Mendes Tidak Temukan Desa Fiktif di Konawe
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mendes Tidak Temukan Desa Fiktif di Konawe

Selasa, 12 November 2019 | 20:35 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku tidak ada temuan desa fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Yang pasti kita tunggu penjelasan hasil investigasi, saya selalu bicara pada perspektif data yang dimiliki oleh Kementerian Desa kalau dengan merujuk data yang ada, kita kan punya sistem informasi bangun desa dan lengkap di situ laporan 2-3 bulanan desa," kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya Juru Bicara KPK mengungkap dugaan pengalokasian dana desa ke desa-desa yang diduga fiktif. Dugaan adanya desa-desa fiktif penerimaan dana desa itu sudah diketahui Kemendagri dan Kementerian Keuangan. KPK menyampaikan ada 56 desa fiktif.

Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terungkap ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sementara 31 desa lainnya, meskipun keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukan desanya dibuat dengan tanggal mundur sebelum kebijakan moratorium dari Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun di hadapan Komisi XI DPR mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan dana desa pada 4 Oktober 2019 lalu.

"Laporan itu memuat desa mana yang rekeningnya isi dan kosong, itu ada dari perspektif data-data yang ada di Kementerian Desa semua dana yang terbujur itu digunakan untuk kepentingan pembangunan desa," tambah Halim.

Halim mengaku bahwa desa-desa yang disebut fiktif tersebut tetap berwujud desa lengkap dengan penduduk.

"Termasuk yang di Konawe itu, tetapi kita tidak tahu di luar big data yang kita miliki apakah kemudian ada terselip termasuk yang di Konawe itu, apakah kemudian ada terselip, kita juga menunggu tapi terus kita update setiap hari kita check and recheck kita tidak menemukan di Konawe itu," ungkap Halim.

Data di Kemendes PDTT menurut Halim sudah diberikan kepada Menkeu Sri Mulyani.

"Semua data sudah kita feeding ke Kemkeu, tentu tidak langsung ke Bu Menkeu; itu satu. Yang kedua tiap bulan Juni itu selalu rapat koordinasi lintas menteri untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana yang semua ini nanti menjadi dasar kementerian keuangan memutuskan anggaran dan proses pencairan untuk tahun berikutnya," tutur Halim.

Di dalam tahun berjalan 2019 saat ini laporan semuanya baik.

"Tetapi yang namanya Indonesia ini luas pulaunya banyak, jumlah desa 70 ribu sekian, bisa saja data kita ada yang belum ter-cover, kemungkinan, tapi dari setiap hari saya update, saya buka saya pelajari saya dalami tidak ada, kayaknya nggak ada," ungkap Halim.

Menurut Halim, dana desa disalurkan melalui tiga termin, 20 persen pada Januari, 40 persen pada Maret, 40 persen pada Juli. Pencairan dana desa hanya bisa dilakukan apabila perangkat desa sudah melaporkan realisasi penyerapan anggaran termin sebelumnya. Laporan penyerapan anggaran bukan hanya realisasi angka, melainkan juga output kegiatan.

"Setiap bulan Juni selalu pertemuan antara Kementerian Desa, Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi penggunaan dana desa tahun lalu untuk kemudian menjadi dasar perhitungan tahun depan di dalam tahun berjalan. Kan setiap tahun 3 kali pencairan, 20 persen, 40 persen, 40 persen," ujar Halim menjelaskan.

Halim pun mengaku pihaknya terbuka untuk melibatkan semua pihak dalam mengawasi penyaluran dana desa.

"Ya silakan saja, siapapun berhak, ini ranah publik, uang negara jadi menurut saya siapa pun berhak terlibat untuk melakukan pengawasan evaluasi dan penilaian bukan hanya KPK, LSM pun berhak," tambah Halim.

Namun, terkait dengan investigas di ranah hukum, Halim mengaku ia masih menunggu hasil tim dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Desa di Konawe yang terus mendapat kucuran dana, meski diketahui bermasalah, ialah Desa Ulu Meraka di Lambuya, Desa Uepai dan Desa Moorehe di Uepai. Meski demikian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe menjamin anggaran dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat ke daerah tidak disalurkan ke ketiga desa itu.

Desa-desa tersebut diidentifikasi tidak sesuai prosedur karena menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai 2018.

KPK dan Polda Sultra telah melakukan gelar perkara pada 24 Juni 2019. Selanjutnya pada 25 Juni 2019, Febri mengatakan pimpinan KPK bertemu dengan Kapolda Sultra membahas supervisi dan pemintaan kepada KPK untuk memberikan bantuan berupa ahli.

Sedangkan berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa ada empat desa yang diduga fiktif di Sulawesi Tenggara berdasarkan pemeriksaan tim pada 15-17 Oktober 2019 di provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, keempat desa yang diduga fiktif tersebut sudah tidak menerima alokasi dana desa. Dana desa tidak digelontorkan lagi sejak 2017.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Aparat TNI/Polri Sisir Bangkai Babi di Sungai Belawan

Aparat TNI dan Polri yang menggunakan dua perahu karet masih menemukan bangkai babi dalam keadaan mengambang.

NASIONAL | 12 November 2019

Dirjen Imigrasi Tidak Pernah Terbitkan Surat Tangkal untuk Rizieq

Dirjen Imigrasi menegaskan belum pernah menerbitkan surat tangkal atau larangan terhadap pimpinan FPI Rizieq Syihab ke Indonesia.

NASIONAL | 12 November 2019

Gibran Rakabuming Pastikan Ikuti Tahapan Pilkada

Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan mengikuti seluruh tahapan terkait keinginannya menjadi peserta Pilkada Surakarta 2020.

NASIONAL | 12 November 2019

Gempa 5,1 M Guncang Ambon, Warga Berlarian

Gempa dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Ambon, Selasa (12/11/2019) sore pukul 17.10 WIB membuat warga lari berhamburan keluar rumah.

NASIONAL | 12 November 2019

Ridwan Kamil: Perkuat Kolaborasi Bangsa Asia Demi Masa Depan Emas

Pada Acara 12th CACPPFO, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menekankan kolaborasi negara-negara di kawasan Asia guna menyambut masa depan emas.

NASIONAL | 12 November 2019

Dirjen Imigrasi: Paspor Rizieq Masih Berlaku

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie memastikan bahwa paspor atas nama Rizieq Syihab masih berlaku.

NASIONAL | 12 November 2019

Target Operasi Pada 2021, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Capai 36,01 Persen

Ditargetkan pada bulan 2021, kini Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 36,01 persen.

NASIONAL | 12 November 2019

KPK Perpanjang Masa Cegah Wali Kota Dumai

KPK memutuskan memerpanjang masa cegah Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah bepergian ke luar negeri.

NASIONAL | 12 November 2019

Kemkominfo Fasilitasi Infrastruktur Digital Hadapi Radikalisme ASN

ASN sebagai garda terdepan punya peran penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan yang lebih maju.

NASIONAL | 12 November 2019

Januari 2020, Presiden Luncurkan Program Kartu Prakerja

Bahkan, melalui Program Kartu Prakerja diharapkan para pengguna manfaat dapat diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi entrepreuneur.

NASIONAL | 12 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS