Ini Kode-kode Rahasia yang Digunakan Gubernur Kepri
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.86)   |   COMPOSITE 5112.19 (36.4)   |   DBX 973.986 (4.58)   |   I-GRADE 139.714 (1.66)   |   IDX30 428.304 (3.33)   |   IDX80 113.764 (0.8)   |   IDXBUMN20 291.927 (4.3)   |   IDXG30 119.182 (0.36)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.94)   |   IDXQ30 124.656 (1.28)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.81)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.68)   |   IDXV30 107.478 (0.8)   |   INFOBANK15 831.648 (10.85)   |   Investor33 374.125 (2.66)   |   ISSI 151.171 (0.41)   |   JII 550.867 (0.41)   |   JII70 188.056 (0.33)   |   KOMPAS100 1022.34 (5.97)   |   LQ45 789.815 (5.74)   |   MBX 1412.7 (10.57)   |   MNC36 280.331 (1.85)   |   PEFINDO25 282.464 (4.5)   |   SMInfra18 241.575 (1.18)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.9)   |  

Ini Kode-kode Rahasia yang Digunakan Gubernur Kepri

Jumat, 12 Juli 2019 | 19:53 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kode atau sandi yang digunakan dalam kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Para pihak yang terlibat dalam kasus ini menggunakan kode 'ikan', 'daun' dan 'kepiting' untuk berkomunikasi saat bertransaksi suap.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selama proses penyelidikan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Rabu (10/7/2019) lalu, pihaknya mencermati sejumlah penggunaan kata sandi yang diduga merupakan cara mengelebaui dan menutupi transaksi suap yang dilakukan.

"Tim mendengar penggunaan kata 'ikan' sebelum rencana dilakukan penyerahan uang. Disebut jenis Ikan Tohok dan rencana 'penukaran ikan' dalam komunikasi tersebut. Selain itu terkadang digunakan kata 'Daun'," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Tak hanya itu, kata Febri, saat tim penindakan KPK menggelar OTT awal di pelabuhan, pihak yang diamankan saat itu sempat berdalih tidak ada uang yang diterima, tetapi kepiting.

"KPK telah berulang kali memecahkan sandi-sandi seperti ini. Dan hal ini juga sangat terbantu dengan Informasi yang kami terima dari masyarakat," katanya.

Untuk itu, KPK mengapresiasi informasi dari masyarakat soal OTT di Kepri, Rabu (10/7) kemarin. KPK berharap, masyarakat proaktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

"Pelaporan dugaan korupsi dapat dilakukan ke KPK secara langsung atau dapat menghubungi Call Center KPK di 198," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin dan dua anak buahnya Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan dan Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono serta seorang swasta bernama Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018-2019. Nurdin dan kedua anak buahnya diduga menerima suap setidaknya Sin$ 11 ribu dan Rp 45 juta dari Abu Bakar.

Suap ini diberikan untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam yang diajukan Abu Bakar ke Pemprov Batam. Abu Bakar berencana membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar. Padahal, Tanjung Playu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan llindun.

Meski demikian, Nurdin Basirun dan kedua anak buahnya seakan tak peduli dengan status Tanjung Piayu sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. Bahkan, Nurdin memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎

Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut. Nurdin Basirun melalui Budi Hartono memberitahu Abu Bakar agar dalam izinnya harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya.

Tak hanya menerima suap, Nurdin Basirun diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Saat OTT, tim Satgas KPK menyita Sin$ 43.942, US$ 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan Rp 132.610.000. ‎Uang itu disita dari Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Bowo Sidik, KPK Cegah Jora Nilam Judge

Jora diduga mengetahui kasus gratifikasi yang menjerat Bowo, terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah daerah.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Kasus Bowo Sidik, KPK Ultimatum Nazaruddin dan Dua Adiknya untuk Kooperatif

KPK telah memanggil Nazaruddin dan kedua adiknya itu untuk diperiksa pada waktu yang berbeda.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Berkas Wanita Bawa Anjing ke Masjid Dilimpahkan ke Kejaksaan

olres Bogor melimpahkan berkas perkara tahap satu kasus penistaan agama SM (52) perempuan pembawa anjing ke masjid Al Munawaroh, Sentul, kepada kejaksaan.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Polisi: Pablo Gelapkan Mobil dari Leasing

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Pablo Benua menggelapkan mobil dengan cara mengambil kredit dari perusahaan pembiayaan (leasing).

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ajukan 13 Calon Pimpinan KPK, Polri Tetap Jagokan Basaria

Basaria adalah orang yang menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Eksekusi Ditangguhkan, Baiq Nuril Menangis Terharu

Dengan penangguhan eksekusi, Baiq Nuril bisa menyaksikan putrinya menjadi Paskibraka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Polisi: Kasus Penggelapan Mobil Pablo Benua Masih Berlanjut

Polda Metro Jaya menyatakan kasus penggelapan mobil atas terlapor Pablo Benua hingga saat ini masih berlanjut.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Komisaris Bank Jatim Diperiksa KPK

Budi Setiawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Lima Komisioner KPU Palembang Divonis Enam Bulan Penjara

Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp10 juta kepada lima orang Komisioner KPU Palembang

NASIONAL | 12 Juli 2019

Organisasi Papua Merdeka Tolak Benny Wenda

“Narasi juga telepon yang disampaikan Jefry Bomak terungkap semua dengan tegas menolak ULMWP,” kata Sebby Sambom.

NASIONAL | 12 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS