Perppu KPK, Menko Polhukam: Presiden Belum Putuskan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Perppu KPK, Menko Polhukam: Presiden Belum Putuskan

Selasa, 5 November 2019 | 16:24 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak. Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang KPK sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan perppu atau tidak mengeluarkan perppu. Berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan perppu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan perppu. Saya sudah bicara dengan Presiden. Biarlah diuji dulu di MK,” kata Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.

Hal itu disampaikan Mahfud kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11/2019). “Nanti sesudah MK kita pelajari apakah keputusan MK itu memuaskan atau tidak? Benar atau tidak? Nanti kita evaluasi lagi. Kalau perlu perppu ya kita lihat. Masih ada uji materi sekarang, terus mau ditimpa. menurut Presiden kurang etis,” tegas Mahfud.

Sejak awal, Mahfud telah menyampaikan pandangan kepada Presiden terkait polemik UU KPK. Terdapat tiga alternatif menyikapi pro dan kontra payung hukum lembaga antirasuah tersebut. Ketiganya yaitu legislatif review atau meninjau kembali UU KPK oleh DPR, uji materi, dan perppu. “Semua masukan itu disampaikan ke presiden,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengaku tidak mempunyai kewenangan mendorong Presiden segera menerbitkan perppu. “Enggak ada gunanya berharap di saya. Wong saya bukan pemegang kewenangan. Tetapi saya sampaikan, suara-suara itu saya sampaikan pasti. Tetapi yang punya kewenangan tetap Presiden,” demikian mantan ketua MK tersebut.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Indeks Tendensi Bisnis Triwulan IV-2019 Diperkirakan Menurun

Kategori lapangan usaha dengan perkiraan peningkatan kondisi bisnis dan optimisme tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

NASIONAL | 5 November 2019

Pemerintah Hormati Putusan Bebas Sofyan Basir

Pemerintah menghormati putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir.

NASIONAL | 5 November 2019

Anggota Komisi III DPR: Vonis Bebas Sofyan Momentum Introspeksi KPK

KPK tidak perlu malu dengan vonis ini.

NASIONAL | 5 November 2019

Jubir Presiden: Dewas KPK Dipilih Berdasarkan Kompetensi dan Profesionalitas

Presiden juga memilih Dewas dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

NASIONAL | 5 November 2019

Kasus Mafia Migas, Eks Bos PT PES Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

"BTO (Bambang Irianto) diperiksa sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

NASIONAL | 5 November 2019

Universitas Budi Luhur Berikan 2.000 Beasiswa

Beasiswa ini disediakan bagi calon mahasiswa yang memulai kuliah tahun akademik 2020/2021.

NASIONAL | 5 November 2019

Hilang Saat Menyelam, TIM SAR Cari Bos Wuling

Mereka yang hilang yaitu Tan Xue Tao (L) dari PT Wuling Motor, Tian Yu (L) dari PT China-lndonesia, Wang Bing Yang (L), dari PT Morowali Industry Aico.

NASIONAL | 5 November 2019

Waspada, Surat Palsu Mengatasnamakan Menteri PAN RB

Surat tersebut berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada para koordinator dan sub koordinator serta para CPNS 2018/2019.

NASIONAL | 5 November 2019

159 Desa di Pati Miliki Saham di Klinik Kesehatan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat meresmikan klinik meyakini, Bumdesa memiliki mampu bertahan lama, karena pengelola didominasi pemuda.

NASIONAL | 5 November 2019

Larangan Memakai Cadar Hanya di Kementerian PAN dan RB

Tjahjo menegaskan, lembaga dan kementerian punya hak mengatur cara berpakaian pegawainya.

NASIONAL | 5 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS