Menkumham: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Ada di Presiden
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Menkumham: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Ada di Presiden

Rabu, 18 September 2019 | 16:15 WIB
Oleh : Hotman Siregar / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menngatakan, pembentukan Dewan Pengawas KPK sesuai UU KPK yang baru ada di tangan Presiden. Pembentukan Dewan Pengawas KPK tak perlu melalui proses pemilihan di DPR.

"Tetap kewenangan presiden menunjuk dewan pengawas tetap kewenangan presiden. Hanya untuk pertama kali ini dia ditunjuk sepenuhnya oleh presiden supaya cepat," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Yasonna menjelaskan, komisioner KPK tak lama lagi akan masuk dalam transisi. Dengan begitu, saat nanti komisioner yang baru dilantik badan pengawasnya sudah terbentuk.

Alternatif lain, kata Yasonna, pembentukan dewan pengawas ini akan melalui proses seleksi pansel. Namun, semua itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Terserah presiden, kalau presiden menganggap bahwa itu masih bisa, silakan. Tetapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden, yang nanti pada periode berikutnya, tetap sepenuhnya kewenangan presiden menunjuk yang 5 itu, tetapi melalui mekanisme Pansel. Setelah ada hasil pansel, presiden mengkonsultasikan hasil pansel ke DPR," ucapnya.

Nantinya, sambung dia, DPR hanya sifatnya konsultasi dari hasil seleksi Pansel. Berbeda dengan komisioner KPK dipilih oleh DPR.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kurangi Polusi, Kemhub Pertimbangkan Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Pribadi

Uji emisi itu hanya diterapkan pada kendaraan dengan usia tertentu, misalnya sudah mencapai 5 tahun.

NASIONAL | 18 September 2019

Kabut Asap Mulai Ganggu Penerbangan di Batam

Akibat jarak pandang yang pendek, maka sejumlah penerbangan dibatalkan dan ditunda.

NASIONAL | 18 September 2019

Subsidi Solar dan LCGC Tingkatkan Emisi Gas Rumah Kaca

Hasil penilaian sementara menyebutkan bahwa adanya subsidi solar dan kebijakan low cost green car (LCGC) berdampak pada peningkatan emisi GRK.

NASIONAL | 18 September 2019

Dato Sri Tahir Bantu Rp 5 Miliar untuk Pemerintah dan Masyarakat Jayapura

Dato Sri Tahir mengatakan, pihaknya memberikan bantuan uang tunai karena sangat memahami kebutuhan paling mendesak masyarakat dan pemerintah Jayapura saat ini.

NASIONAL | 18 September 2019

Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

Presiden dan DPR dapat memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih.

NASIONAL | 18 September 2019

Polda Jatim Gelar Perkara untuk Terbitkan DPO Veronica Koman

Setelah DPO diterbitkan, Polda Jatim akan mengeluarkan red notice.

NASIONAL | 18 September 2019

47 Rumah Aman Kemsos Siap Layani Korban Asap

Hingga kemarin, rumah aman yang dibentuk di Riau sudah melayani 58 korban asap rawat jalan dan dua keluarga di Panti Sosial Bina Remaja Anak yang membutuhkan.

NASIONAL | 18 September 2019

Rencana Uji Materi UU KPK, MK Siap Tindak Lanjuti

MK menilai uji materi UU KPK merupakan langkah konstitusional.

NASIONAL | 18 September 2019

Gubernur Kepri Rekomendasi Libur Sekolah

Pemkab dan pemkot di Kepulauan Riau direkomendasikan untuk meliburkan sekolah karena kabut asap.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI Kritisi Pasal Penodaan Agama di Revisi KUHP

Jika penilaian dapat dilakukan hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan melahirkan tafsir subjektif.

NASIONAL | 18 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS