Kredit Macet di BJB Syariah, Aher: Saya Tidak Tahu-menahu
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Kredit Macet di BJB Syariah, Aher: Saya Tidak Tahu-menahu

Rabu, 13 Maret 2019 | 22:01 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher yang diperiksa sebagai saksi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (13/3/2019) mengaku tidak tahu menahu tentang kredit macet di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS).

“Saya hadir disini untuk dimintai klarifikasi seputar Bank Jabar (BJB) dan BJBS. Saya katakan bahwa untuk BJB saya sebagai gubernur saat itu adalah pemegang saham mewakili pemerintah,” kata Aher usai diperiksa.

Sebagai pemegang saham, masih kata Aher, tentu dia sebagai pengendali yang berhak mengusulkan calon komisaris dan calon direksi kepada komisaris setelah ada proses asessment. Kemudian komisaris melanjutkan ke OJK dan dari OJK hasilnya dibawa ke RUPS lalu dipilihlah Dirut.

“Itu terkait BJB. Lalu terkait BJBS, saya tekankan, bahwa saya tidak ada hubungan hukum apapun kepada BJBS. Tidak ada hubungan kredit apalagi hubungan keuangan, tidak ada,” terasnya.

Sehingga Aher mengaku tidak banyak tahu bagaimana kegiatan di BJBS. Termasuk mengenai kredit macet—yang tadi juga menurutnya disinggung penyidik—dia tidak mengetahui perencanaan dan keputusannya.

“Saya sebagai pemegang saham di BJB bukan di BJBS sehingga saya tidak tau menahu. Saya baru tahu bahwa Dirut BJB itu selaku pemegang saham di BJBS, pemerintah provinsi kan pemegang saham di BJB, kalau BJB pemegang saham di BJBS,” urainya.

Nah dia juga baru tahu ada kredit macet dan kredit bermasalah setelah ada laporan dari BJB selaku pemegang saham di BJBS. Dirut BJBS menurutnya dipilih oleh RUPS dimana tentu pemegang sahamnya adalah BJB.

“Karena itu urusan direksi dan komisaris BJBS, kami tidak punya hubungan apapun dan tidak mengetahui apapun prosesnya. Jadi proses kredit macet itu saya tidak tahu. Saya hanya mengetahui bukan dari pengurus BJBS, tapi saya tahu ada kredit macet itu dari BJB selaku pemegang saham mayoritas di BJBS,” lanjutnya.

Begitu dia mengetahui ada kasus ini dia telah memerintahkan untuk segera di antisipasi dan diselesaikan. Jangan ada gonjang-ganjing karena ini masalah keuangan dan kepercayaan publik. Juga jangan lupa koordinasi dengan OJK Jabar.

“Jadi pertanyaannya (adanya kredit macet BJBS) harusnya ke dirut BJB ya bukan ke saya. Saya tidak tahu apa-apa selaku gubernur yang mengawasi BJB. Adapun urusan BJBS kan urusan BJB bukan gubernurnya,” imbuhnya.

Seperti diberitakan Aher diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit kepada Hastuka Sarana Karya dengan kerugian negara Rp 548.259.832.594 miliar dan ke CV DMA sebesar Rp 84.916.655.990 miliar. Total kerugian negara Rp 633.176.488.584 miliar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kader Dipanah, Yusril Minta Kepolisian Usut Tuntas

Ketua Tim Pemenangan Partai Bulan Bintang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dipanah orang tidak dikenal saat hendak pulang ke rumahnya

NASIONAL | 13 Maret 2019

KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Terbesar

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster ke Singapura.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Komisi II: WNA Tak Boleh Miliki Hak Memilih di Pemilu 2019

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mendesak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri tak menyepelekan data e-KTP untuk warga negara asing (WNA).

NASIONAL | 13 Maret 2019

Gerindra: PSI Mendegradasi Pemerintahan Jokowi

pidato Ketum PSI Grace Natalie sebenarnya mengonfirmasi dan mendegrasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang gagal membangun kerukunan umat beragama

NASIONAL | 13 Maret 2019

Relawan Samawi Nilai Prabowo Perlu Belajar Kendalikan Emosi di Ruang Publik

Calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto perlu lebih mengendalikan emosi saat di ruang-ruang publik.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Wiranto: Jangan Diributkan Seakan Ledakan di Sibolga Bagian dari Menganggu Pemilu.

Terorisme bergerak tatkala ada kelengahan dari aparat keamanan.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Timnas Pencegahan Korupsi Sudah Jalankan Perpres 54/2018

Tim Nasional (timnas) pencegahan korupsi bekerja sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 54/2018.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Wiranto Minta Semua Pihak Doakan Prajurit TNI-Polri yang Bertugas di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar seluruh pihak mendoakan aparat keamanan yang bertugas di Papua.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Jokowi: Kita Sudah Gencar dan Terus Menerus Menekan Perilaku Korupsi

Semangat untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi dimiliki setiap institusi pusat hingga daerah

NASIONAL | 13 Maret 2019

Bom di Sibolga, Jokowi: Enggak Ada Kaitannya dengan Pilpres

Ledakan bom di Sibolga, Sumatera Utara, tak berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019

NASIONAL | 13 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS