Jika Taman Nasional Komodo Ditutup, Akivitas Ekonomi Anjlok

Jika Taman Nasional Komodo Ditutup, Akivitas Ekonomi Anjlok
Seekor komodo terlihat di Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, NTT, Minggu 14 Oktober 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
/ HS Rabu, 6 Februari 2019 | 07:12 WIB

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Seiring dengan wacana kenaikan tarif, Gubenur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengelindingkan isu penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) bagi para wisatawan dengan alasan pemulihan bagi rusa yang menjadi mangsanya komodo. Namun, Viktor kemudian membantahnya bahwa tidak semua kawasan wisata dalam TNK ditutup untuk wisatawan, tetapi hanya Pulau Komodo.

"Jadi, masih ada Pulau Rinca, Pulau Padar dan lainnya yang bisa dikunjungi karena di pulau-pulau kecil itu juga ada komodo)," katanya.
Baginya, pentupan Pulau Komodo untuk pembenahan, terutama berkaitan dengan keberlangsungan hidup satwa purba raksasa itu.

"Tampaknya perlu dilakukan rekayasa genetika agar populasi satwa komodo tidak semakin berkurang seiring perjalanan waktu," katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tampaknya tidak sependapat dengan keinginan Gubernur Laiskodat untuk menutup TNK bagi wisatawan selama setahun hanya untuk sebuah pemulihan.

"Jangan lupa, dikunjungi dan tidak dikunjungi (rusa) perlu makan. Jadi memang bisa saja, ini benar perlu makan rusa, kambing itu. Pertanyaannya, apa perlu dikembangbiakkan di situ atau dibawa ke tempat lain dulu baru ke situ?" ujar Wapres JK.

Viktor Laiskodat mengungkapkan rencananya menutup sementara TNK meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo. Postur komodo yang kian mengecil juga menjadi alasannya merencanakan penutupan itu.

Selain itu, pemerintahannya menata Taman Nasional tersebut supaya habitat komodo menjadi lebih berkembang. "Pandangan ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara pribadi beliau sangat setuju karena kita ingin agar ada revitalisasi Pulau Komodo," kata Viktor.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sebagai pihak yang memegang otoritas pengelolaan kawasan TNK saat ini sedang mempelajari wacana dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu. Siti mempersilahkan Pemprov NTT untuk berdiskusi dengan KLHK dalam membahas hal tersebut.
"Saya minta Direktur Jenderal (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/KSDAE) memeriksa, karena pertama, otoritas tentang kawasan konservasi itu sepenuhnya ada di pusat. Jadi, kalau pemerintah daerah punya gagasan, nanti kita diskusikan, lalu kita akan lihat inti-intinya apa yang dipersoalkan," tutur Siti.

Bonne Reza, salah seorang pelaku wisata di Labuan Bajo mengatakan wacana penutupan objek wisata TNK itu sebagai ide gila.
"Kalau TNK ditutup, berimbas pada kedatangan wisatawan ke Labuan Bajo. Kalau tidak ada wisatawan yang datang maka denyut nadi sektor pariwisata di Manggarai Barat akan berhenti total," tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Balai TNK, populasi komodo relatif stabil, meski sempat turun. Tahun 2017 jumlah binatang purba itu mencapai 2.762 ekor, sementara pada 2016 berjumlah 3.012 ekor.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebut isu penutupan TNK tidak relevan untuk industri pariwisata.
Wapres Jusuf Kalla juga menyatakan sikapnya dengan jelas terkait usulan penutupan TNK yang dianggapnya tidak relevan.
Di samping itu, industri pariwisata pun menolak dan keberatan dengan rencana menutup sementara TNK.
"Dalam bisnis, terutama service, kepastian jadi hal utama. Kalau ada isu ditutup, travel agent dan travel operator tidak ada yang berani bergerak. Mengerti enggak itu? Karena kalau dia bergerak mengiklankan ujug-ujug ditutup gimana? Siapa yang mau tanggung jawab," tegas Arief.

Pelaku industri pariwisata sangat membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya sehingga isu penutupan destinasi jelas akan mengganggu kinerja sektor pariwisata secara langsung.

"Untuk dinaikkannya tiket yang tadinya setara dengan 10 Dolar AS menjadi 500 Dolar AS, kamu jadi travel agent, travel operator, berani tidak jual ke orang lain? Tidak berani. Hal ini berpotensi akan berdampak luas terhadap keberlangsungan industri pariwisata," katanya.

Menpar menegaskan, tidak akan ada penutupan TNK karena kewenangan untuk itu ada di Pemerintah pusat. "TN Komodo harus tetap menjadi aset pariwisata Indonesia tanpa mengabaikan isu kelestarian di dalamnya," ujar Arief Yahya.



Sumber: ANTARA