KPK Geledah Kantor Wali Kota Medan
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

KPK Geledah Kantor Wali Kota Medan

Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:57 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / YUD

Medan, Beritasatu.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota di Jalan Balai Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (18/19/2019). Penggeledahan ini merupakan lanjutan setelah Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun ruangan yang digeledah petugas KPK adalah ruang kerja Wali Kota Medan, Kepala Sub Bagian Protokoler dan Bagian Umum. Dalam penggeledahan itu, petugas mengamankan sejumlah dokumen berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani tersebut.

Menanggapi penggeledahan oleh KPK di Gedung Balai Kota, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyampaikan, dirinya tidak mengetahui secara pasti atas dokumen yang dicari dan diamankan oleh petugas antikorupsi tersebut.

"Kita tidak mengetahui dokumen yang dicari itu. Ini berkaitan dengan kasus yang ditangani. Saya sendiri siap untuk memberikan keterangan jika nantinya mendapatkan surat panggilan guna menjalani pemeriksaan oleh KPK. Kita tidak akan menghalanginya," tegas Akhyar Nasution.

Pantauan SP, penggeledahan oleh KPK kembali mengundang kehebohan kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Mereka yang semula sibuk dengan urusan kegiatan kantor malah mengalihkan perhatian ke proses penggeledahan yang sedang berjalan.

Kalangan PNS terlihat antusias dan berkerumun menyaksikan penggeledahan oleh petugas antirasuah tersebut. Bahkan, di antara PNS ada yang berbisik - bisik, dan tertawa saat menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebagian dari mereka juga merasa malu karena selama tiga periode, Wali Kota Medan berurusan dengan KPK.

Dzulmi Eldin menjabat sebagai Wali Kota Medan pada periode 2014 - 2015. Sebelumnya, Eldin menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan. Dia mendampingi Rahudman Harahap saat menjabat Wali Kota Medan. Setelah Rahudman diproses KPK, Eldin otomatis diangkat menggantikan posisi Rahudman.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Eldin terseret kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek yang sedang berjalan. Eldin diamankan dalam OTT KPK bersamaan dengan ditangkapnya Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, dan 4 orang lainnya.

Eldin disebutkan KPK menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Pada periode Maret sampai Juni 2019, Isa Ansyari menyetorkan uang Rp 20 juta setiap bulannya. Pemberian itu terkait pengangkatan dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Kemudian, 18 September, Isa Ansyari menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta. Pemberian uang itu terkait perjalanan dinas Eldin ke Jepang. Saat itu, Eldin pergi ke Jepang dengan membawa istri, dua orang anak dan beberapa orang lainnya. Perjalanan dinas ke Jepang menyangkut kerjasama pemerintahan kota kedua negara terkait "Sister City".

Saat itu, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar juga turut dalam rombongan. Rombongan Wali Kota Medan ini memperpanjang waktu tinggal selama tiga hari di Jepang.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Imam Nahrawi Tantang KPK di Praperadilan

Perlawanan itu dilakukan Imam dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa 8 Oktober 2019.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Pengamat: Sudahi Pengelompokan, Saatnya Memikirkan Kepentingan Bangsa

Segala sesuatu yang sifatnya pengelompokan harus disudahi, kini waktunya memikirkan kepentingan bangsa.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Jelang Pelantikan Presiden, TNI/Polri di Sumut Lakukan Konsolidasi

Ada sekitar 5.000 prajurit TNI/Polri yang mengikuti kegiatan tersebut.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Unpad Targetkan 1.100 Peserta Ramaikan "Pangandaran Run 2019"

Kegiatan yang mengusung tema besar pelestarian lingkungan ini berkaitan dengan kehadiran kampus Unpad di Pangandaran.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Jelang Pelantikan Presiden, Ganjar Pranowo: Jaga Wajah Indonesia

Jateng berkomitmen memberikan dukungan terhadap kelancaran proses pelantikan presiden dan wapres.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang Baru

Siapa pun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

"Parade Merah Putih dari Yogya untuk Indonesia" Sambut Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Penyanyi asal Papua, Edo Kondologit akan tampil di titik finis.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Gubernur Bali Apresiasi Pelindo III Datangkan Kapal Pesiar Raksasa

Kapal pesiar itu mengangkut 1.856 wisatawan mancanegara (wisman) asal Eropa dan Asia.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Berantas Radikalisme hingga ke Akarnya

Jangan memberikan celah sedikit pun paham dan ideologi kekerasan ada dan berkembang di Indonesia

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Pakar: Sesuai UUD, Presiden dan Wapres Dilantik oleh MPR

Sesuai UUD, Presiden dilantik MPR dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan seluruh anggota MPR.

NASIONAL | 18 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS