Banjir Jakarta Bukti Lemahnya Birokrasi Ibu Kota
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Banjir Jakarta Bukti Lemahnya Birokrasi Ibu Kota

Rabu, 8 Januari 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Musibah banjir yang melanda Jakarta bukan hanya menandakan lemahnya program mitigasi dari Pemprov DKI, tetapi ketidakmampuan parlemen selaku pengawas untuk memastikan ada dan terlaksananya program pengendalian banjir, baik dari tahap perencanaan hingga eksekusi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng meyakini, DPRD DKI tidak mengambil peranan untuk memastikan berjalannya penanganan banjir di Jakarta yang setidaknya diangkat dalam forum-forum pembahasan anggaran di DKI.

"DPRD punya hak angket, menyatakan pendapat atau bertanya kepada gubernur. Bagaimana kebijakan gubernur agar (banjir) tidak terjadi lagi ke depan," kata Robert dalam diskusi Forum Dialektika bertajuk "Nasib Gubernur di Banjir Jakarta" di Restoran Madame Delima, Menteng, Jakpus, Rabu (8/1/2020).

Selain Robert, pihak penyelenggara diskusi turut menghadirkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan dan anggota Komisi A DPRD DKI Dwi Rio Sambodo.

Sedangkan nara sumber lain yang turut diundang seperti perwakilan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), fraksi Gerindra DKI dan Ketua Fraksi Demokrat DKI Deasi Christhyana Sari tidak memenuhi undangan.

Dalam mengatasi banjir, lanjut Robert, bukan hanya pada tataran perencanaan dan eksekusi saja yang penting. Kolaborasi antar daerah Jabodetabekjur juga dibutuhkan. Persoalannya, secara keseluruhan hal tersebut tidak berjalan.

Sejauh ini, dia melihat, isu-isu di DKI hanya berkutat pada masalah yang remeh. Tidak berfokus pada masalah besar yang ujungnya adalah capaian pembangunan dan solusi atas masalah banjir yang kerap menjadi bencana tahunan di Jakarta.

Menurut dia, bisa saja penanganan banjir Jakarta maupun wilayah penyangga lainnya diambil alih pemerintah pusat, hanya saja hal tersebut harus dilatari dari pernyataan ketidakmampuan dari kepala daerah yang memimpin wilayah tersebut.

Azas Tigor Nainggolan justru berharap adanya badan khusus di bawah presiden yang fungsinya untuk mengatasi banjir. Sebab dia melihat kepala daerah tidak mampu mengatasi masalah banjir. Bahkan Tigor meyakini, Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan permasalahan banjir sebagai prioritas penyelesaian.

"Yang dipersoalkan adalah untuk memitigasi dampak buruk banjir Jakarta," kata Tigor.

Dwi Rio Sambodo mengakui adanya wacana mempansuskan Gubernur Anies oleh fraksi-fraksi di DPRD DKI, terlebih anggota dewan juga menjadi sasaran kritik dari masyarakat berkaitan kinerja daerah dalam menekan banjir.

Rio menuturkan, penggalangan pansus banjir merupakan wujud penyerapan aspirasi masyarakat yang meminta penjelasan terhadap situasi yang telah maupun akan terjadi. Sebab, potensi banjir masih menghantui mengingat sekarang ini belum masuk puncak hujan.

Dirinya turut mengamini tidak adanya prioritas penanganan banjir selama kepemimpinan Anies di DKI. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya implementasi dari Pergub 31/2019 tentang naturalisasi.

"Pergubnya sudah terbit selama 9 bulan. Namun pembangunan penanggulangan banjir dengan pendekatan naturalisasi belum terlihat," ungkap Rio.

Peneliti Formappi Lucius Karus, yang turut hadir dalam diskusi tersebut meragukan efektifitas wacana pembentukan pansus banjir. Dia malah khawatir seiring menyusutnya air banjir wacana pembentukan pansus turut reda. Singkatnya, hanya muncul saat peristiwa banjir saja.

Lucius menilai, lebih baik DPRD DKI menyiapkan rencana pengendalian banjir di Ibu Kota sebagai bahan pembanding dari konsep naturalisasi dari gubernur yang hingga kini tidak terlaksana.

"DPRD punya segala-galanya untuk memastikan program gubernur berjalan," ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Anies Kabulkan Permintaan Bekasi Buang Sampah Banjir ke TPST Bantargebang

Pemprov DKI Jakarta juga akan meminjamkan alat-alat berat untuk mengelola sampah banjir Bekasi tersebut.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Putra Sulung Ayu Azhari Ditangkap Terkait Kepemilikan Senjata Koboi Lamborghini

Ketiga pelaku dijerat Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Antisipasi Hujan Ekstrem 11-15 Januari, DKI Bangun Pos Penanganan Banjir

DKI juga meminta semua Pemerintah Daerah (Pemda) di kawasan Jabodetabek melakukan aksi penguatan kesiapsiagaan dan peringatan dini.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

SDM PKH Beri Bantuan kepada Peserta yang Terlantar di Cibening

Dengan ukuran 6x5,5 meter, rumah mungil sebentar lagi dapat ditempati keluarga Cicih.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Presiden Perintahkan Anies Selesaikan Sodetan Ciliwung

Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI untuk menyelesaikan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina untuk lanjutan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Anies Sebut Peringatan Cuaca Kedubes AS Lebih Viral Ketimbang BMKG

"Menurut saya, sudah waktunya kita mendorong agar kita semua lebih memperhatikan laporan-laporan dari BMKG itu,” terang Anies Baswedan.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Anies Minta Pejabat Eselon Dua Laksanakan RPJMD

Pejabat eselon dua diminta untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan kebaruan untuk membuat perubahan.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Anies Lantik dan Kukuhkan 18 Pejabat Eselon Dua

Anies meminta pejabat eselon dua yang baru dilantik melaksanakan RPJMD dan menjaga predikat WTP.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Kerja Sama Tangani Banjir, Presiden Panggil Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah kepala daerah untuk membahas penanganan bencana banjir secara komprehensif yang terjadi di awal 2020.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Wakapolri: Soliditas dan Sinergitas Kunci Amankan Ibu Kota

Soliditas dan sinergitas bersama dengan TNI, Pemda dan stakholder lainnya, merupakan kunci menjaga keamanan Ibu Kota Jakarta.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS