Industri Jamu Terhambat Regulasi BPOM
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Industri Jamu Terhambat Regulasi BPOM

Senin, 22 Juli 2019 | 18:26 WIB
Oleh : Ridho Syukro / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan industri jamu terus berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat yang peduli kesehatan. Industri jamu saat ini sudah berkontribusi terhadap PDB karena menyerap lapangan kerja dan termasuk padat karya.

Meskipun industri jamu tumbuh berkembang tetapi industri jamu masih dihadapkan pada masalah regulasi khususnya regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini, BPOM hanya memberikan izin produksi untuk 350 jenis tanaman obat padahal Indonesia merupakan negara dengan tanaman obat jamu paling banyak.

Jenis tanaman obat yang bisa dijadikan jamu mencapai ribuan tetapi yang diberikan izin resmi hanya 350 jenis tanaman.

Menurut dia, pemerintah telah membuang potensi yang ada dan tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Tanaman yang bisa dijadikan jamu banyak sekali tetapi hanya dikasih batas 350 jenis tanaman saja," ujar dia di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ia meminta agar BPOM melakukan uji toksinasi kepada ribuan tanaman obat yang berpotensi menjadi jamu. Biaya toksinasi minimal mencapai Rp 100 juta dan tidak terlalu mahal, BPOM bisa menyiapkan anggarannya. Permintaan pelaku industri jamu adalah mengembangkan jenis tanaman baru agar industri jamu semakin berdaya saing.

"Industri jamu sudah bagus tinggal dikembangkan lagi agar lebih OK," ujar dia.

Menanggapi keluhan pelaku industri jamu, Kepala BPOM Penny Lukito akan mengajak pelaku usaha berdiskusi dan meminta masukan. Pemerintah tidak ingin regulasi menghambat kinerja industri dan harus ditemukan solusinya.

"BPOM akan mempertimbangkan usulan pelaku industri jamu untuk kebaikan bersama," ujar dia.

Sementara tanggung jawab BPOM cukup besar karena mengawasi ribuan jenis produk, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan untuk 265 juta penduduk dan bukan pekerjaan mudah.

BPOM melakukan tugasnya secara full spectrum mulai dari pre market evalution, post market control, pembinaan dan penindakan.

Berdasarkan data perkara periode 2016 hingga Juni 2019 dapat dikatakan bahwa jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan cenderung meningkat, rinciannya adalah 250 perkara pada 2016. 293 perkara pada 2017, 302 perkara pada 2018 dan 116 perkara hingga Juni 2019.

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa permasalahan yang perlu dibenahi BPOM adalah masalah manajemen serta tata kelola pengawasan obat dan makanan.

Pada tahun 2017 diterbitkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

" Kedua hal ini memberikan kekuatan legal bagi BPOM untuk meningkatkan mutu dan pelayanan," ujar dia.

BPOM juga telah memperluas unit pelaksana teknis hingga mencapai 73 unit yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM dan 40 kantor Badan POM di Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2019, sebanyak 1.064 orang Calon Pegawai dari berbagai daerah siap untuk memperkuat BPOM.

Berbagai program terobosan sudah dilakukan BPOM diantaranya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan pada 2017.

Gerakan Nasional Sadar Pangan Aman dan Gerakan UMKM Jamu berdaya saing sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri obat tradisional.

BPOM juga peduli terhadap UMKM obat tradisional, pangan, kosmetik dan sudah diluncurkan Program Terpadu Lintas Kementerian Lembaga contohnya Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Berdaya Saing di 8 Kementerian dan Lembaga.

Disamping itu, BPOM melakukan langkah konkrit terkait hilirisasi riset dan penelitian untuk dapat dimanfaatkan secara komersial melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi.

Tidak hanya domestik, BPOM juga terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan, internasional seperti Badan POM menjadi salah satu dari pusat pelatihan WHO untuk evaluasi data uji klinis.

Pada 2018-2019 secara berkelanjutan menjadi tuan rumah The 30th Asean Consultative Committee for Standards and Quality on Traditional Medicines and Health Supplements Products Working Group.

BPOM juga memiliki Command Center dan sudah dilengkapi dengan informasi tentang pengawasan obat dan makanan.

BPOM juga mendapatkan masukan agar memeriksa jajanan yang dijual di sekolah.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait permasalahan ini dan solusi yang dibutuhkan adalah lintas sektor.

"BPOM Tidak bisa bekerja sendiri harus team work," ujar dia.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemhub Turunkan Tim Bantu Atasi Tumpahan Minyak di Tanjung Karawang

Insiden kebocoran migas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java.

EKONOMI | 22 Juli 2019

Sasar Pelaku UKM, Lenovo Luncurkan Laptop ThinkBook S

Pengusaha muda perlu perangkat kerja dengan penampilan yang stylish, bobot ringan, namun tahan lama dan aman.

EKONOMI | 22 Juli 2019

BTN Siap Salurkan Pembiayaan 80 Ribu Unit Rumah Bagi Anggota TNI

Tidak hanya KPR, Bank yang unggul di segmen kredit properti ini juga mengincar peningkatan Dana Pihak Ketiga ritel dari anggota TNI hingga Rp 20 miliar.

EKONOMI | 22 Juli 2019

Kepala Bappenas Beberkan Tantangan Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika perubahan demografi dan perkembangan teknologi yang cepat juga memberi peluang sekaligus tantangan.

EKONOMI | 22 Juli 2019

Pemegang Saham KIJA Gugat ke Pengadilan terkait Hasil RUPS

Dengan telah didaftarkannya gugatan tersebut, maka keputusan agenda ke lima (pergantian pengurus) RUPST KIJA belum berlaku efektif.

EKONOMI | 22 Juli 2019

Rupiah Ditutup Relatif Datar di Rp 13.943

Rupiah berada di level Rp 13.943 per dolar AS atau terdepresiasi 5,5 poin (0,04 persen).

EKONOMI | 22 Juli 2019

IHSG Ditutup Melemah ke Kisaran 6.433,55

IHSG melemah 0,36 persen (22,99 poin) ke kisaran 6.433,55.

EKONOMI | 22 Juli 2019

BI Tegaskan Sinyal Penurunan Kembali Suku Bunga

Untuk pelonggaran kebijakan moneter tetap terbuka.

EKONOMI | 22 Juli 2019

Semester I, Phapros Bukukan Pertumbuhan Laba 27%

Phapros akan menggelar RUPSLB pada 26 Agustus 2019 dengan agenda utama meminta persetujuan pemegang saham dalam rangka right issue Rp 1 triliun.

EKONOMI | 22 Juli 2019

Pertamina Gandeng Perusahaan AS Tangani Gelembung di Sumur Migas Laut Jawa

Pertamina menggandeng tim dari Boot & Coots, perusahaan AS yang berpengalaman dalam menyelesaikan peristiwa serupa di Teluk Meksiko.

EKONOMI | 22 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS