Ada Capim KPK Miliki Harta Lebih dari Rp 100 Miliar
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.47)   |   COMPOSITE 5091.82 (17.41)   |   DBX 966.643 (3.06)   |   I-GRADE 139.941 (0.36)   |   IDX30 428.154 (0.24)   |   IDX80 113.358 (0.19)   |   IDXBUMN20 291.199 (1.72)   |   IDXG30 119.599 (-0.29)   |   IDXHIDIV20 379.423 (0.06)   |   IDXQ30 124.629 (0.12)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.3)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.08)   |   IDXV30 107.251 (0.02)   |   INFOBANK15 832.7 (1.54)   |   Investor33 373.408 (0.63)   |   ISSI 150.953 (0.2)   |   JII 549.986 (0.31)   |   JII70 187.543 (0.26)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.27)   |   LQ45 788.563 (0.78)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.56)   |   PEFINDO25 277.129 (3.46)   |   SMInfra18 242.149 (-0.38)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.55)   |  

Ada Capim KPK Miliki Harta Lebih dari Rp 100 Miliar

Sabtu, 3 Agustus 2019 | 07:10 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dari 104 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V yang mengikuti seleksi tahap III atau uji psikologi, sebanyak 65 kandidat merupakan penyelenggara negara yang wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK menyebut dari 65 capim KPK Jilid V terdapat satu capim yang mengaku memiliki harta lebih dari Rp 100 miliar.

"Antara Rp 100 miliar sampai Rp 400 miliar itu ada satu orang," kata Direktur PP LHKPN, Isnaini di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Selain itu, terdapat seorang Capim KPK yang memiliki harta tidak lebih dari Rp 100 juta. 13 capim miliki harta antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar. Sebagian besar capim, yakni sebanyak 41 orang atau 63,08% mengaku memiliki harta antara Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar. Sedangkan sembilan capim lainnya memiliki harta Rp 10 miliar hingga Rp 32 miliar.

Meski demikian, Isnaini masih enggan mengungkap secara rinci identitas 65 capim KPK dari unsur penyelenggara negara, termasuk jumlah harta yang mereka deklarasikan. Hal ini lantaran proses seleksi masih berjalan.

"Mohon maaf kami belum bisa menyebutkan nama-nama di sini karena memang dalam proses seleksi ya. Baru hari Senin nanti akan ada pengumuman mengenai keputusan hasil uji psikologi, jadi kemungkinan kan akan terus berkurang. Kemudian akan ada lagi tes assesment, jadi untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan nama-nama secara detail," katanya.

Secara umum, Isnaini menyebut seluruh capim dari unsur penyelenggara negara telah melaporkan hartanya. Namun, kata Isnaini, tak seluruh Capim patuh melaporkan hartanya secara periodik selama menjadi penyelenggara negara.

Dari 65 orang wajib lapor LHKPN, terdapat 11 capim yang baru satu kali melaporkan hartanya, terdapat sembilan capim yang baru dua kali melaporkan hartanya. Yang tiga kali melapor terdapat 15 orang, dan melapor empat kali sebanyak 16 orang.

"Lapor lima kali ada tujuh orang, lapor enam kali ada lima orang, dan masing-masing satu orang untuk yang sudah melapor tujuh kali dan sembilan kali," kata Isnaini.

Selain itu, Isnaini menyebut dari 65 orang penyelenggara yang tepat waktu melaporkan LHKPN hanya 31 orang. Sedangkan yang terlambat melaporkan LHKPN sembilan orang dan butuh perbaikan enam orang.

"Belum lapor periode 2018, namun lapor di periode di bawah tahun 2018 sebanuak 19 calon pimpinan," ucap Isnaini.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gempa Banten Diduga Akibat Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Hingga tanggapan ini dibuat, belum ada informasi korban jiwa dan kerusakan.

NASIONAL | 3 Agustus 2019

15 Rumah Rusak Akibat Gempa Bermagnitudo 6,9

BMKG menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pukul 21.35 WIB.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Jokowi Terus Monitor Perkembangan Penanganan Gempa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau penanganan pasca-gempa di Banten

NASIONAL | 2 Agustus 2019

KPU Minta Daerah Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober 2019

jika nantinya masih ada daerah yang belum menandatangani NPHD hingga masa jatuh tempo pada 1 Oktober, maka KPU akan berkoordinasi dengan Kemdagri.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Aktivitas Penyeberangan di Merak Masih Normal Pascagempa

PT ASDP terus berkoordinasi dan tetap memonitor serta terus mengamati kondisi pasang surut air secara langsung.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

IPW Sebut 4 Kapolda Masuk Bursa Calon Kapolri

bursa calon Kapolri juga menggeliat di internal kepolisian di saat publik ramai dengan bursa penyusunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Bertemu Jokowi Terwujud, Baiq Nuril Bakal Pajang Keppres Amnesti

Jokowi menyaksikan langsung penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/2019 tentang Pemberian Amnesti oleh Menkumham Yasonna Laoly kepada Baiq.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Jika Kajian Komplit, Ibu Kota Baru Segera Diumumkan Jokowi

Jokowi memastikan apabila seluruh kajian rampung, ibu kota baru akan diumumkan.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Cegah Banjir, Bappenas Bakal Fokus pada Sistem Drainase Ibu Kota Negara Baru

"Drainase sistem juga akan diperhatikan, kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran,"

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Gempa 7,4 SR, Penumpang di Bandara Soetta Berhamburan

Tepat pukul 21.35 WIB BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 2 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS