Pemprov Riau Segera Susun Manajemen Krisis Kepariwisataan

Pemprov Riau Segera Susun Manajemen Krisis Kepariwisataan
Penyusunan Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah Riau di Balai Putih Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (14/11). ( Foto: Kemenparekraf / IST )
Jayanty Nada Shofa / JNS Senin, 18 November 2019 | 13:12 WIB

PEKANBARU, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Riau mengungkapkan akan segera menyusun konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah menyusul disahkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan MKK di Provinsi Riau.

"Riau merupakan provinsi ketiga yang ditetapkan sebagai pilot project pembentukan MKK Daerah. Sebelumnya, pembentukan MKK Daerah juga telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat (Jabar). Ke depannya, diharapkan setiap provinsi di Indonesia juga memiliki MKK Daerah," kata Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural dan Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti, di Balai Putih Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (14/11).

Ketiga provinsi yang ditetapkan menjadi bagian dari pilot project karena masing-masing mewakili wilayah barat (Jabar), timur (Lombok) dan tengah (Riau). Masing-masing juga memiliki karakter dan potesi krisis pariwisata yang berbeda.

"Untuk Provinsi Riau, karakter bencana yang terjadi yakni peristiwa kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Kabut asap menjadi perhatian kita bersama, yakni bagaimana pariwisata tetap bertahan dalam keadaan krisis seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan mengenai pentingnya keberadaan MKK Daerah untuk sektor pariwisata yang diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia dan bersaing dengan migas namun memiliki potensi krisis terbesar. Dengan ini, MKK ini dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas daerah dalam melokalisasi krisis yang terjadi.

Plt. Kadispar Provinsi Riau Yose Rizal Zein juga mendukung pilot project ini karena peristiwa kabut asap ini berdampak pada ekonomi daerah setempat, termasuk sektor pariwisata.

"Kami memandang perlu untuk mengamankan posisi pariwisata dari krisis lingkungan yang terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan penyelarasan program-program apa saja yang harus dilakukan baik pada saat belum terjadi krisis, saat krisis berlangsung, serta saat pascakrisis" ujar Risal Zein.

Sementara itu, Kasubdit Peran Lembaga Usaha BNPB, Firza Ghozalna berpendapat bahwa integrasi pengembangan pariwisata di tengah terjadinya bencana menjadi kunci pengelolaan pariwisata. Hal ini penting mengingat pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan yang sedang berkembang.

"Salah satu keberhasilan penanganan krisis yakni saat peristiwa erupsi Gunung Agung. Kami mengalami titik di mana jumlah penumpang pesawat menuju Bali tidak sampai 50 persen. Saat itu, kami bersama sejumlah pihak termasuk Kementerian Pariwisata dan Pemrpov berupaya mengembalikan kondisi pariwisata Bali. Kemudian, tidak begitu lama, kondisi pariwisata Bali pun kembali pulih," lanjutnya.



Sumber: BeritaSatu.com