Penanganan PHPU, KIP Sebut MK Lembaga yang Sangat Terbuka
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-6.4)   |   COMPOSITE 4945.79 (-39.24)   |   DBX 931.257 (3.24)   |   I-GRADE 131.318 (-1.79)   |   IDX30 415.488 (-6.92)   |   IDX80 108.562 (-1.33)   |   IDXBUMN20 273.68 (-2.25)   |   IDXG30 115.596 (-1.18)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-6.96)   |   IDXQ30 121.636 (-2.04)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.19)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.2)   |   IDXV30 102.795 (-1.19)   |   INFOBANK15 787.375 (-15.3)   |   Investor33 363.773 (-5.92)   |   ISSI 144.695 (-0.44)   |   JII 523.846 (-2.73)   |   JII70 177.783 (-0.58)   |   KOMPAS100 971.12 (-10.68)   |   LQ45 760.321 (-10.32)   |   MBX 1369.12 (-13.17)   |   MNC36 271.592 (-3.83)   |   PEFINDO25 259.811 (2.03)   |   SMInfra18 233.526 (-0.76)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-5.09)   |  

Penanganan PHPU, KIP Sebut MK Lembaga yang Sangat Terbuka

Sabtu, 15 Juni 2019 | 20:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang sangat terbuka. Menurut Romanus, segala kebijakan dan putusannya bisa diperoleh dalam waktu yang singkat

"Segala kebijakan termasuk putusan bisa didapat dengan cepat yakni 30 menit. Realisasinya bahkan bisa menjadi 15 menit. MK merupakan lembaga yang sangat terbuka," ujar Romanus di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Romanus mengakui bahwa dengan proses yang cepat maka bisa menutup celah melakukan penyimpangan. Padahal, kata dia sebelumnya, putusan MK baru bisa diperoleh setelah dua minggu.

"Dengan keterbukaan informasi ini, tentunya menjadi modal yang kuat bagi MK untuk layak dipercaya khususnya dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2019," tandas dia.

KIP, kata Romanus, telah melakukan kunjungan ke MK pada Jumaat (14/6) ketika MK menggelarkan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Dalam kunjungan tersebut, KPI diterima oleh Sekjen MK Guntur Hamzah.

"Kunjungan KIP ini untuk memastikan kesiapan MK menyelesaikan sengketa hasil pilpres dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Hal ini juga untuk menepis keraguan sejumlah pihak terkait independensi dan netralitas MK," ungkap dia.

Menurut Romanus, pentingnya prinsip keterbukaan informasi diterapkan MK ini bisa dikaitkan dengan tiga hal. Pertama, MK menjadi tumpuan terakhir publik untuk menyelesaikan berbagai konflik politik pasca Pilpres.

"Kedua MK sedang menyidangkan perkara besar yang mendapat atensi luas dari publik dan ketiga MK mempunyai catatan kurang menggembirakan karena keterlibatan hakim MK terhadap jual beli putusan," tutur dia.

Lebih lanjut, Romanus mengatakan bahwa dari sisi informasi, MK telah membangun sistem pelayanan informasi yang baik. Pada Tahun 2016, MK meraih predikat terbaik dan segi keterbukaan informasi dan terakhir Tahun 2018 meraih posisi menuju informatif.

"Dari sisi itu MK layak dipercaya. Karena itu publik dan semua pihak diharapkan menaruh kepercayaan tinggi terhadap MK. Tentu perlu dipantau dan dikontrol oleh publik," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemkot Samarinda Perpanjang Status Darurat Banjir

Pemkot Samarinda memperpanjang masa status tanggap darurat banjir hingga sepekan ke depan.

NASIONAL | 15 Juni 2019

KM Nusa Kenari Tenggelam Diduga Karena Kelebihan Muatan

KM Nusa Kenari tenggelam di perairan laut Tanjung Margeta, Alor, NTT pada Sabtu (15/6/2019).

NASIONAL | 15 Juni 2019

Kempupera Bangun Jalan Pintas Mengwitani-Singaraja

pengembangan jalan yang menghubungkan dari Denpasar ke Singaraja tersebut sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Pesta Kesenian Bali Tebarkan Semangat Toleransi

PKB merupakan wujud nyata membumikan nilai-nilai Pancasila.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Kivlan Diperiksa Soal Dana dari Habil

Dana itu diduga sebagai upah untuk eksekutor yang akan membunuh sejumlah tokoh nasional.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Pakar: Bambang Widjojanto Bisa Merusak Citra Peradilan

Orang atau advokat yang sedang menjabat sebagai pegawai atau pejabat dalam pemerintahan tidak boleh beracara.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Kejari Surabaya: Rutan Medaeng Wajib Kembalikan Henry Gunawan

Pembebasan bersyarat Henry J Gunawan tidak memiliki dasar hukum.

NASIONAL | 15 Juni 2019

5 Varietas Lokal Padang Pariaman Raih Pengakuan Kemtan

Varietas tersebut hasil pengembangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman bersama pihak terkait.

NASIONAL | 15 Juni 2019

100 Tersangka Kericuhan Ditangguhkan, Polisi: Sesuai Prosedur

Polda Metro Jaya menyatakan penangguhan penahanan untuk 100 dari 447 tersangka kericuhan 21-22 Mei sesuai dengan prosedur.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Romahurmuziy Ungkap Keterlibatan Menag dalam Jual Beli Jabatan

Rommy mengakui menyodorkan nama Haris dan Muafaq ke Lukman.

NASIONAL | 15 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS