Antasari Azhar Sebut Susunan Pimpinan KPK Melanggar UU
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Antasari Azhar Sebut Susunan Pimpinan KPK Melanggar UU

Kamis, 18 Juli 2019 | 17:20 WIB
Oleh : Hotman Siregar / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai susunan pimpinan KPK yang sekarang terindikasi melanggar Undang-undang.

"Saya mencoba mengawali sedikit beban untuk pansel (panitia seleksi) , saya jujur , saya berani mengatakan hari ini, bahwa KPK yang sekarang terindikasi susunannya melanggar Undang-undang," ujar Antasari dalam diskusi di komplrks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Antasari menjelaskan iPasal 21 ayat 5 UU KPK disebutkan banyak media bertentangan antara Kejaksaan dan Kepolisian.

"Ini jawabanya. Bahwa pasal 21 ayat 5 mengatakan bahwa komisioner KPK terdiri dari 5 orang, 5 orang itu harus ada unsur penuntut umum dan unsur penyidik, harus ada. Kalau tidak ada hanya ada unsur penuntut umum saja berarti melanggar undang-undang , nah, yang sekarang saya mau tanya, unsur Jaksa siapa? ada enggak yang berlima itu , berartikan sudah melanggar undang-undang, ini pesan saya untuk ibu Yenti (Ketua Pansel) jangan sampai terjadi lagi," katanya.

Antasari mengatakan, kedepan pimpinan KPK harus lebih pintar daripada anak buahnya. Apakah itu penyidik atau penuntut umum pimpinan harus lebih pintar.

Menurutnya, perkara sebelum ke pengadilan harus dipaparkan dulu dengan pimpinan. Kalau Pimpinan tidak bisa merespon paparan itu akan jadi masalah.

"Untuk pintar maka tolong Bu Yenti nanti bapak Trimedya Panjaitan dalam fit and proper test di DPR pertanyakan pimpinan itu. Apa beda unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dua itu saja, dia harus memaparkan itu dan kalau tidak bisa memaparkan itu , cari pekerjaan lain sajalah," katanya.

Kondisi KPK, kata dia, sebetulnya dulu waktu Antasari masuk jadi pimpinan KPK tidak ada masalah.

"Dulunya kami sepakat, penyidik yang digunakan adalah penyidik dari Polri. Saya waktu itu memang tidak ingin mengambil kebijakan untuk mengangkat penyidik independen, tidak mau waktu itu. Kenapa saya tidak mau, karena saya khawatir terjadi gesekan antara independen sama yang dari Polri, karena seorang penyidik itu mempunyai kopentensi, dia mempunyai kopetensi reserse, dia melakukan penyidikan itu ada sekolahnya. Kalau penyidik independen silakan saja, memang dibenarkan oleh undang-undang tetapi pernah melakukan penyidikan reserse, Reserse itu bagaimana cara menangkap, menyita dan jangan asal sita saja, jangan asal tangkap saja, ada aturannya, ada acaranya disitu dan memahami hukum acara," tandasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Petakan Riset Transportasi, Balitbang Perhubungan Gelar Konferensi Internasional

ICTRI bertujuan membentuk forum riset dan inovasi transportasi nasional serta menyusun agenda riset transportasi.

NASIONAL | 18 Juli 2019

Kabut Asap Ganggu Pelajar di Kota Palangkaraya

Siswa terpaksa memakai masker guna mengantisipasi polusi dan sesak nafas akibat kabut asap.

NASIONAL | 18 Juli 2019

Menkumham Tunggu Mediasi Kemdagri dengan Wali Kota Tangerang

Menkumham mengaku masih menunggu hasil komunikasi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Pemkot Tangerang.

NASIONAL | 18 Juli 2019

UI Gandeng Grab Sediakan Skuter Listrik

UI gandeng Grab Indonesia menyediakan 30 skuter listrik di lingkungan Fakultas Teknik UI

NASIONAL | 18 Juli 2019

Hukuman Diperberat, Idrus Marham Bakal Ajukan Kasasi

Kasasi ini diajukan lantaran putusan PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dianggap putusan yang fatal.

NASIONAL | 18 Juli 2019

Penyidik Geledah Kantor Dispora Sumut

Penyidik Polda Sumut terlihat mengumpulkan sejumlah dokumen dari dalam gedung Dispora Sumut.

NASIONAL | 18 Juli 2019

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly secara resmi meletakkan batu pertama atau Groundbreaking gedung baru Kantor Imigrasi

NASIONAL | 18 Juli 2019

Ketua KPU Ungkap Penyimpangan Pemilu Legislatif di Mamberamo Tengah

Laporan tertulis yang disampaikan Engel Pagawak ditandatangani tiga komisioner KPU Mamberamo Tengah, Papua.

NASIONAL | 18 Juli 2019

Krisis Air Bersih Meluas, Ratusan Sumur Warga Muarojambi Kering

Sumur – sumur warga kering akibat curah hujan yang berkurang drastis di daerah itu selama dua bulan terakhir.

NASIONAL | 18 Juli 2019

Mantan Dirut Garuda Diperiksa KPK

Emirsyah Satar diperiksa KPK atas dugaan aliran dana lintas negara

NASIONAL | 17 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS