MK Siap Terima Pengajuan Uji Materi UU KPK
INDEX

BISNIS-27 434.406 (0)   |   COMPOSITE 4934.09 (0)   |   DBX 924.804 (0)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 413.425 (0)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 776.883 (0)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 144.765 (0)   |   JII 523.909 (0)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 966.07 (0)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1366.8 (0)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 258.891 (0)   |   SMInfra18 233.321 (0)   |   SRI-KEHATI 303.606 (0)   |  

MK Siap Terima Pengajuan Uji Materi UU KPK

Kamis, 19 September 2019 | 21:21 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai pelantikan dirjen dan ketua pengadilan tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (19/9/2019), mengatakan permohonan undang-undang apa pun pasti diterima, disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

"Pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apa pun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan. Akan diterima, akan disidangkan dan diputus," ujar dia.

Mengenai isi putusan atau hal yang diuji, tutur dia, akan dilihat dalam proses uji materi.

Usman Anwar mengatakan alat ukur dalam uji materi adalah UUD 1945 sehingga saat sebuah undang-undang akan diuji harus jelas dasar pengujiannya pasal yang dimaksud dalam UUD 1945.

"Apakah pasal itu bertentangan dengan UUD atau tidak, kita lihat dalam UUD begitu," ujar dia.

Sebelumnya, ICW dan sejumlah elemen masyarakat berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK ke MK. Materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dalam uji materi di MK, pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Panglima TNI: Pemadaman Karhutla Berjalan Efektif

Menurut Hadi, kekuatan personel sudah dilakukan penambahan untuk penanganan karhutla.

NASIONAL | 19 September 2019

Ini Tiga Calon Rektor UI 2019-2024

Ketiga calon rektor tersebut adalah Prof. Dr. rer. nat. Abd Haris, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D dan Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, MPH, SpOG(K).

NASIONAL | 19 September 2019

Laode Syarif Sebut UU Baru Tak Jelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK

Kondisi ini membahayakan proses penegakan hukum di KPK

NASIONAL | 19 September 2019

Iriana Jokowi Pantau Langsung Kondisi Sungai Cipakancilan

Iriana Jokowi meminta agar pejabat setempat mengadakan pelatihan daur ulang sampah sehingga bisa mengurangi jumlah sampah

NASIONAL | 19 September 2019

KPK Bantah Unsur Politis dalam Penetapan Tersangka Imam Nahrawi

Syarif menegaskan, jika ada unsur politik, KPK bisa saja mengumumkan penetapan tersangka Imam saat kisruh revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 19 September 2019

Panglima TNI: Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Kabut Asap

Panglima TNI mengatakan penerapan teknologi modifikasi cuaca hujan buatan yang didukung TNI Angkatan Udara mampu mengurangi asap akibat karhutla.

NASIONAL | 19 September 2019

BPK Ungkap 9.116 Temuan Pada Penyerahan IHPS I Tahun 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun.

NASIONAL | 19 September 2019

Menpora Tersangka Suap, Jokowi: Kami Hormati Keputusan KPK

Jokowi mengatakan Imam telah menyampaikan surat pengunduran diri kepadanya.

NASIONAL | 19 September 2019

BMKG: Jumlah Titik Panas Cenderung Menurun

BMKG menyebutkan jumlah titik panas di Sumatera dan Kalimantan saat ini fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan pekan lalu.

NASIONAL | 19 September 2019

Pemberantasan Korupsi, Wiranto: Penyadapan Diizinkan

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, praktik penyadapan itu diizinkan.

NASIONAL | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS