PPBN Minta Pemerintah Berlakukan Pos Tarif untuk Impor Bawang Putih
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

PPBN Minta Pemerintah Berlakukan Pos Tarif untuk Impor Bawang Putih

Minggu, 22 November 2020 | 10:42 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) meminta pemerintah dan Komisi IV DPR RI segera menyepakati skema pos tarif guna mengganti program wajib tanam bawang putih. Program wajib tanam bawang putih dinilai tidak menguntungkan Indonesia, justeru menguntungkan Tiongkok sebagai eksportir bawang putih.

"Alasannya pertama karena Tiongkok sudah mengetahui terlebih dulu jumlah kuota yang diminta oleh Indonesia, makanya harga bawang putih di Tiongkok selalu naik walaupun tahun ini Tiongkok over produksi bawang putih yang jumlahnya sampai mencapai 7 juta ton," jelas Ketua PPBN, Mulyadi kepada awak media di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Kedua, lanjut Mulyadi, para petani bawang putih tidak mendapat banyak manfaat dari kebijakan proteksi melalui kuota impor, Ketiga banyak yang memainkan izin impor produk hortikultura.

"Keempat biaya wajib tanam bawang putih sekitar 80 juta per hektare dengan hasil panen sekitar 6 ton bawang putih basah termasuk daun atau sekitar 3 ton bawang putih kering, dengan demikian biaya produksi bawang putih menjadi Rp 26.600 per kg sangat tidak relevan," paparnya.

Apalagi, kata Mulyadi, seluruh biaya mulai biaya wajib tanam, biaya pengurusan izin justru dibebankan kepada konsumen. Berbeda dengan skemanya pos tarif, dana disetor langsung ke negara oleh perusahaan importir.

"Oleh karena itu PPBN meminta kepada Komisi IV DPR RI yang sedang melakukan Panja untuk memasukkan isu proteksi kuota impor menjadi pembahasan dan Kementerian Pertanian merevisi kebijakan wajib tanam dengan skema pos tarif, dana dari pembayar bisa dikelola untuk pengembangan produk hortikultura yang memiliki orientasi swasembada pangan dalam negeri," ungkapnya.

Dengan skema pos tarif, lanjut Mulyadi, Indonesia lebih diuntungkan dan Tiongkok tidak bisa memainkan harga terhadap importir, sehingga harga bawang putih dalam negeri lebih kompetitif dan murah, seperti pada saat diberlakukan aturan relaksasi, harga bawang putih hanya Rp. 8000 rupiah rupiah per kilogram.

Menurut kami, kata Mulyadi, sesuai peraturan skema pos arif tidak akan melanggar peraturan dari World Trade Organization (WTO), karena pos tarif dibebankan terhadap importir dalam negeri bukan eksportir, sebaliknya bila kejibakan proteksi melalui kouta impor terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, berpotensi digugat oleh negara lain karena Indonesia telah menyepakati Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

"Salah satunya, meningkatkan ekspor dan impor di sektor perdagangan hingga investasi antar negara," katanya.

PPBN menilai, sambung Mulyadi, kebijakan proteksi melalui kuota impor tidak berjalan sesuai ketentuan yang dibuat sendiri oleh Kementerian Pertanian, menurut Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Pasal 19 Direktur Jenderal sudah menerbitkan RIPH dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, sedangkan Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan menurut Permendag Nomor 44 tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura Pasal 11 dan 12 paling lama dua (2) hari kerja.

"Implementasinya di lapangan sampai dua (2) bulan bahkan ada yang tidak keluar RIPH atau SPI nya," tegasnya.

Menurutnya, percuma ada kebijakan proteksi melalui kuota impor karena implementasinya jumlah kouta impor bawang putih tahun 2020 hampir mencapai 700 ribu ton padahal kebutuhan bawang putih dalam negeri hanya berkisar 500 ribu ton per tahun.

"Jadi bawang putih tidak perlu diproteksi pakai kouta impor karena mekanisme pasar sudah memproteksi kouta dengan sendirinya, ini kan soal supply and demand saja. Tugas pemerintah cukup mengatur bawang putih bisa konpetitif," katanya.

Tidak hanya itu, Tegas Mulyadi, PPBN meminta kepada Kementerian Perdagangan agar segera menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.

"Alasannya, perusahaan telah keluar dana wajib tanam, masa berlaku RIPH hanya sampai akhir bulan Desember 2020 dan kapal angkutan muat terakhir hanya sampai pada tanggal 28 Desember 2020, jadi kalau Surat Persetujuan Impor (SPI) tidak terbit sampai jangka waktu akhir bulan November ini, maka PPBN pastikan bawang putih yang beredar pada bulan Maret 2021 merupakan bawang putih stok lama yang ditimbun," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

CNI Gandeng PTPP Lanjutkan Proyek Smelter Senilai Rp 3,22 Triliun

PTPP kembali dipercaya mengerjakan pembangunan smelter feronikel blok Lapaopao di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

EKONOMI | 22 November 2020

Ini Cara AirAsia Indonesia Terapkan Protokol Kesehatan

AirAsia menerapkan sistem jaga jarak, yaitu pengaturan per tiga baris penumpang agar dapat menghindari penumpukan penumpang.

EKONOMI | 22 November 2020

G-20 Setujui Perpanjangan Keringanan Utang hingga Pertengahan 2021

Debt Service Suspension Initiative (DSSI) adalah dana bantuan senilai US$ 14 miliar untuk mengatasi Covid-19 dan dampaknya.

EKONOMI | 22 November 2020

BeritaSatu Gelar 9 Webinar Besar Economic Outlook 2021

Webinar akan berlangsung 24-26 November 2020, menampilkan pembicara seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut BRI Sunarso, dan CEO Lippo Karawaci John Riady.

EKONOMI | 22 November 2020

Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka bagi Semua Negara

Jokowi menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.

EKONOMI | 21 November 2020

Proyek Apple3 Condovilla Bidik Kalangan Milenial

Appl3 Condovilla sebagai apartemen low rise diminati milenial karena memiliki tingkat kepadatan penghuni yang rendah.

EKONOMI | 21 November 2020

Indonesia Terapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Kempupera terus mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelola Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.

EKONOMI | 21 November 2020

Presiden Jokowi Hadiri KTT G-20 Tahun 2020 secara Virtual

Pertemuan ke-15 G-20 tersebut untuk tahun ini diselenggarakan di Kota Riyadh, Arab Saudi, pada 21 - 22 November 2020.

EKONOMI | 21 November 2020

Prospek Bisnis Sistem Pembayaran Transportasi Menggiurkan

Setiap tahun, bisnis ini rata-rata tumbuh 20%, didorong masifnya pembangunan tol baru dan segmen pengganti.

EKONOMI | 21 November 2020

Sektor Jalan Tol Tahan Banting

Sektor jalan tol nasional tahan banting (resilient) dari pandemi Covid-19.

EKONOMI | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS