Realisasi Pengelolaan Hak Publik di Pulau Reklamasi Dipertanyakan
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Realisasi Pengelolaan Hak Publik di Pulau Reklamasi Dipertanyakan

Rabu, 20 November 2019 | 18:23 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Realisasi pengelolaan 65% lahan reklamasi untuk publik di Pulau C dan D hasil reklamasi di Teluk Jakarta dipertanyakan. Pasalnya sejak Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Pergub No. 120/2018 yang menugaskan BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola, hingga kini pulau reklamasi masih tertutup untuk publik.

"Kita tidak melihat adanya realisasi itu," kata Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (RCUS) Elisa Sutanudjaja, dalam diskusi bertema "Masa Depan Pulau C & D : Kuasa Siapa ?" di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dia merefleksikan penunjukkan Jakpro mengelola lahan reklamasi yang terhitung sudah genap setahun sejak Anies menerbitkan Pergub No.120 terkesan tertutup. Bahkan kehadiran Jakpro di lahan yang harus dikelola tidak terlihat.

"Untuk masuk saja terlihat banyak sekuriti-sekuriti. Itu pun sekuriti dari pengembang. Agung Sedayu," tuturnya.

Dia menyinggung Jakpro ditugaskan untuk mengelola tiga pulau reklamasi di pantai utara Jakarta yang sudah terlanjur berbentuk pulau berdasarkan Pergub No.120. Tiga pulau tersebut adalah Pulau C, D dan G sebelum dinamakan Gubernur Anies sebagai Pantai Kita, Maju dan Bersama.

Dalam "beleid" itu, Jakpro bakal mengelola 65% dari total lus kawasan untuk kebutuhan publik sedangkan 35% diserahkan kepada pengembang. Jakpro diharuskan membangun sarana fasum maupun fasos.

Sebagai BUMD, lanjut Elisa, Jakpro tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan publik dalam membangun lahan reklamasi. Dengan begitu pelibatan warga terdampak khususnya nelayan terkesan dikesampingkan.

Dia berharap Jakpro bisa menangkap kegelisahan publik dan mau mengadakan konsultasi. "Saya gemas sudah setahun tetapi tidak ada kegiatan untuk publik," katanya.

Pada kesempatan yang sama, advokat LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara, sejak awal pengelolaan lahan hasil reklamasi memang sudah bermasalah. Kendati lokasi tersebut sudah disegel namun Gubernur Anies menerbitkan IMB yang diyakini pihaknya telah cacat administrasi.

Ayu menegaskan pihaknya yang berada dalam barisan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta tetap menolak program reklamasi. Sedangkan untuk tiga pulau yang sudah terlanjur berdiri dan bakal dikelola Jakpro selama 10 tahun, pihaknya menolak adanya kegiatan komersil di atas lahan tersebut.

"Kami menolak adanya kegiatan komersil di atas lahan tersebut. Seluruh bangunan harus diperuntukan bagi publik," kata Ayu.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Bekuk Komplotan Copet di Konser Musik

Polisi berhasil membekuk tiga pelaku copet yang beraksi di sebuah konser musik, di Lapangan Skuadron Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang, Minggu (17/11/2019) lalu.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

DKI Resmikan 4 Instalasi Pengolahan Air Laut untuk Air Minum

Empat pulau di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Kelapa Dua, Pulau Panggang, Pulau Pramuka dan Pulau Payung

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Tol Japek Elevated Fungsional Saat Natal-Tahun Baru

Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated bakal diopersionalkan secara fungsional saat perayaan libur Natal dan Tahun Baru 2020.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Anggaran Pendidikan DKI Naik Rp 2 Triliun

Nilai rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 sebesar Rp 89,44 triliun.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Kemhub Harus Buat Aturan untuk Skuter Listrik

Beban maksimal yang mampu diangkut skuter listrik adalah 100 kilogram.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Depok Terima Penghargaan Swasti Saba Wistara

Pemkot Depok tidak akan berhenti dalam pengembangan kota sehat.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Kasus Meme Anies, Ade Armando Akan Ikuti Proses Hukum

Ade telah datang memenuhi panggilan penyidik terkait laporan yang dibuat anggota DPD RI Fahira Idris itu, di Mapolda Metro Jaya, sekitar pukul 10.20 WIB.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Ade Armando Penuhi Panggilan Penyidik soal Kasus Meme Anies

Ade yang mengenakan kemeja batik datang seorang diri, ke Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, sekitar pukul 10.20 WIB.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Korsleting Listrik, Warung Dekat SPBU Ciawi Terbakar

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, Rabu (20/11/2019).

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Bank DKI Manjakan Milenial Pengguna JakOne Mobile

Generasi milenial menginginkan berbagai kemudahan transaksi keuangan yang cepat, praktis, dan aman.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS