Pelanggar PSBB di Tangerang Terancam Sanksi
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Pelanggar PSBB di Tangerang Terancam Sanksi

Sabtu, 16 Mei 2020 | 18:58 WIB
Oleh : YUD

Tangerang, Beritasatu.com - Warga kota Tangerang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 bakal terancam sanksi. Hal tersebut ditegaskan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Banten terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemberian sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2020), mengatakan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan physical distancing, social distancing, dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

"Selain itu untuk memberikan kepastian hukum serta optimalisasi PSBB dalam mencegah bertambahnya angka penyebaran Covid-19," kata Arief.

Asisten Tata Pemerintahan Pemkot Tangerang Ivan Yudhianto mengatakan setiap warga maupun pedagang diwajibkan untuk menggunakan masker apabila berkegiatan di luar rumah. Jika kedapatan tidak menggunakan masker maka akan diberikan sanksi.

"Sanksinya bisa berupa sanksi sosial yaitu membersihkan fasilitas umum selama dua jam atau penyitaan kartu identitas serta denda sebesar Rp50 ribu. Pemberian sanksi dilakukan oleh petugas Satpol PP didampingi kepolisian," katanya.

Menurut Ivan, dalam Perwal tersebut juga dijelaskan tentang pemberian sanksi bagi pelaku usaha, pengguna kendaraan bermotor, transportasi umum serta kegiatan yang bersifat pengumpulan massa sehingga melanggar aturan PSBB.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

WOM Finance Salurkan Bansos di Lima Pondok Pesantren

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19)

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Bahar Smith Bebas Lewat Program Asimilasi dari LP Cibinong

Bahar Smith sudah menjalani hukuman di LP Cibinong sejak 2019.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Demokrat DKI Tolak Pemotongan TKD Tenaga Medis

Demokrat DKI meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan kembali TKD ASN yang dipotong pada saat ekonomi membaik nanti.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

PDIP Kota Bekasi Bagikan 3.000 Paket Sembako

Pembagian sembako dilakukan oleh masing-masing koordinator wilayah.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Jasad Bayi Ditemukan di dalam Kardus Sepatu

Peristiwa penemuan mayat bayi laki-laki di dalam kardus sepatu itu, sekitar pukul 22.45 WIB, Jumat (15/5/2020).

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Melonjak Tajam

Padahal, sehari sebelumnya, hanya ada 62 kasus positif Covid-19 di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Anies: Tak Ada Mudik Lokal, yang Ada Mudik Virtual

Masyarakat harus tetap berada di rumah agar penyebaran Covid-19 tak makin meluas.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Lawan Covid-19, Jababeka Group Bagikan 5.000 Paket Hand Sanitizer dan Masker Gratis

Jababeka Group telah melakukan serangkaian aksi sosial yang dinilai dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Pemprov Depok Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja

Dalam SE Kemnaker tersebut menyebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, maka perlu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Komisi A Minta THR Pasukan Pelangi Tetap Dibayarkan

Komisi A menolak rencana penghapusan THR PJLP. THR harus tetap dibayarkan walaupun situasi ekonomi tergerus Covid-19.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS