Akademisi: Tuntutan BPN Keluar dari Konteks
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.76)   |   COMPOSITE 4917.96 (-77.25)   |   DBX 928.196 (-9.36)   |   I-GRADE 130.286 (-2.47)   |   IDX30 412.166 (-7.81)   |   IDX80 107.727 (-2.12)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.52)   |   IDXG30 115.773 (-2.54)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.14)   |   IDXQ30 120.761 (-2.28)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.04)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-5.64)   |   IDXV30 101.893 (-1.72)   |   INFOBANK15 773.605 (-10.83)   |   Investor33 359.92 (-6.33)   |   ISSI 144.524 (-2.78)   |   JII 524.265 (-12.36)   |   JII70 177.451 (-4.14)   |   KOMPAS100 962.885 (-18.61)   |   LQ45 754.177 (-13.97)   |   MBX 1360.94 (-22.51)   |   MNC36 269.191 (-4.8)   |   PEFINDO25 256.961 (-3.11)   |   SMInfra18 232.003 (-3.38)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.01)   |  

Akademisi: Tuntutan BPN Keluar dari Konteks

Kamis, 30 Mei 2019 | 11:33 WIB
Oleh : YUD

Kupang, Beritasatu.com- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi menilai tuntutan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait hasil Pilpres 2019 bersifat invisibledan keluar dari konteks.

"BPN mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan tujuh tuntutan. Jika dicermati dari poin per poin, dari tuntutan tersebut ada yang invisibledan keluar dari konteks," kata Ahmad Atang di Kupang, Kamis (30/5/2019), terkait tuntutan BPN ke MK.

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Mereka mengajukan tujuh tuntutan ke MK, yakni pertama mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Kedua menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketiga menyatakan capres-cawapres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Keempat, membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Kelima, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Keenam, memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Ketujuh, memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Menurut Ahmad Atang, yang mesti dipahami adalah gugatan terkait sengketa pemilu, berarti berhubungan perolehan suara, sehingga yang disebut kecurangan adalah adanya penggelembungan suara karena adanya peralihan suara dari paslon 02 ke paslon 01 yang dibuktikan dengan C1.

Oleh karena itu, menurut Ahmad Atang, pasangan calon nomor urut 02 harus bisa membuktikan skenario kecurangan yang dituduhkan.

Jika ini yang menjadi perhatiannya, kata dia, maka kewenangan MK untuk menyidangkannya, tetapi apa yang diajukan BPN tidak menyentuh substansi sengketa pemilu dan keluar dari konteks.

"Jika dilihat pada poin kedua tuntutan untuk mencabut keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu dan pilpres itu keluar dari konteks karena keputusan KPU pada 21 Mei tersebut masih sebatas rekapitulasi hasil pemilu dan pilpres," katanya.

KPU, kata dia, pada keputusan 21 Mei belum ada penetapan siapa pemenang karena paslon 02 masih melakukan gugatan.

"Jadi konteks hasil rekapitulasi bukan penetapan pemenang. Sementara poin ketiga rumusnya mudah saja jika BPN memiliki bukti yang cukup. Inilah ruang pengadilan yang memutuskan," katanya.

Sedangkan poin empat hingga tujuh, menurut dia, tuntutan tersebut sangat invisiblekarena tidak ada dasar sama sekali dan cenderung pemaksaan kehendak.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tol Trans Jawa Berlakukan Sistem Satu Arah

Korlantas Polri berlakukan sistem satu arah di Tol Trans Jawa

NASIONAL | 30 Mei 2019

Seluruh Puskesmas di Jalinbar Mukomuko Dibuka Selama Libur Lebaran

Khusus puskesmas Kecamatan Lubuk Pinang, Pasar Bantal, Pondok Suguh, Ipuh dan Lubuk Sanai, akan disiagakan 24 jam.

NASIONAL | 30 Mei 2019

Puncak Arus Mudik di Terminal Rajabasa Diperkirakan Malam Ini

Lonjakan penumpang diprediksi terjadi hingga Sabtu tanggal 1 April 2019 mendatang.

NASIONAL | 30 Mei 2019

BPN Akan Laporkan Aktivis 98 yang Tuding Prabowo Dalang Kerusuhan

BPN akan melaporkan balik aktivis 98 yang menuding Prabowo Subianto sebagai salah satu dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019.

NASIONAL | 30 Mei 2019

Puncak Arus Mudik di Bengkulu Diperkirakan H-4 Idulfitri

Pengusaha bus di Bengkulu sudah menyiapkan armada arus mudik dan balik Lebaran 2019.

NASIONAL | 30 Mei 2019

Jaksa KPK Dakwa Muafaq Suap Romy Rp 91,4 Juta

Suap sebesar Rp 91,4 juta itu diberikan Muafaq Wirahadi agar Romy membantunya mendapatkan jabatan.

NASIONAL | 30 Mei 2019

UGM-WWF Indonesia Bentuk Komite Indeks Keanekaragaman Hayati

Indeks Biodiversity bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

NASIONAL | 30 Mei 2019

BMKG: Tinggi Gelombang Laut Selatan Jateng-DIY 6 Meter

BMKG menyatakan bahwa tinggi gelombang di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi mencapai 6 meter.

NASIONAL | 30 Mei 2019

Satu Tersangka "Pembunuh Tokoh" Adalah Sopir Paruh Waktu Kivlan Zen

Armi pernah bekerja sebagai sopir paruh waktu Kivlan Zen.

NASIONAL | 30 Mei 2019

Kasus GNPF, Polisi: Anggota DPR Tak Hadiri Pemeriksaan

Anggota DPR RI, GIP dipastikan tidak menghadiri pemanggilan yang dilayangkan penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara sebagai saksi perkara upaya makar.

NASIONAL | 30 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS