Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi Sebut Tidak Akan Terbitkan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi Sebut Tidak Akan Terbitkan

Senin, 23 September 2019 | 19:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas regulasi baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, sejumlah pihak mendorong Presiden untuk mengeluarkan Perppu.

Enggak ada (perppu KPK),” kata Presiden kepada wartawan saat ditanyakan mengenai kemungkinan penerbitan perppu, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Di sisi lain, Presiden juga menjawab perihal perbedaan sikap pemerintah atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Yang satu (revisi UU KPK) itu inisiatif DPR. Ini (RUU KUHP) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah,” ungkap Presiden.

Untuk diketahui, revisi UU KPK telah disahkan atas persetujuan DPR dan pemerintah. Sedangkan dalam RUU KUHP dan sejumlah RUU lainnya, Presiden mengusulkan adanya penundaan pengesahan.

Presiden juga angkat bicara mengenai penolakan dari masyarakat dan elemen-elemen mahasiswa terhadap revisi UU KPK, RUU KUHP dan lain sebagainya. Menurut Presiden, masukan dari publik tentunya perlu didengar DPR.

“Tadi saya sampaikan. Itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan, bawa draft materinya, bawa materinya, bawa substansi-substansi yang harus dimasukkan ke DPR,” kata Presiden.

Presiden meminta perkembangannya ditanyakan kepada DPR. “Tanyakan ke sana (DPR). Jangan ditanyakan ke sini (istana). Tadi saya sudah meminta itu, tentu saja akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait ke DPR. Masyarakat kalau mau menyampaikan materi-materi silakan ke DPR. Saya kira DPR akan mendengar itu,” tegas Presiden.

Mengenai polemik revisi UU KPK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan, pemerintah sama sekali tidak berniat melemahkan KPK. “(revisi) itu kan perbaikan. Enggak ada masalah. Enggak ada keinginan pemerintah untuk melemahkan,” tegas Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Supervisi 3 Kementerian Soal Pelanggaran Terkait Reklamasi di Lampung

Dugaan pelanggaran kegiatan reklamasi di Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal Mas, Lampung akan diarahkan ke tindak pidana.

NASIONAL | 23 September 2019

Atur Waktu Tak Beres, Penyelesaian Aturan Turunan UU Pelindungan TKI Molor

Aturan turunan UU PPMI belum selesai disusun.

NASIONAL | 23 September 2019

Demo Anarkistis, Dandim Wamena: 17 Orang Meninggal

Warga sipil yang meninggal akibat aksi demo anarkis yang diduga berawal dari isu rasisme tercatat 17 orang.

NASIONAL | 23 September 2019

Kantor PLN Wamena Dibakar Massa

Untuk pembangkit listrik di Wamena, hingga kini belum ada kabar.

NASIONAL | 23 September 2019

Polisi: Situasi Kota Wamena Berangsur Kondusif

Pejabat Polda Papua menyatakan bahwa situasi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya berangsur kondusif.

NASIONAL | 23 September 2019

Ricuh Lagi di Papua, 1 Anggota TNI Tewas

Massa yang baru turun dari kendaraan berbalik menyerang aparat yang mengawal mereka pulang.

NASIONAL | 23 September 2019

GPS Gaungkan Program Orang Tua Bacakan Buku

Program ini bertujuan menanamkan budaya membaca untuk sejak dini.

NASIONAL | 23 September 2019

Rusuh Wamena, Presiden Minta Masyarakat Cek Informasi

Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar mengecek terlebih dahulu informasi yang beredar di media sosial.

NASIONAL | 23 September 2019

Mendagri Minta Pemda Sediakan Anggaran Khusus Karhutla

Salah satu kendala dalam penanganan karhutla adalah anggaran terbatas.

NASIONAL | 23 September 2019

Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah di Surat Dakwaan KPK

Khofifah dan Asep mengaku merekomendasikan mantan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

NASIONAL | 23 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS