Sengketa Hasil Pemilu 2019 Diprediksi Lebih Banyak

Sengketa Hasil Pemilu 2019 Diprediksi Lebih Banyak

Senin, 15 April 2019 | 19:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi akan meningkat dibanding Pemilu 2014. Pada Pemilu 5 tahun lalu, MK menangani 914 perkara sengketa PHPU baik terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Saya memrediksi permohonan ke Mahkamah Konstitusi naik dibanding Pemilu 2014," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono dalam diskusi 'Menelaah Potensi Konflik People Power atau Sengketa Pemilu di MK setelah Pemilu Serentak 2019' yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Prediksi tersebut disampaikan Bayu dengan berdasarkan pada meningkatnya jumlah peserta pemilu, daerah pemilihan dan kursi yang diperebutkan pada Pemilu serentak 2019 dibanding Pemilu 2019. Dipaparkan, pada Pemilu 2019 terdapat 20 partai peserta pemilu yang terdiri dari 16 partai nasional dan empat partai lokal, 80 dapil dan 575 kursi yang diperebutkan untuk DPR RI.

Sementara pada Pemilu 2014 hanya terdapat 15 parpol (12 partai nasional dan tiga parpol lokal), 77 dapil dan 560 kursi yang diperebutkan untuk DPR RI. Jumlah dapil dan kursi yang diperebutkan untuk DPRD tingkat provinsi maupun kota/kabupaten pada Pemilu 2019 juga meningkat dibanding Pemilu 2014.

"Bertambahnya jumlah dapil, bertambahnya jumlah peserta pemilu dan bertambahnya kursi, akan berpeluang meningkatkan sengketa ke MK," kata Bayu.

Meski demikian, Bayu menyatakan, prediksi ini bisa saja meleset jika KPU dan penyelenggara pemilu lainnya belajar dari Pemilu 2014 dan memperbaiki atau menutup celah-celah yang berpotensi terjadinya kecurangan. Bayu mengatakan, terdapat setidaknya tiga modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2014. Beberapa diantaranya, Pembagian sisa surat undangan untuk memilih kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, terdapat juga modus memindahkan suara caleg yang satu kepada yang lain dalam satu partai atau memindahkan suara partai ke caleg.

"Modus lainnya, jual beli rekapitulasi suara bagi partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) ke partai lain," katanya.

Dalam kesempatan ini, Bayu menegaskan, MK sejak awal diciptakan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU dan penyelenggara pemilu lainnya agar sesuai dengan koridor. Setidaknya, MK menjadi lembaga yang dapat mengoreksi keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum.

Pada tahun 2004, MK menangani 273 perkara dan mengabulkan permohonan 41 perkara diantaranya atau 15 persen. Pada tahun 2009, terdapat 627 perkara PHPU yang ditangani MK dengan 68 perkara diantaranya atau 10 persen dikabulkan 10 persen.

Jumlah perkara PHPU yang ditangani MK semakin bertambah pada Pemilu 2014 menjadi 914 perkara PHPU. Dari jumlah itu, MK mengabulkan 21 perkara atau 2 persen dari 914 perkara yang diajukan. Menilik dari data ini, Bayu menegaskan, MK merupakan lembaga yang dapat mengoreksi keputusan KPU. Namun, data tersebut juga menunjukkan profesionalitas KPU dan penyelenggara pemilu lainnya semakin meningkat.

"Kinerja KPU semakin baik. Ketika Angka yang mengajukan ke MK semakin naik, semakin banyak namun yang dikabulkan persentasenya semakin sedikit. Artinya profesionalitas penyelenggara pemilu semakin baik dari periode ke periode," katanya.

Bayu menegaskan, permohonan PHPU merupakan hak peserta pemilu yang merasa dirugikan atau menduga adanya kecurangan dalam proses penetapan hasil pemilu yang dilakukan KPU. Sebagai sebuah hak, pengajuan PHPU boleh ditempuh atau tidak ditempuh oleh peserta pemilu. Namun, ketika terdapat pihak yang memilih tidak menggunakan hak mengajukan PHPU lantaran tidak mempercayai MK, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau pidana penghinaan pada peradilan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tabrakan Beruntun di Mempawah Melukai 18 Orang

Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan lintas negara Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menyebabkan 18 orang cedera.

NASIONAL | 15 April 2019

Kementan Uji Coba Perdana Bahan Bakar Biodiesel B100

Kementerian Pertanian menggelar soft launching uji coba perdana bahan bakar Biodiesel B100.

NASIONAL | 15 April 2019

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bowo Sidik

KPK memperpanjang masa penahanan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

NASIONAL | 15 April 2019

Distribusi Logistik Pemilu di Sumut Berlangsung Lancar

KPU Sumut berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan dibantu TNI.

NASIONAL | 15 April 2019

Pemerintah Akan Bentuk Super Holding, Ini Penjelasan Rini Soemarno

Super holding BUMN merupakan holding yang menaungi holding-holding BUMN yang sudah terbentuk.

NASIONAL | 15 April 2019

Penyebar Hoax Tujuh Kontainer Suara Segera Disidang

Para tersangka pelaku hoax tujuh kontainer kotak suara adalah Mujiman, Sugiyono, Titi Setiawati dan Suroso.

NASIONAL | 15 April 2019

250 Brand Beri Diskon Sampai 50% Untuk Yang Mencoblos

KlingKing Fun merupakan program pemberian diskon khusus untuk pemilih yang telah mencoblos.

NASIONAL | 15 April 2019

Suap Dana Hibah, Deputi IV Kempora Segera Diadili

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kempora Mulyana akan segera menjalani pengadilan.

NASIONAL | 15 April 2019

Indonesia Sampaikan Paper Bagan Pemisahan Alur Laut Selat Sunda Dan Selat Lombok Pada Pertemuan APHOMSA Di Korea

Penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini merupakan salah satu pencapaian Indonesia setelah melalui perjuangan panjang selama kurang lebih dua tahun.

NASIONAL | 15 April 2019

Bawaslu: Halangi Pemilih Gunakan Hak Bisa Dipidana

Tindakan menghalangi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

NASIONAL | 15 April 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS