3 Keuntungan Indonesia Terkait Moratorium Izin Hutan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (9.14)   |   COMPOSITE 4842.76 (86.03)   |   DBX 923.5 (4.3)   |   I-GRADE 127.867 (2.68)   |   IDX30 404.318 (9.27)   |   IDX80 105.647 (2.39)   |   IDXBUMN20 263.312 (8.62)   |   IDXG30 113.239 (2.01)   |   IDXHIDIV20 361.834 (7.99)   |   IDXQ30 118.461 (2.52)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.87)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (4.81)   |   IDXV30 99.778 (2.72)   |   INFOBANK15 760.318 (20.93)   |   Investor33 353.585 (8.19)   |   ISSI 142.238 (2.16)   |   JII 514.346 (8.02)   |   JII70 174.038 (3.24)   |   KOMPAS100 945.162 (21.52)   |   LQ45 740.002 (16.7)   |   MBX 1338.07 (26.39)   |   MNC36 264.409 (6.09)   |   PEFINDO25 251.635 (6.23)   |   SMInfra18 228.656 (3.83)   |   SRI-KEHATI 297.818 (7.21)   |  

3 Keuntungan Indonesia Terkait Moratorium Izin Hutan

Senin, 16 September 2019 | 15:38 WIB
Oleh : Winda Ayu Larasati / WIN

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia pernah dianggap sebagai salah satu negara pembalak hutan di dunia pada 2014 lalu. Namun anggapan itu berubah bersamaan dengan penghentian pemberian izin baru pembukaan lahan di hutan alam dan lahan gambut atau moratorium hutan secara permanen oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019.

Dari moratorium yang belum diterbitkan ke publik tersebut dapat menyelamatkan 66,2 juta hektare hutan alam dan lahan gambut dari kerusakan.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menghapus deforestasi di hutan alami dan lahan gambut sekaligus restorasi terhadap lahan terdegradasi.

Ada tiga keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari larangan permanen tersebut yaitu:

1. Tidak ada deforestasi di hutan alam primer dan lahan gambut

Indonesia bisa menahan emisi ekuivalen 32 gigaton karbon dioksida atau setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh 6,1 miliar pengguna kendaraan per tahun, jika menjaga hutan alam primer dan lahan gambut.

Moratorium izin baru hutan alam primer dan lahan gambut diberlakukan sejak 2011 di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berakhir Juli 2019. Jokowi juga memutuskan moratorium menjadi permanen pada Agustus 2019.

Dari hasil analisa Global Forest Watch (GFW) memperlihatkan bahwa tutupan hutan yang hilang di area moratorium mengalami penurunan. Hilangnya tutupan hutan di area berhutan di hutan alam primer dan lahan gambut sebesar 533.000 hektare pada 2016, namun menurun drastis menjadi 157.000 hektare di tahun 2017 dan 139.000 hektare di tahun 2018.

Luas area yang masuk dalam moratorium berada di angka stabil selama tiga tahun terakhir yakni sekitar 66 juta hektare. Artinya, jika aturan ini dijadikan permanen untuk area moratorium disertai pengawasan yang ketat, Indonesia bisa menghapus deforestasi untuk hutan alam primer dan lahan gambut.

2. Kehidupan penduduk adat di sekitar hutan terjamin

Ada 25.000 desa di sekitar hutan di Indonesia dengan 9.261 desa masuk ke dalam area moratorium.

Bila moratorium menjadi permanen, maka penduduk dan komunitas masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan dan bergantung pada hutan bisa hidup tanpa khawatir akan masuknya konsensi baru ke lahan mereka.

Penduduk adat di sekitar hutan menggantungkan hidup dari hasil hutan seperti karet, rempah-rempah, buah-buahan, rotan dan lainnya. Dengan dukungan tata kelola hutan yang baik, mereka dapat meningkatkan taraf hidup tanpa harus mengandalkan hasil kayu.

3. Menurunkan kebakaran hutan dan lahan

Hutan mempengaruhi iklim, begitu juga sebaliknya. Dengan memburuknya perubahan iklim yang berujung pada kekeringan, maka hutan menjadi rentan dengan kebakaran dan berakibat kepada deforestasi serta degradasi hutan.

Namun, potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dikurangi dengan larangan baru ini.

Berdasarkan data dari Global Forest Watch memperlihatkan sebanyak 1.537 titik api di area berhutan di kawasan moratorium seluas 60,9 juta hektare sepanjang Juli dan Agustus 2019. Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yang mencatat sebanyak 736 dan 1004 titik api.

Dengan data tersebut, Indonesia membutuhkan pendekatan tata kelola hutan yang berbeda, apabila ingin menurunkan kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau di tahun 2019.

Melarang pembukaan lahan di hutan alam dan lahan gambut secara permanen merupakan kunci untuk upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan.



Sumber:The Conversation, Pusterad.mil


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bendahara KNPI: Presiden Tegaskan KPK Harus Diperkuat

KPK secara kelembagaan juga bukan tanpa cela.

NASIONAL | 16 September 2019

DPR Sahkan Pimpinan KPK 2019-2023

Pimpinan sidang paripurna Fahri Hamzah lalu menanyakan kepada peserta rapat soal persetujuan pengesahan pimpinan KPK baru itu dan dijawab, "Setuju".

NASIONAL | 16 September 2019

Kader PDIP Sutrisno Mendaftar Balon Wali Kota Medan

Sutrisno Pangaribuan dikenal masyarakat sebagai kader yang sangat vokal membela kepentingan rakyat.

NASIONAL | 16 September 2019

Terkait RUU KPK, Kewenangan SP3 Bisa Timbulkan Koflik Kepentingan

Jika KPK punya kewenangan SP3, maka profesionalismenya akan patut dipertanyakan.

NASIONAL | 16 September 2019

Selesaikan Masalah Papua, Pemerintah Harus Belajar dari Konflik Politik Aceh dan Timor Timur

Tidak hanya sekedar persoalan-persoalan pemekaran, istana presiden, pengangkatan pegawai dan lain sebagainya.

NASIONAL | 16 September 2019

KY Gelar Seleksi Tahap III Calon Hakim Agung

Asesmen bertujuan untuk memotret perilaku seorang calon ketika dihadapkan pada simulasi lingkup pekerjaan sebagai hakim agung.

NASIONAL | 16 September 2019

Traveloka Pastikan Nama Bandara Soekarno-Hatta Tak Berubah

"Kami mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak terkait apabila terjadi kesalahpahaman serta mohon bantuan untuk mengklarifikasi," kata Sufintri.

NASIONAL | 16 September 2019

Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Bantu Pimpinan Baru

Dengan demikian renstra yang disusun pimpinan baru dapat sejalan dengan roadmap KPK yang disusun hingga 2035.

NASIONAL | 16 September 2019

Intelektual Milenial Harus Perkuat Jati Diri ke-Indonesiaan

Pancasila juga sudah menjadi kajian di seluruh dunia.

NASIONAL | 16 September 2019

Mantan Pimpinan KPK Pastikan Agus Rahardjo Cs Tak Mundur

Agus Rahardjo bersama dua Wakil Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Laode M Syarif telah mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 16 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS