Pakar: Bambang Widjojanto Bisa Merusak Citra Peradilan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Pakar: Bambang Widjojanto Bisa Merusak Citra Peradilan

Sabtu, 15 Juni 2019 | 16:36 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Posisi Bambang Widjojanto atau yang biasa dipanggil BW sebagai pengacara Pasangan Calon (Paslon 02) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilai bisa merusak citra peradilan di Indonesia. Hal itu karena BW telah melanggar kode etik advokat.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan di Jakarta, Sabtu (15/6). Ia menilai BW tidak bisa bisa beracara ketika masih menjabat sebagai pejabat pemerintah. "BW kan masih menjabat sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Dia menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan," kata Jimmy di Jakarta, Sabtu (15/6/2019) siang.

Dia mengemukakan dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat‎ mengatakan bahwa orang atau advokat yang sedang menjabat sebagai pegawai atau pejabat dalam pemerintahan tidak boleh beracara. Saat ini, BW menjadi koordinator kuasa hukum Paslon Prabowo-Sandi. Di sisi lain, BW masih aktif sebagai anggota TGUPP.‎ Dengan dasar itu maka BW tidak tepat menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandi. Jika tetap ingin menjadi kuasa hukum maka harus mudur dari TGUPP.

Dia menilai para pihak yang melaporkan BW ke Peradi tidak bisa dituding untuk menghalangi kegiatan BW membela Prabowo-Sandi. Pelaporan itu sebagai upaya penegakan etika profesi advokat yang ada di dalam aturan.

Jimmy juga mengkritisi pernyataan BW terkait MK bagian dari rezim korup. Hal itu dengan asumsi jika menolak dalil permohonan Prabowo-Sandi.

Menurutnya,‎ BW keliru karena menetpakan dirinya sendiri sebagai pihak yang paling bersih dan antikorupsi. Sikap itu, berbahaya jika ditiru oleh advokat lain.

Jika ‎itu yang terjadi maka citra dunia peradilan dan citra pemikiran masyarakat semakin tidak baik lagi kepada pengadilan. Padahal di satu sisi Indonesia ini negara hukum di mana persoalan-persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan.

"Ketika orang sekelas BW mengatakan seperti itu maka sama saja mengajarkan masyarakat mulai tidak mmpercayai mekanisme-mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Atas perilaku yang tidak terpuji dan melanggar aturan, ‎Jimmy meminta Peradi melakukan pemeriksaan terhadap BW. Ia juga menyarankan Peradi melihat dampak yang terjadi dalam mengambil keputusan terhadap BW.

"Peradi jangan mengambil keputusan yang nantinya dapat merendahkan kode etik advokat. Kalau semua advokat berargumen seperti itu di pengadilan-pengadilan negeri ‘pokoknya kalau hakim tidak mengikuti dalil kami, hakim semua rusak’ nah itu kan rusak negara ini kalau semua menggunakan pemikiran seperti itu. Oleh karena itu Peradi harus mengambil sikap ini persoalan etika dari pernyataan itu supaya tidak diikuti advokat-advokat lain,” tutup Jimmy.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejari Surabaya: Rutan Medaeng Wajib Kembalikan Henry Gunawan

Pembebasan bersyarat Henry J Gunawan tidak memiliki dasar hukum.

NASIONAL | 15 Juni 2019

5 Varietas Lokal Padang Pariaman Raih Pengakuan Kemtan

Varietas tersebut hasil pengembangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman bersama pihak terkait.

NASIONAL | 15 Juni 2019

100 Tersangka Kericuhan Ditangguhkan, Polisi: Sesuai Prosedur

Polda Metro Jaya menyatakan penangguhan penahanan untuk 100 dari 447 tersangka kericuhan 21-22 Mei sesuai dengan prosedur.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Romahurmuziy Ungkap Keterlibatan Menag dalam Jual Beli Jabatan

Rommy mengakui menyodorkan nama Haris dan Muafaq ke Lukman.

NASIONAL | 15 Juni 2019

MK Bantah Adanya Ancaman terhadap Hakim Konstitusi

Pemberitaan ancaman terhadap hakim konstitusi muncul setelah konferensi lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

NASIONAL | 15 Juni 2019

Jual Beli Jabatan di Kemag, KPK Bakal Periksa 3 Calon Rektor UIN

Mantan Rektor UIN Ar-Raniry, Farid Wajdi Ibrahim turut dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan Rommy pada Selasa, 18 Juni 2019.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Masih di Bawah Umur, Empat Nelayan Dipulangkan dari Australia

Keempat nelayan tersebut segera dipulangkan ke Indonesia dengan pertimbangan masih di bawah umur.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Jalur KA ke Bandara Baru Yogya Segera Dibangun

Setelah dokumen ini mendapat persetujuan dari Sultan maka langkah selanjutnya adalah eksekusi rencana dan pembebasan lahan.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Berobat Kanker ke Guangzhou, Sutopo Mohon Maaf

Sutopo juga memohon maaf kepada khalayak, apabila tidak bisa menyampaikan info bencana dengan cepat.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Polda Kalbar Amankan 25 Kg Sabu Jaringan Malaysia

Jika diasumsikan total jiwa yang terselamatkan sekitar 200.025 jiwa, di mana estimasi pemakaian narkotika 1 gram sabu dikonsumsi 8 jiwa.

NASIONAL | 15 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS