Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan RCTI dan INews yang Ancam Media Sosial
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan RCTI dan INews yang Ancam Media Sosial

Jumat, 28 Agustus 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan PT Visi Citra Mitra Mulia (INews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli menyatakan, karakteristik penyiaran dalam Undang-undang Penyiaran dengan subjek hukumnya lembaga penyiaran, berbeda dengan karakteristik over the top (OTT) yang on demand melalui internet serta wujud layanan yang sangat beragam dengan subjek hukumnya adalah perorangan, badan usaha atau badan hukum. Dengan demikian, hal yang wajar menurut Ramli apabila terjadi perbedaan perlakuan, perbedaan dalam level playing field, dan perbedaan dalam pertanggungjawaban. Menurutnya, hal ini bukan berarti merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil atau unequal treatment sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

"Begitu pula terhadap materi siaran konten terhadap perbedaan terdapat perbedaan dalam pengawasan materi siaran untuk kepentingan publik diawasi oleh KPI. Sedangkan materi audio visual dalam OTT diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan substansi Konten OTT," papar Ramli sebagaimana dikutip dalam risalah sidang yang diakses dari laman mkri.id pada Jumat (28/8/2020).

Atas uraian itu, Ramli menekankan layanan audio visual OTT tidak serta-merta dapat disamakan dengan kegiatan penyiaran dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran. Dikatakan, karakteristik utama layanan OTT audio visual adalah layanan yang dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi internet.

Hal tersebut berbeda dengan penyiaran, yang merupakan layanan pemancaran dan penerimaan siaran yang membutuhkan
kegiatan yang dinamakan pemancar luasan konten siaran oleh lembaga penyiaran dan diterima secara serentak dan bersamaan melalui perangkat teknologi penerima siaran. Dengan demikian, meski konten yang disajikan sama, tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran karena penyelenggara penyiaran adalah push service, sedangkan OTT adalah pull service, dimana pemirsa bisa memilih sendiri layanan.

"Konten bersifat netral sehingga pengaturannya bergantung pada media mana konten tersebut disalurkan, misalnya film yang ditayangkan pada bioskop tunduk pada aturan perfilman. Jika ditayangkan oleh lembaga penyiaran, maka tunduk pada aturan penyiaran. Sedangkan jika dapat diakses melalui layanan OTT, maka tunduk pada aturan telekomunikasi, internet, Undang-Undang Pornografi, dan lain-lain. Sehingga dalil-dalil Para Pemohon yang meminta tafsir penyiaran sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Yang Mulia," katanya.

Ramli menilai dalil para Pemohon yang menyatakan konten yang disediakan oleh penyedia layanan audio visual OTT tidak diawasi merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Dikatakan, terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, atau konten internet, yang memiliki muatan melanggar hukum, Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah tentang PSTE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutuskan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.

Selain itu, terdapat kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memblokir konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019. Ramli menyatakan, muatan konten yang dilarang untuk disediakan oleh layanan audio visual OTT telah diawasi dan diatur dalam Bab VII Undang-Undang ITE dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang sanksinya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang ITE. Selain pengaturan pengawasan konten, penyedia layanan audio visual OTT juga dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juncto Pasal 8 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik.

"Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti dalil kerugian konstitusional Para Pemohon terhadap penerapan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon," kata Ramli.

Dalam kesempatan itu, Ramli menyebut apabila gugatan RCTI dan INews TV dikabulkan, implikasinya sangat besar dan luas serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat. Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial, termasuk WhatsApp akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin.

"Artinya, kita harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," katanya.

Lebih jauh, dampak langsungnya adalah perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu menjadi pelaku penyiaran ilegal.

"Dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana," katanya.

Belum lagi ketidakpastian hukum pembuat konten siaran di Indonesia terbatasi. Padahal, pelaku siaran melalui layanan OTT di luar Indonesia tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia. Tak hanya itu, perluasan tafsir OTT yang menyebabkan pemberlakuan pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran terhadap penyelenggara konten OTT untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinilai Ramli dapat bersifat kontra produktif terhadap hubungan perdagangan antarnegara yang memungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap negara Indonesia.

"Dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat, dan beralasan, serta sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana untuk menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya," katanya.

Diketahui, RCTI dan iNews mengajukan gugatan uji materi Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran ke MK. Gugatan ini diajukan lantaran INews dan RCTI menilai adanya perlakuan berbeda atau unequal treatment terhadap Netflix dan YouTube dengan televisi konvensional dalam UU Penyiaran, khususnya terkait siaran langsung media sosial. Mereka meminta agar setiap penyelenggara penyiaran menggunakan internet, seperti Youtube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Praktis, Samsung DeX Permudah Multitasking

Samsung DeX dapat menampilkan dua tampilan yang berbeda di dua layar perangkat.

DIGITAL | 28 Agustus 2020

Mudahkan Pengguna, ShopBack Luncurkan Empat Fitur Baru

ShopBack mengajak pengguna untuk berbelanja cerdas di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19.

DIGITAL | 28 Agustus 2020

Teror Siber Ancaman Serius Bagi Negara Demokrasi

Teror siber merupakan salah satu ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi.

DIGITAL | 28 Agustus 2020

Cara Aman dan Produktif Gunakan Wi-Fi di Masa Pandemi

Penggunaan internet secara bersama dalam satu rumah seringkali membuat blank spot.

DIGITAL | 27 Agustus 2020

Pandemi Covid-19, Pelanggan Aktif Niagahoster Tumbuh 19,76 Persen

Saat ini Niagahoster memiliki lebih dari 325.000 pelanggan terdaftar.

DIGITAL | 27 Agustus 2020

Orang Tua Dampingi Anak Belajar Lebih Teratur, Zenius Hadirkan Fitur Jadwal Belajar Harian

Zenius meluncurkan fitur Jadwal Belajar Harian untuk memudahkan orang tua saat mendampingi kegiatan belajar anak selama pandemi Covid-19.

DIGITAL | 28 Agustus 2020

Tokoin Gandeng Orori dan E-Mas Integrasikan Pembelian Logam Mulia

Tokoin bekerja sama dengan Orori dan e-mas untuk mengintegrasikan pembelian logam mulia di aplikasi dompet digital (e-wallet) Tokoin.

DIGITAL | 27 Agustus 2020

Bukan Aplikasi Catatan Biasa, Ini Kelebihan Samsung Notes

Samsung Notes dilengkapi dengan Audio Bookmark di mana pengguna bisa menambahkan timestamp pada rekaman dan menyinkronkannya dengan catatan.

DIGITAL | 27 Agustus 2020

Cybertrend: Strategi Berbasis Data Topang Perusahaan Bertahan dan Bertumbuh di Era New Normal

beralih ke digital kini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bekerja dan berbisnis menggunakan teknologi digital telah menopang kelangsungan hidup banyak sektor bisnis

DIGITAL | 27 Agustus 2020

Aplikasi OY! Indonesia Realisasikan Uji Coba Tarik Tunai Tanpa Mesin ATM

OY! Indonesia kini sedang melakukan uji coba untuk merealisasikan tarik tunai yang bisa dilakukan di gerai retail atau tanpa tergantung mesin ATM.

DIGITAL | 26 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS