Pimpinan Kembalikan Mandat Pengelolaan KPK kepada Presiden
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pimpinan Kembalikan Mandat Pengelolaan KPK kepada Presiden

Jumat, 13 September 2019 | 20:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi Lembaga Antikorupsi menyerahkan tanggung jawab pengelolaan Lembaga Antikorupsi kepada Jokowi. Pimpinan KPK menunggu perintah Presiden selanjutnya.

"Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden. Kami tunggu perintah," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Agus mengatakan, keputusan ini ditempuh terkait kegelisahan dan kekhawatiran para pegawai dan pimpinan KPK atas terus bergulirnya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, Agus mengatakan, pimpinan KPK tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan terkait isi draf RUU KPK.

"Mudah-mudah kami diajak bicara bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami. Dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab," katanya.

Dalam konferensi pers itu, Agus didampingi oleh dua Komisioner KPK lainnya, Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah serta tiga Penasihat KPK juga terlihat mendampingi Agus. Mantan Kepala LKPP ini mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan seluruh pimpinan. Dengan penyerahan mandat ini, Agus mengatakan, pihaknya menunggu Presiden Jokowi. Termasuk mengenai sisa masa tugas Pimpinan KPK jilid IV yang baru berakhir Desember mendatangkan.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember. Kami menunggu perintah itu. Apakah tetap operasional seperti biasa terus terang kami menunggu perintah itu," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dengan keputusan ini, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Termasuk mengenai upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupai kepada Presiden Republik Indonesia," kata Febri.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin untuk bersama DPR membahas revisi UU KPK pada Rabu (11/9). Keesokan harinya, Kamis (12/9), Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo mulai menggelar rapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Para Sesepuh Berjuang Pertahankan Tanah Milik Mereka

Hakim diminta putuskan perkara pakai hati nurani.

NASIONAL | 13 September 2019

Dewan Syuro PKB: Habibie Idola Santri

BJ habibie adalah salah satu referensi teladan. Sosoknya yang cerdas dan optimistis selalu menebar energi positif.

NASIONAL | 12 September 2019

Kabut Asap, Warga Pekanbaru Serbu Pengobatan Gratis

Kabut asap membuat masyarakat mulai memeriksakan kesehatan ke pemeriksaan kesehatan gratis.

NASIONAL | 13 September 2019

Tersangkut Penipuan, Mantan Anggota DPRD Garut Ditangkap Polisi

Polres Garut menangkap menangkap anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 terkait kasus penipuan.

NASIONAL | 13 September 2019

Ketum Ikafahusa se-Jabodetabek Ucapkan Selamat pada Pimpinan KPK

Nawawi mencetak rekor sebagai hakim karier pertama yang menjadi pimpinan KPK.

NASIONAL | 13 September 2019

TNI dan Warga Bersihkan Sampah di Sungai Kalibaru

Pembersihan sampah di Sungai Kalibaru, Bogor, Jabar, mengantisipasi banjir dan menjaga lingkungan agar sehat.

NASIONAL | 13 September 2019

Sungai Bengawan Solo Tercemar Limbah

Pencemaran di Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sudah terjadi sejak satu bulan lalu.

NASIONAL | 13 September 2019

Pencemaran Bengawan Solo Diduga dari "Pipa Siluman"

Bengawan Solo yang melintasi wilayah Kecamatan Cepu, Blora, tercemar parah dan berwarna hitam.

NASIONAL | 13 September 2019

Pemerintah Lakukan Pemulihan Dampak Kerusuhan di Papua

Selain menjamin keamanan, pemerintah juga terus melakukan upaya pemulihan kehidupan masyarakat di tanah Papua.

NASIONAL | 13 September 2019

KNPI Minta Isu Radikalisme di Tubuh KPK Diluruskan

KNPI berharap KPK lebih transparan dan mampu menjawab berbagai isu yang beredar di masyarakat.

NASIONAL | 13 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS