Pilkada Tetap Digelar agar Tak Ada Kekosongan Kekuasaan di Daerah
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.27)   |   COMPOSITE 5724.74 (38.65)   |   DBX 1066.46 (5.9)   |   I-GRADE 166.255 (1.33)   |   IDX30 491.004 (3.79)   |   IDX80 129.735 (1.18)   |   IDXBUMN20 364.991 (2.88)   |   IDXG30 133.352 (1.26)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.34)   |   IDXQ30 143.512 (0.71)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.02)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (4.18)   |   IDXV30 127.096 (1.4)   |   INFOBANK15 976.214 (3.91)   |   Investor33 422.656 (2.94)   |   ISSI 167.54 (1.34)   |   JII 607.336 (5.33)   |   JII70 209.626 (2)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.2)   |   LQ45 904.834 (7.73)   |   MBX 1587.29 (11)   |   MNC36 315.598 (2.2)   |   PEFINDO25 317.232 (0.51)   |   SMInfra18 287.626 (3.29)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.42)   |  

Pilkada Tetap Digelar agar Tak Ada Kekosongan Kekuasaan di Daerah

Rabu, 30 September 2020 | 16:34 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan pemerintah yang tetap menggelar pilkada di tengah pandemi dilakukan untuk menghindari kekosongan di pemerintahan daerah. Apalagi dampak pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

"Keputusan politik bersama memilih opsi optimistis antara KPU, pemerintah dan DPR atas apa yang ditawarkan KPU, yakni menghindari kekosongan pemerintahan daerah," kata Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemdagri, Saydiman Marto, dalam diskusi "Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita", di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Menurut Saydiman, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa pemerintahannya memang bisa diisi oleh pejabat sementara, pelaksana harian, dan lain sebagainya. Namun demikian, pengisian jabatan atau posisi tersebut juga tidak bisa terlalu lama, mengingat ada keterbatasan dalam hal mengambil kebijakan.

Dirinya mencontohkan, pengisian jabatan kepala daerah yang diisi Plt atau pelaksana tugas, Pj (pejabat, Pjs (Pejabat Sementara) ataupun Plh (Pelaksana Harian) tentu tidak bisa mengambil sebuah keputusan penting. Terlebih, di daerah sendiri membutuhkan penanganan cepat terkait permasalahan pandemi Covid-19.

Yang perlu menjadi perhatian pasca keputusan pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi adalah bagaimana memaksimalkan protokol kesehatan, baik itu kepada penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih.

Dirinya pun mengingatkan ada sejumlah kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya orang dan pertemuan besar pada tahapan pilkada. Mulai dari pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.

Kemudian pemutakhiran data pemilih, pencopotan dan penelitian, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, pendaftaran pasangan calon, pemeriksan kesehatan, penetapan calon, pengundian dan pengumuman nomor urut calon.

Selain itu juga ada tahapan pelaksanan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan pengumuman hasil pemungutan suara, hingga penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI

Dari faktor suku, tingkat awareness (kesadaran) tentang isu kebangkitan PKI lebih banyak pada yang berdarah Minang (70%).

POLITIK | 30 September 2020

Bamsoet: Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Keputusan Dilematis

Bamsoet meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai masukan baik dari yang pro maupun kontra terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

POLITIK | 30 September 2020

Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Pembenahan Erick Thohir

Erick dinilai telah bekerja keras tanpa mengenal waktu, termasuk dalam melobi beberapa negara untuk mendapatkan vaksin.

POLITIK | 29 September 2020

Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas

Bamsoet menilai, DPD bisa tampil high profile atau percaya diri dengan kewenangan yang dimiliki saat ini.

POLITIK | 29 September 2020

DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah sudah dimoratorium atau dihentikan sementara sejak tahun 2014 lalu.

POLITIK | 29 September 2020

16 Tahun Berkibar, DPD Telah Lahirkan 749 Keputusan

Keputusan itu meliputi 104 usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPD dan 265 Pandangan dan Pendapat DPD atas RUU tertentu.

POLITIK | 29 September 2020

Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

“Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

POLITIK | 29 September 2020

Presiden Jokowi Diminta Segera Tetapkan Sekjen KPU

Kehadiran sosok sekjen KPU dinilai begitu mendesak.

POLITIK | 28 September 2020

KPU-Bawaslu Diminta Tegas Laksanakan Aturan

MPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tegas melaksanakan PKPU 13/2020.

POLITIK | 28 September 2020

Bawaslu Catat 10 Kegiatan Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Dalam dua hari kampanye, Bawaslu mencatat 10 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon (Paslon).

POLITIK | 28 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS