Omnibus Law Berpotensi Tingkatkan Defisit Perdagangan
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Omnibus Law Berpotensi Tingkatkan Defisit Perdagangan

Selasa, 7 Januari 2020 | 21:10 WIB
Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mencakup aturan cipta lapangan kerja dan aturan perpajakan. Omnibus law dibuat untuk mengakomodir masalah banyaknya aturan-aturan lama yang saling tumpang tindih dan dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Namun, dampak dari penerapan omnibus law ini tidak semuanya positif. Peneliti INDEF dari Center of Investment, Trade and Industry, Andry Satrio Nugroho menyampaikan, salah satu yang akan terdampak dari penerapan omnibus law adalah aspek perdagangan. Padahal kinerja perdagangan Indonesia masih belum membaik dalam dua tahun terakhir ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode Januari sampai November 2019, neraca perdagangan Indonesia masih defisit US$3,11 miliar.

"Karena fokus omnibus law adalah penyederhanaan perizinan berusaha, maka perlu hati-hati karena kegiatan ekspor dan impor akan berpotensi menjadi lebih longgar. Memang ini akan mendorong frekuensi perdagangan, tetapi akan menjadi tidak terkontrol dan perdagangan tidak berkualitas karena beberapa perizinan bisa saja dihapus. Ini perlu diwaspadai karena bisa jadi efek omnibus law justru akan meningkatkan defisit perdagangan kita ke depan," kata Andry Satrio dalam acara diskusi yang digelar INDEF, Selasa (6/1/2020).

Hal lain yang disoroti Andry adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok. Jika perang dagang sering dijadikan alasan melemahnya perdagangan Indonesia, menurut Andry hal tersebut juga kurang tepat. Menurutnya, perlambatan ekonomi Tiongkok memiliki dampak yang lebih besar terhadap perdagangan kita dibandingkan perang dagang secara keseluruhan.

"Total nilai perdagangan terhadap Tiongkok berkontribusi sebesar 19,7% dengan 44% ekspor kita berada pada produk pertambangan dan perkebunan. Sementara impor produk elektronik dan permesinan dari Tiongkok memiliki kontribusi 50% terhadap total impor," papar Andry.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan diversifikasi perdagangan lebih lanjut. Jangan sampai ketergantungan terhadap Tiongkok menjadi semakin besar. Bukan hanya ekonomi yang terkena dampak, tetapi juga kebijakan yang ada bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi Tiongkok.

"Ini sudah terjadi dan kita bisa menilai sendiri beberapa pemangku kebijakan sudah memberikan karpet merah terhadap perdagangan maupun investasi dari Tiongkok," ujar Andry.

Di saat model kerja sama perdagangan di berbagai dunia mulai mengarah pada restriksi perdagangan karena isu kedaulatan ekonomi, Andry menegaskan jangan sampai Indonesia malah terlena dengan omnibus law dengan memberikan karpet merah terhadap skema perdagangan yang tidak berkualitas.

"Restriksi tidak hanya melindungi produk dalam negeri, namun juga melindungi konsumen dalam negeri. Salah satu yang perlu didukung adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai non-tariff measures yang bisa kita andalkan. Saat ini masih banyak produk dalam negeri yang belum memenuhi SNI. Alhasil, produk-produk impor mudah untuk leluasa masuk dan langsung head-to-head dengan produk kita,” papar Andry.

Permasalahannya, dari segi kualitas, produk impor yang masuk justru memiliki kualitas rendah dan konsumen yang paling dirugikan akibat tidak tersedianya SNI sebagai standar pada produk yang masuk ke Indonesia. “Omnibus law tentu perlu mengakomodir kepentingan konsumen karena hal itu menjadi ruh bagi UU Perdagangan kita saat ini,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menkeu Sebut Defisit APBN 2019 2,2% dari PDB

Defisit RI jauh lebih rendah dari peer emerging countries lain.

EKONOMI | 7 Januari 2020

Libur Natal dan Tahun Baru, AP I Layani 4,5 Juta Penumpang

Bandara Ngurah Rai menjadi penyumbang lalu lintas tertinggi dengan melayani 1,4 juta penumpang.

EKONOMI | 7 Januari 2020

Menkeu: Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga 2019 102,4%

Pencapaian 102,4 persen itu dipengaruhi beberapa faktor.

EKONOMI | 7 Januari 2020

Luhut: Softbank Ingin Investasi di Ibu Kota Baru Hingga Rp 1.400 T

Selain Softbank, Luhut akan kedatangan CEO US International Development Finance Corporation Adam Boehler.

EKONOMI | 7 Januari 2020

Hadapi Uni Eropa di WTO, RI Siapkan Pengacara Internasional

Kemdag melakukan tender secara internasional.

EKONOMI | 7 Januari 2020

Menhub Rencanakan Bangun Tiga Bandara Baru di Banten

Sejumlah bandara baru tersebut akan dikembangkan sebagai penyangga Bandara Soekarno-Hatta

EKONOMI | 7 Januari 2020

Natal dan Tahun Baru, AP II Layani 5,3 Juta Penumpang Pesawat

Operasional dan layanan bandara selama periode Natal dan Tahun Baru 2020 sangat lancar,

EKONOMI | 7 Januari 2020

Rupiah Menguat 66 Poin ke Rp 13.878

Rupiah berada di level Rp 13.878 per dolar AS atau terapresiasi 66 poin (0,47 persen).

EKONOMI | 7 Januari 2020

Top 10 Market Cap, HMSP dan BBRI Melonjak

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp 100 (4,65 persen) mencapai Rp 2.250 dengan kapitalisasi pasar Rp 261,7 triliun.

EKONOMI | 7 Januari 2020

IHSG Ditutup Menguat ke 6.279

Investor asing mencatat aksi beli sebesar Rp 71,24 miliar.

EKONOMI | 7 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS