Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Perlu Penyelesaian Cepat
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Perlu Penyelesaian Cepat

Rabu, 4 Desember 2019 | 06:28 WIB
Oleh : Lona Olavia / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus gagal bayar pada produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih mendera hingga saat ini. Komisi XI DPR pun menilai, kinerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan juga harus dievaluasi. Dalam proses audit, Asuransi Jiwasraya menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC), namun hasilnya tidak disampaikan secara transparan dalam kasus tersebut.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pimpinan DPR justru telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Asuransi Jiwasraya. Dengan bantuan BPK diharapkan ada penyelesaian kasus sebaik mungkin.

"Melalui Surat Pimpinan DPR tanggal 20 November 2019 kami sudah minta BPK RI melakukan audit. Kita tunggu hasilnya," katanya di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, hasil putusannya pun akan dilakukan secara kolektif. Pada saat yang sama terdapat pula penyelesaian legal, finansial dan manajerial yang berjalan bersama.

Hendrawan menilai, hal ini dilakukan sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. PPPK pun harus ikut evaluasi akan masalah yang dihadapi KAP yang mengaudit Jiwasraya tersebut

Ditambahkan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun, bicara terkait urgensi, sebenarnya peran PPPK sangat dibutuhkan. PPPK harus bergerak cepat mengatasi berbagai masalah yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya Persero. "Kalau memang mendesak sekali, kami panggil PPPK untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini," ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

AP2LI Apresiasi Permendag 70 Tahun 2019 Bercirikan Syariah

“Ini menjadi ketenangan bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin menjalankan bisnis direct selling atau multi level marketing."

EKONOMI | 4 Desember 2019

Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Komisi XI Minta PPPK Kemenkeu Dievaluasi

Untuk membantu penyelesaian kasus pelik ini, komisi XI DPR RI pun meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

EKONOMI | 4 Desember 2019

Anggaran Dana BLK Komunitas untuk Flores Tak Sesuai Janji Awal

Dana BLK Komunitas kurang dari janji awal.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Istana Sebut Ledakan Monas Tak Ganggu Investasi

Pascaledakan, tidak ada pengetatan pengamanan di sekitar Istana.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Fakta PLTU dan Residu Batu Bara

Batu bara masih menjadi bahan baku favorit penggerak pembangkit listrik tenaga uap di banyak negara, terkait harga yang murah dan tersedia dalam jumlah besar.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Luhut: Harga Avtur Harus Turun, Pertamina Tidak Boleh Monopoli

Banyak perusahaan baik nasional maupun asing yang menawarkan untuk menjadi penyedia avtur.

EKONOMI | 3 Desember 2019

SouthCity Pasarkan Tahap II The Parc Apartment

Cicilannya bahkan hampir sama dengan ongkos minum kopi di kafe, hunian seharga secangkir kopi.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Akan Rombak BUMN, PDIP: Menteri Belum Mengerti Persoalan

Perombakan yang dibutuhkan adalah perombakan komprehensif dan terintegrasi. Perombokan yang memperkuat BUMN dan meningkatkan daya saing.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Penerimaan Pajak Jadi Resiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat ini

Tidak tercapainya penerimaan pajak tahun ini, dipastikan defisit APBN akan melebar dari target 1,87% menjadi 2 - 2,5% dari PDB.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Pemerintah Matangkan Persiapan Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai

Sejak peletakan batu pertama Paviliun Indonesia pada 9 September 2019, sejumlah perusahaan telah mendeklarasikan komitmennya sebagai sponsor paviliun.

EKONOMI | 3 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS