Menkumham Akui RUU KUHP Kurang Sosialisasi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Menkumham Akui RUU KUHP Kurang Sosialisasi

Jumat, 20 September 2019 | 20:57 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kurangnya sosialisasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kurangnya sosialisasi itu menyebabkan banyak norma dalam RUU KUHP yang menjadi salah persepsi hingga menimbulkan kontroversi.

"Ini memang mungkin gimana, ya, kami memang juga mungkin tidak melakukan hal, saya juga mungkin kesalahan kita adalah sosialisasi," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Meski demikian, Yasonna membantah rapat-rapat pembahasan RUU KUHP dilakukan secara tertutup. Yasonna menegaskan, selama empat tahun proses penyusunan RUU KUHP, pihaknya telah melibatkan banyak pakar, termasuk Komnas HAM hingga KPK.

"Soal transparansi, kalau pembahasan RUU KUHP, baik Panja maupun rapat tidak tertutup, rapatnya terbuka, tidak pernah tertutup. Hanya ini tidak setiap hari, empat tahun, terus menerus, tidak pernah kita membuat pembahasannya tertutup, panja terbuka apapun terbuka," katanya.

Menurutnya kegaduhan terkait RUU KUHP belakangan ini lantaran wartawan tidak terlalu tertarik mengikuti setiap rapat pembahasan RUU KUHP. Wartawan dan masyarakat mulai gaduh saat proses pembahasan sudah nyaris rampung. Sayangnya, kata Yasonna, publik mendapat draf yang sebenarnya telah mengalami perubahan. Apalagi, kata Yasonna publik hanya melihat pasal tanpa melihat penjelasannya.

"Jadi begini panik cari di mana kiri kanan belakang padahal tim masih bekerja kalian sudah ambil draft lama. Gubrak begitu," ungkapnya.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan menunda pembahasan dan pengesahan RUU KUHP di DPR. Keputusan ini diambil Jokowi setelah muncul desakan dari sejumlah kalangan yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam RUU KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kabut Asap Masih Selimuti Kota Medan

Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah.

NASIONAL | 20 September 2019

Pramuka Gelar Aksi Dukung Kenaikan Cukai Rokok

Peserta aksi mengimbau pemerintah menjalankan komitmennya menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen.

NASIONAL | 20 September 2019

Gandeng Gojek, Pemprov Realisasikan Jateng Smart Province

Prinsipnya, untuk menerapkan sistem pelayanan mudah, murah dan cepat.

NASIONAL | 20 September 2019

Ibu Kota Baru Layak Dijadikan Destinasi Wisata Baru

Menhub Budi jika kawasan Teluk Balikpapan bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka bisa menyaingi potensi wisata lain, seperti di Bali.

NASIONAL | 20 September 2019

Kabut Asap di Palembang Ganggu Aktivitas Transportasi

Kabut asap yang melanda Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengganggu aktivitas transportasi di Sungai Musi dengan jarak pandang sekitar lima meter.

NASIONAL | 20 September 2019

BBKSDA Sumut Evakuasi Orangutan dari Tapanuli Selatan

Orangutan berjenis kelamin jantan yang dievakuasi ini diperkirakan berusia 30 tahun.

NASIONAL | 20 September 2019

Gunung Merapi Mengeluarkan Guguran Awan Panas 1,5 Km

Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran sejauh 1,5 kilometer ke arah hulu Kali Gendol pada Jumat (20/9/2019).

NASIONAL | 20 September 2019

Menkumham Bantah Hukuman Koruptor di RUU KUHP Makin Ringan

RUU KUHP berupaya melindungi orang-orang yang bukan pejabat negara atau yang tidak terlalu berperan dalam tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 20 September 2019

Yasonna: Bukan Dipenjara, Gelandangan di RUU KUHP Dilatih untuk Bekerja

Pasal penggelandangan sudah diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku.

NASIONAL | 20 September 2019

Tingkat Kepercayaan Publik Rendah Jadi Tantangan Penegakan Hukum

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka mengajak perguruan tinggi berpartisipasi membangun masyarakat untuk tidak fobia terhadap hukum.

NASIONAL | 20 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS