Pembangunan Rumah Lapis, Anies Diminta Tidak Berbohong
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pembangunan Rumah Lapis, Anies Diminta Tidak Berbohong

Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:23 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono, meminta Pemprov Jakarta era Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji rencana pembangunan rumah lapis yang dipadukan dengan kawasan sejarah Museum Bahari mulai tahun 2020 mendatang.

Gembong, Kamis (10/10/2019), mengatakan alasan kritis tersebut karena kebijakan itu terbentur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, apalagi status lahannya milik Perumda Pasar Jaya.

"Pemerintah harus patuh pada rencana detil tata ruang yang sudah ditetapkan bersama. Apapun yang dilakukan oleh Pak Anies itu kan harus tetap berpedoman pada RTRW," kata Gembong saat dihubungi.

Terlebih, kata Ketua Fraksi PDIP tersebut, hunian warga di daerah tersebut, saat era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dibongkar karena pemerintahan saat itu ingin menjaga nilai sejarah dan budaya di lokasi.

Selain itu, Gembong juga menyebut pemerintah daerah berupaya mengelabui aturan dalam penataan kawasan itu dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya yang ada di Kawasan Museum Bahari.

"Pak Anies mencoba mengelabui dan melanggar aturan dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya kita. Yah tidak boleh seperti itulah," ujarnya.

Gembong melanjutkan kepala daerah saat ini harusnya menjalankan pemerintahan yang berkesinambungan dengan yang lama. Jangan sampai karena lawan politiknya, justru kepala daerah yang sekarang mengeluarkan kebijakan sebaliknya padahal tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi yang namanya pemerintahan itu harus berkesinambungan dalam konteks perencanaan pembangunan kota. Jangan karena dilakukan oleh lawan politiknya, maka yang dikerjakan semuanya salah," katanya.

Karena tersebut, Gembong memastikan legislator tidak akan menyetujui rencana Pemprov DKI dalam membangun rumah lapis di Kampung Akuarium.

Akan tetapi apabila DKI berupaya mengembalikan lahan yang telah digusur saat era Ahok pada 2016 lalu untuk dikembalikan sebagai fungsinya, legislator akan setuju.

"Kalau kami sederhana saja, fungsi Kampung Akuarium untuk apa sih. Jadi kami bekerja itu landasannya adalah aturannya saja," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun rumah lapis sebanyak 142 unit di Kampung Akuarium pada 2020 mendatang. Disebut rumah lapis karena bentuk huniannya berupa susunan hunian sebanyak empat lantai dengan masing-masing luas 27 meter persegi.

Hingga kini, DKI masih melelang perencanaan desain atau detail engineering design (DED) hunian Kampung Akuarium dengan konsep rumah berlapis.

"Dalam perencanaannya pun, kami mendengarkan warga, mendengarkan pakar cagar budaya, sehingga nanti tempat ini benar-benar menjadi semacam kawasan wisata budaya sejarah," kata Anies.

Wisata budaya sejarah di antaranya Masjid Luar Batang, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kampung Akuarium, Museum Bahari hingga ke Kawasan Kota Tua.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

STMIK Nusa Mandiri Kolaborasi dengan Iluni Fasilkom UI

STMIK Nusa Mandiri merupakan perguruan tinggi pertama yang menjalin kerja sama dengan Iluni 12 Fasilkom UI

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Operasi Nila Jaya, Polisi Bekuk 410 Tersangka Narkotika

Tersangkanya 410, enam di antaranya WNA.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Pekan Depan, DKI Akan Cairkan Dana Hibah ETLE Rp 38,5 Miliar

Total anggaran mencapai Rp 38,5 miliar untuk 45 titk kamera tilang.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Novel Bamukmin Penuhi Panggilan Polisi

Novel Bamukmin diperiksa terkait penganiayaan terhadap Ninoy Karundeng.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Layanan Air Bersih KCP Tambelang Berangsur Normal

Produksi saat ini baru sekitar 80 persen dari kapasitas 20 liter per detik.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Sembilan Perusahaan Minati Layanan Bike Sharing

Layanan bike sharing, akan disediakan di lokasi yang memiliki demand tinggi.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

PSI Minta Pengawasan PMT di DKI Diperketat

Fraksi PSI di di DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan meminta penjelasan (hearing) bukan hanya SOP, tetapi juga menyangkut pemeriksaan makanan tambahan.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

5.000 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh Tani

Ada sekitar 2.000 buruh tani yang mengikuti aksi unjuk rasa dari berbagai daerah.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Transjakarta dan MRT Akan Sediakan Parkir Sepeda

“Dari tujuh stasiun MRT tersebut, ada parkir sepeda yang kita bangun totalnya ada 12 unit. Satu unit parkir sepeda, mampu menampung sekitar empat sepeda."

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Lusa, DKI Luncurkan Jalur Sepeda Fase 2

Pemprov DKI memiliki rencana untuk merealisasikan jalur sepeda permanen pada akhir 2019 yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS