DKI Akan Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

DKI Akan Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras

Rabu, 30 Mei 2018 | 20:59 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Atas temuan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Atas upaya tersebut, Pemprov DKI bisa meraih opini tertinggi BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI tahun anggaran 2017.

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengatakan dalam temuannya, BPK mengarisbawahi Pemprov DKI harus segera menyelesaikan kelebihan bayar pembelian lahan sebesar Rp 191 miliar.

“Ada dua opsi yang diberikan. Satu, menagih kelebihan pembelian sebesar Rp 191 miliar ke pihak Yayasan Sumber Waras. Dan kedua, melakukan pembatalan pembelian,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (30/5).

Opsi pertama telah dilakukan Pemprov DKI. Yakni melakukan penagihan kelebihan pembelian ke pihak yayasan. Surat penagihan telah dilayangkan Pemprov DKI kepada pihak yayasan. Dan ia sudah mendapatkan jawaban dari pihak Yayasan Sumber Waras. Bahwa mereka tidak bersedia melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.

“Ada opsi kedua, artinya kita masuk kepada opsi pembatalan. Nah untuk opsi pembatalan itu, kita sudah limpahkan ke biro hukum. Nanti biro hukum yang akan melakukan prosesnya. Nah tentunya langkah yang telah kami lakukan ini oleh BPK dianggap cukup,” ujarnya.

Untuk melakukan pembatalan pembelian, semuanya diserahkan kepada Biro Hukum DKI. “Itu nanti Biro hukum yang akan memberikan langkah-langkah selanjutnya. Karena dari segi keuangan dianggap sudah memenuhi tindak lanjut dari temuan BPK,” terangnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS