap dia.

Efek Jera

Sanksi sosial, kata Intan, adalah salah satu cara bagi pelanggar untuk menimbulkan efek jera dan tujuannya agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19. Karena itu, sanksi sosial ini harus diatur secara jelas, termasuk jenis hukuman yang diterima oleh pelanggar PSBB.

"Jadi, sanksinya harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Intinya, jangan ada deviasi di level pelaksana di lapangan. Jangan sampai implementasi di lapangan tergantung kreativitas masing-masing petugas.Juga tidak diterapkannya protokol kesehatan saat pelanggar menjalani hukuman, maupun saat prosedur di posko terpadu. Di lokasi malah terjadi kerumunan karena banyaknya petugas dan para pelanggar yang dikumpukan, sehingga salah satu unsur menjaga jarak tidak ada sehingga risiko penularan sangat mungkin terjadi," terang Intan.

Lebih lanjut, Intan mengatakan, sanksi sosial adalah salah satu sanksi yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Sanksi ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Penanganan Covid-19.

"Yang penting, sanksi sosial ini perlu diperjelas jenisnya seperti apa sehingga tidak ditafsirkan berbeda oleh petugas lapangan," pungkas Intan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pastikan Protokol Kesehatan Dilaksanakan di Pilkada, PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai

PDIP menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada 2020

POLITIK | 25 September 2020

Kokohkan Nasionalisme, Fraksi PKS Gelar Lomba Pidato Biografi 5 Tokoh Bangsa

Fraksi PKS DPR akan menyelenggarakan lomba pidato biografi tokoh-tokoh bangsa.

POLITIK | 25 September 2020

Djarot Pastikan Bobby- Aulia Siap Kampanye Virtual

Menurut Djarot, Bobby-Aulia sudah melakukan koordinasi dengan kader PDIP Medan.

POLITIK | 25 September 2020

PAN Minta Paslon yang Diusung Patuhi Protokol Kesehatan

PAN tidak ingin Pilkada 2020 menjadi klaster penyebaran Covid-19.

POLITIK | 25 September 2020

Mendagri: Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Susah Sinyal

Tito meminta paslon yang maju dalam Pilkada Serentak 2020 agar menggunakan media daring dalam berkampanye.

POLITIK | 25 September 2020

Mahfud: Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana

Penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan.

POLITIK | 25 September 2020

Pilkada Dilanjutkan, PBNU: Belum Terlambat Ditinjau Kembali

Pemerintah dan DPR disebut belum terlambat untuk meninjau kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

POLITIK | 25 September 2020

Pandemi Covid-19 Berlanjut, Diusulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pemerintah disarankan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur pilkada melalui DPRD.

POLITIK | 25 September 2020

Golkar Bagikan 3 Juta Masker Selama Kampanye Pilkada

Partai Golkar membagikan tiga juta masker untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 25 September 2020

Medan Penuh Masalah, Kehadiran Bobby Nasution Disebut Dibutuhkan

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyebut Medan, Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sangat mendesak untuk dibenahi.

NASIONAL | 25 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS