Luhut: Demonstrasi Boleh, Tapi Jangan Anarkis
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Luhut: Demonstrasi Boleh, Tapi Jangan Anarkis

Senin, 20 Mei 2019 | 19:49 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Menko Kemaritiman mengatakan bahwa aksi massa 22 Mei 2019 berupa demonstrasi diperbolehkan selama taat pada peraturan yang berlaku dan tidak anarkis.

"22 Mei boleh (demo) sampai pada titik-titik tertentu, tapi jangan sampai anarkis," kata Luhut dalam konferensi pers di jakarta, Senin (20/5/2019).

Dia menegaskan pemerintah sangat menghormati hak konstitusional setiap individu. Namun, dia mengatakan hak konstitusional memiliki batasan tertentu.

"Ada batas gerak majunya. Kalau kau sudah melanggar undang-undang, Presiden sudah menginstruksikan agar diambil langkah terukur. Artinya anda harus tanggung jawab jika anda melanggar undang-undang," tegas Luhut.

Dia menegaskan ada anggapan bahwa pemerintah menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan demonstrasi, dengan kabar penangkapan sejumlah teroris yang ditengarai akan melakukan peledakan dalam aksi massa 22 Mei 2019.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan peringatan kepada masyarakat manakala pemerintah memeroleh informasi terkait aksi atau tindakan kelompok yang mungkin membahayakan publik.

Lebih jauh Luhut mengatakan sejatinya ketidakpuasan terhadap hasil pemilu dapat disampaikan melalui jalur konstitusional yakni Bawaslu. Dia mengatakan Bawaslu bekerja profesional memeriksa setiap laporan dan aduan yang masuk.

"Saya juga dipanggil Bawaslu dua kali saya datang dan pemeriksaan sangat proper. Makanya saya bilang, adukan saja ke Bawaslu, itu baru taat undang-undang," ucap Luhut.

Adapun terkait gejolak ekonomi yang muncul akibat isu aksi massa 22 Mei 2019, Luhut mengibaratkannya seperti sebuah turbulensi dalam perjalanan pesawat terbang.

Menurut Luhut turbulensi ekonomi hanya berlangsung sejenak dan akan kembali pulih pada Bulan Juni.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

50.000 Personel Gabungan Amankan KPU dan Objek Vital

Sekitar 50.000 personel gabungan bakal melakukan pengamanan di KPU, termasuk objek vital dan sentra perekonomian, Rabu (22/5/2019).

NASIONAL | 20 Mei 2019

Sekjen KONI Dihukum 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Resmikan Bendungan Rotiklot, Presiden: Air Kunci Kemakmuran di NTT

Bendungan Rotiklot merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun oleh pemerintah di periode 2015-2019.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Ketua KPK Minta Masyarakat Awasi Kinerja Pansel Capim

Setiap kritik yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat ditampung dan menjadi bahan evaluasi Pansel.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Polres Tangerang Periksa Barang Bawaan Massa Aksi 22 Mei

Aparat Polresta Tangerang, Banten, memeriksa barang bawaan aksi massa yang mengikuti demo pada 22 Mei 2019 di kantor KPU, Jakarta.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Wabup Kebumen Deklarasi Tolak People Power

Gerakan people power yang tengah digaungkan oleh segelintir orang dinilai ajakan yang tidak sehat.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Jelang 22 Mei, Kepolisian Jateng Intensifkan Razia Kendaraan

Kepolisian di wilayah Jawa Tengah menggelar razia terhadap kendaraan bermotor untuk mengantisipasi peredaran barang berbahaya dan senjata tajam jelang 22 Mei.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Bupati Garut Ancam Pecat ASN yang Ikut Aksi People Power

Bupati Garut Rudy Gunawan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengikuti aksi people power di Jakarta.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Kalangan Pemuda Lintas Komunitas Tolak People Power

Deklarasi digelar dengan tujuan untuk menjaga tali persaudaraan antar komunitas di Kabupaten Ciamis.

NASIONAL | 20 Mei 2019

Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Bijak Sikapi Hasil Pemilu

Sumut merupakan rumah bersama yang harus dijaga dan dilindungi bersama-sama.

NASIONAL | 20 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS