Tim Terpadu Mulai Mengkaji, Januari 2020 Pulau Komodo Bisa Ditutup

Tim Terpadu Mulai Mengkaji, Januari 2020 Pulau Komodo Bisa Ditutup
Wisatawan memotret seekor komodo saat tiba di pintu masuk Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, NTT, Minggu 14 Oktober 2018. Pulau Rinca yang merupakan zona inti Taman Nasiona Komodo dihuni lebih dari 1.500 ekor komodo. ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
/ HS Kamis, 7 Februari 2019 | 06:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkunhan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membentuk tim terpadu untuk mengkaji kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo, Manggarai Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Tim terpadu akan bekerja dan melaporkan hasilnya kepada Menteri LHK pada Juli 2019," kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Wiratno usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Jakarta, Rabu (6/2).

Baca : Jika Taman Nasional Komodo Ditutup, Akivitas Ekonomi Anjlok

Tim terpadu itu juga akan membuat prediksi masa depan pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai kawasan eksklusif karena satwa komodo sebagai satwa penting bagi dunia internasional. Sementara, penutupan atau pembukaan kembali suatu kawasan konservasi diputuskan atas pertimbangan ilmiah dan kondisi tertentu. Untuk TNK, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada KLHK dan Direktorat Jenderal KSDAE pada Agustus 2019.

Terhadap paket-paket wisata yang telah terlanjur dijual, tetap dapat dilanjutkan kecuali di Pulau Komodo apabila berdasarkan rekomendasi tim terpadu diputuskan untuk ditutup. Rencana penutupan Pulau Komodo untuk tujuan wisata dapat dilakukan setelah hasil dari tim terpadu dan berlaku mulai Januari 2020.

Dari rapat koordinasi itu, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersepakat bahwa TNK merupakan situs warisan dunia yang harus benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Rapat itu menyimpulkan perlu segera dilakukan perbaikan tata kelola, khususnya terkait dengan pengamanan dan perlindungan satwa komodo termasuk jaminan ketersediaan mangsanya, terutama rusa, serta pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pariwisata melihat komodo, snorkeling dan penyelaman serta kegiatan lainnya.

Baca : Ini Alasan Tarif ke Komodo Naik Hingga Rp 7 Juta Per Orang.

Kemudian, perbaikan melalui peningkatan patroli bersama antara Balai TNK dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Daerah NTT, Kepolisian Resor Manggarai Barat, beserta para operator perjalanan, Masyarakat Mitra Polisi Hutan dari Desa Komodo, Desa Pasir Panjang dan Desa Papagarang dalam rangka pengamanan kawasan perairan dan daratan dari perburuan liar dan perusakan terumbu karang. Wiratno mengatakan pengaturan pintu masuk jalur kapal dan penjualan tiket masuk menuju TNK akan ditetapkan melalui sistem satu pintu, yaitu di Pelabuhan Labuhan Bajo.

Rapat koordinasi itu juga menekankan pengaturan secara menyeluruh sistem pengelolaan pengunjung, pengelolaan information centre, pengelolaan ekosistem savana, pengelolaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk konservasi dan ekonomi. Pengkajian tentang tarif masuk ke TNK segera dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan para pelaku wisata.



CLOSE