Soal LHKPN, Pansel KPK Dituntut Ketegasan
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Soal LHKPN, Pansel KPK Dituntut Ketegasan

Selasa, 6 Agustus 2019 | 12:08 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) KPK kirimkan surat terbuka kepada panitia seleksi (Pansel) KPK yang dianggap telah melanggar UU dan mengancam marwah KPK dalam proses seleksi.

Dalam suratnya, Koalisi Kawal Capim KPK menuntut ketegasan pansel dalam menjalankan perintah undang-undang yang dibebankan kepada KPK dengan menyatakan tidak memenuhi syarat atau setidaknya tidak dapat melanjutkan proses seleksi terhadap nama-nama calon pimpinan KPK periode 2010-2023 bagi yang tidak/belum menyerahkan laporan harta kekayaan (LHKPN).

"Wajar kita menyuarakan soal LHKPN, terutama terkait seleksi pejabat publik. Surat terbuka kami akan sampaikan sebagai salah satu bentuk keberatan," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam pernyataan sikap penyampaian Surat Terbuka kepada Panitia Seleksi Pimpinan KPK terkait Kepatuhan LHKPN, di kantor ICW, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Koalisi kawal Capim KPK sendiri melihat, pengumuman 4O nama calon pimpinan KPK yang lolos tes psikologi kembali menunjukan kegagalan pansel KPK menjalankan kewajiban hukum sekaligus etisnya dalam menghasilkan calon pimpinan KPK yang taat pada undang-undang dan berintegritas tinggi.

Diingatkan, salah satu mandat yang diberikan Presiden kepada pansel adalah menerima tanggapan dari masyarakat atas proses seleksi. Namun yang terjadi. tanggapan masyarakat terhadap proses seleksi justru direspon dengan melempar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada masyarakat.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai, LHKPN merupakan kewajiban hukum yang diatur setidaknya daIam delapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan maksud untuk mengukur integritas pejabat negara dan membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan monitoring terhadap kekayaan pejabat negara.

Dengan diumumkannya kekayaan seorang pejabat negara, masyarakat dapat melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengurangi potensi perilaku koruptif. Kewajiban yang awalnya hanya dibebankan kepada penyelenggara negara dalam UU No. 28 Tahun I999 kemudian diperluas, salah satunya kepada calon penyelenggara negara dengan tujuan untuk menguji transparansi dan integritas calon.

"Apakah penyelenggara negara menjadi tidak taat akan LHKPN. Ini yang tidak dipatuhi oleh pansel. Sampai dengan saat ini pansel tidak bisa menjawab pertanyaan kita, bagaimana kalau pimpinan KPK terpilih nantinya bermasalah kekayaannya," ucapnya.

Dirinya menegaskan, hanya calon yang berkualitas saja yang dapat mengikuti proses pemilihan. Kewajiban ini selain menjadi persyaratan administratif calon pimpinan KPK juga menjadi kewajiban bagi calon penyelenggaran negara Iainnya seperti calon presiden/wakil presiden, calon hakim agung, dan lain-lain.

"Kondisi yang terjadi hari ini menimbulkan pertanyaan bagi koalisi, mengapa pansel justru bersikeras memberikan keistimewaan kepada calon pimpinan KPK," ujarnya.

Advokat LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora, menuturkan, keengganan panitia seleksi untuk menjadikan pelaporan LHKPN sebagai syarat administratif dan ujian integritas calon pimpinan KPK selain melanggar hukum juga dapat dilihat sebagai bentuk menentang marwah pemberantasan korupsi.

"Padahal orang yang sedang diseleksi oleh pansel ini adalah mereka yang akan menduduki jabatan tertinggi di lembaga tersebut. Hal ini jika dibiarkan berpotensi menjadi beban masa depan KPK yang sewaktu-waktu dapat dipermasalahkan oleh pelaku korupsi atau penyelenggara negara yang enggan melaporkan harta kekayaannya," kata Nelson.

Koalisi Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) KPK sendiri terdiri dari sejumlah LSM dan organisasi. Diantaranya ICW, LBH Jakarta, PBHI, PSHK, PUSako, FH Unand dan YLBHI. Sejak awal, koalisi ini terus memantau proses seleksi calon pimpinan KPK.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Saleh Husin: Mbah Moen Sosok yang Mengayomi Semua Kalangan

Sinar Mas menyampaikan belasungkawa dan simpati yang dalam kepada keluarga dan orang terdekat atas berpulangnya KH Maimoen Zubair.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Air Mata “Pegunungan Tengah” Papua Iringi Perpisahan Satgas Yonif MR 412

Ikatan batin yang erat antara Satgas dan masyarakat pegunungan Puncak Jaya Papua, melahirkan momen-momen penuh cinta dan kasih sayang.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia

Pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

KPK Pastikan Bantu Pansel Lacak Rekam Jejak 40 Kandidat

KPK memastikan bakal membantu Pansel Capim KPK Jilid V untuk melacak rekam jejak 40 kandidat yang lolos seleksi uji psikologi.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

PLN Harus Dievaluasi

Komisi VI DPR sudah memanggil pelaksana tugas dirut PLN dan meminta komitmennya dalam pemenuhan energi listrik ke depan.

NASIONAL | 5 Agustus 2019

Stok Beras Impor Dominasi Gudang Bulog Padang

Petani Sumatera Barat umumnya memproduksi beras premium.

NASIONAL | 5 Agustus 2019

IPW Apresiasi Tiga Pati Polri Capim KPK Laporkan Harta

Undang-undang tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Pangdam II Sriwijaya: Memimpin Itu Harus Dengan Hati dan Bisa Berikan Kesejahteraan

Ada tiga poin yang harus dimiliki seorang pemimpin yakni commandership, management, dan leadership.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

100.000 Peserta Bantuan Iuran BPJS di Gunungkidul Dibekukan

Peserta yang dicoret karena meninggal dunia, pindah domisili dan berubah menjadi peserta BPJS mandiri.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Ini Langkah Pemerintah Tangani Pengungsi Luar Negeri

Terdapat tiga langkah yang dilakukan terhadap 14.000 pengungsi yang ada di Indonesia.

NASIONAL | 6 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS