Jaksa Agung Pastikan Evaluasi TP4 dan TP4D
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Jaksa Agung Pastikan Evaluasi TP4 dan TP4D

Jumat, 8 November 2019 | 10:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). Hal ini dikatakan Burhanuddin usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR bahwa, kami akan mengevaluasi TP4," kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta agar TP4 dan TP4D tersebut untuk dibubarkan. MAKI menilai pembentukan tim tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan. Apalagi, terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jaksa yang seharusnya mengawasi proyek di daerah.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim TP4D, Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/3/2019) lalu.

Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap sekitar Rp 200 juta dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal, proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Tak hanya di Yogyakarta, oknum pejabat di Kejari Bali diduga memeras pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35%. Selain itu, di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

Burhanuddin mengakui terdapat sejumlah oknum Jaksa yang dijerat lantaran terlibat praktik korupsi. Untuk itu, Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menganalisis dan meminta pendapat para ahli terkait keberadaan TP4 dan TP4D. Tak tertutup kemungkinan dari evaluasi dan analisis tersebut TP4 dan TP4D akan dibubarkan.

"Memang ada kebocoran-kebocoran. Saya akan coba, nanti kita buat analisa. Kami juga akan rapatkan dengan teman-teman. Tentunya saya tak bisa sendiri. Saya juga nanti bicarakan dengan pakar perlu tidaknya TP4 ini kita bubarkan atau mungkin kita ganti bentuknya, mungkin dengan substansinya yang tidak jauh, dan pola pengawasnnya akan lebih kami tingkatkan," katanya.

Burhanuddin belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kelemahan TP4 dan TP4D. Burhanuddin meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari evaluasi dan analisis yang dilakukan pihaknya.

"Kami akan evaluasi dulu. Tolong beri kesempatan saya untuk mengevaluasi dan tentunya kita akan buka," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Politisasi SARA di Pilkada 2020 Jadi Ujian Pertama Kapolri Idham Azis

Politisasi identitas berbasis SARA merupakan fenomena marak yang nyata-nyata merusak dan mengganggu harmoni sosial dan integrasi nasional.

NASIONAL | 8 November 2019

Jaksa Agung Sambangi Gedung KPK

Sampai berita ini diturunkan, pertemuan Burhanuddin dengan pihak KPK masih berlangsung.

NASIONAL | 8 November 2019

Ganjar Haramkan RS Milik Pemprov Jateng Tolak Pasien

Gubernur Jawa Tengah mengharamkan tujuh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jateng jika terbukti menolak pasien yang datang untuk berobat.

NASIONAL | 8 November 2019

IPW: Kapolri Harus Perhatikan 4 Aspek dalam Memilih Kabareskrim Baru

Menurut IPW setidaknya ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih Kabareskrim baru untuk membantu tugas-tugas Kapolri.

NASIONAL | 8 November 2019

Jabatan Wakil Panglima Tidak Tiba-tiba Muncul

Secara garis besar, wakil panglima TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

NASIONAL | 8 November 2019

Makna Berbagi di Perayaan Sanghadana Kathina

Sangha Agung Indonesia selenggarakan Sanghadana Kathina 2563 TB/2019

NASIONAL | 8 November 2019

Pengangkatan Wakil Panglima Dinilai untuk Redam Friksi di TNI

"Kalau tidak akan timbul kekecewaan, kemarahan di tubuh TNI dan akan menimbulkan persoalan khususnya gejolak politik."

NASIONAL | 8 November 2019

Bekuk Pengusaha Makassar Pembobol Bank, Tim Bareskrim Diapresiasi

Ketiganya disinyalir melakukan kejahatan dengan cara mengajukan kredit pembiayaan tujuh kontrak proyek Pertamina ke Bank Permata.

NASIONAL | 8 November 2019

Setara Ragu Polisi Mampu Ungkap Aktor Intelektual Teror Novel

"Tergantung kepolisian nanti, apakah kalau berhasil memproses pelaku lapangan akan mengejar aktor intelektualnya. Kan butuh bukti lebih jauh."

NASIONAL | 8 November 2019

Diputus Hukuman Percobaan Pengadilan Tinggi, Ahmad Dhani Bebas

Ahmad Dhani tidak perlu lagi menjalani hukuman penjara dengan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut.

NASIONAL | 8 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS