KPK Minta Presiden Perhatikan Rekam Jejak Calon Menteri
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KPK Minta Presiden Perhatikan Rekam Jejak Calon Menteri

Jumat, 23 Agustus 2019 | 10:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan susunan kabinet merupakan hak preogratif Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, KPK meminta Jokowi untuk memperhatikan dengan cermat rekam jejak calon menteri yang akan dipilihnya. KPK berharap Jokowi tidak memilih nama-nama yang diduga terlibat atau terkait dengan perkara korupsi. Dengan demikian, kabinet baru nanti diharapkan bersih dari praktik korupsi.

“Harapannya sederhana saja khusus untuk beberapa pihak yang pernah atau diduga terkait perkara yang ditangani KPK itu perlu jadi perhatian bersama, meskipun kewenangan berada pada tangan presiden,” kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2019).

KPK meyakini Jokowi tidak akan menunjuk orang-orang bermasalah. Hal ini lantaran Jokowi memiliki pengalaman untuk memilih orang-orang terbaik yang akan membantunya pada periode kedua nanti. Setidaknya, Jokowi dapat menilai kinerja para menteri yang membantunya selama lima tahun terakhir.

"Kami percaya Presiden Joko Widodo kan sudah menjabat selama lima tahun ini jadi punya pengalaman cukup panjang untuk menyaring pemimpin terbaik di level kementerian, apalagi kemarin tentu sudah dilihat kinerja dari para menteri saat ini yang sudah bekerja," kata Febri.

Febri mengatakan, sejauh ini KPK belum menerima permintaan resmi dari Jokowi untuk menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri. Ditegaskan, pemilihan menteri merupakan hak preogratif Presiden.

“Bahwa perlu mendapat informasi dari berbagai pihak dan insititusi itu jadi domain presiden yang harapannya dihasilkan menteri-menteri yang jauh lebih bisa punya orientasi melayani masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Febri enggan menanggapi informasi adanya nama menteri yang diduga bermasalah yang akan kembali ditunjuk untuk mengisi posisi di Kabinet Kerja II. KPK, tegas Febri tidak dalam posisi untuk menilai hal tersebut lantaran pemilihan menteri sepenuhnya kewenangan Jokowi sebagai Presiden. Meski demikian, KPK meyakini Jokowi memiliki catatan tersendiri terkait kinerja dan integritas menteri-menteri yang membantunya selama ini.

"Saya kira presiden jauh lebih paham terkait dengan pemilihan pejabat publik tersebut. Tanpa kita sampaikan seperti tadi pun, Presiden pasti sudah punya pertimbangan-pertimbangan terkait pelaksanaan tugas KPK. Kan sudah terpublikasi. Apalagi yang muncul di fakta persidangan, kami yakin betul presiden sudah mahfum soal itu," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejati DIY Kirim Surat Pemberhentian Oknum Jaksa

Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta telah mengirimkan surat usulan pemecatan jaksa tersangka penerima suap yang terkena OTT KPK.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

"Salam Papeda" dari Khofifah untuk Warga Papua

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui instagramnya menyampaikan ‘Salam Papeda’ kepada seluruh warga Papua.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Brigjen Pol Imam Sugianto Jadi Wakapolda Kalbar

Wakapolda Kalbar baru Brigjen Pol Imam Sugianto diharapkan dapat meneruskan apa yang baik dan membuat warna baru dalam menjalankan tugas di Polda Kalbar

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Mahasiswa Papua Bogor: Kekerasan dan Rasisme di Indonesia Harus Selesai

Kekerasan dan rasisme di Jawa Timur merupakan momen pemerintah untuk menghapus stereotip buruk terhadap orang Papua.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

3 Pemuka Agama Abrahamik Berbagi Pengalaman “Tinggal Seatap”

Kabar baik dari tiga agama Abrahamik harus disebarkan ke dunia.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mahasiswa Papua Kembalikan Minuman Beralkohol Kiriman Polisi

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan mengembalikan minuman beralkohol pemberian polisi.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Geledah Rumah Kabid SDA Dinas PUPKP Yogya, KPK Sita Uang Rp 130 Juta

Tim penyidik KPK menyita uang sebesar Rp 130 juta saat menggeledah rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Kemtan Luncurkan Inovasi Bioplastik dari Tapioka

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan royalti sebesar Rp 8 miliar untuk para peneliti yang berhasil melahirkan inovasi-inovasi baru.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Aktivitas Pelajar di Kota Sorong Kembali Normal

Aktivitas sekolah di Sorong, Papua Barat kembali normal pada Jumat (23/8/2019).

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Cipayung Plus: Aparat Harus Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Asrama Papua di Surabaya

Kelompok Cipayung Plus berharap agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan mahasiswa Papua

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS