Draf Omnibus Law Diserahkan Sebelum 12 Desember
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Draf Omnibus Law Diserahkan Sebelum 12 Desember

Sabtu, 16 November 2019 | 06:17 WIB
Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah saat ini tengah fokus menggenjot penyelesaian omnibus law sebagai upaya untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dikeluhkan pelaku bisnis. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyampaikan, lebih dari 70 undang-undang telah diidentifikasi dan akan disederhanakan. Draf undang-undang tersebut saat ini tengah disusun dan akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas.

“Sebelum DPR reses pada 12 Desember 2019, targetnya draf omnibus law sudah masuk,” kata Iskandar Simorangkir dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB), di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Iskandar menegaskan, keberadaan omnibus law ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja. Melalui omnibus law, pemerintah akan mengusulkan dua UU baru ke DPR, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Adapun isi substansi omnibus law Cipta Lapangan Kerja terdiri dari 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pengenaan sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana, ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan hukum, dukungan riset dan inovasi, kemudahan berusaha, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Bentuk penyederhanaan regulasi yang akan dilakukan misalnya dalam urusan perizinan berusaha. Iskandar menjelaskan, nantinya tidak semua jenis usaha memerlukan izin, melainkan hanya jenis usaha yang membahayakan keamanan, kesehatan, dan juga lingkungan atau risk-based license. Sedangkan jenis usaha lainnya cukup menggunakan standar umum dan pengawasan. Dengan aturan baru ini, peran pengawas menjadi sangat penting.

“Misalnya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebenarnya kan izin atau lisensi itu nggak perlu. Dengan model risk based, kita hanya perlu menetapkan standard saja. Misalkan kalau lima lantai kedalaman pondasinya harus sekian, kalau 20 lantai harus sekian. Ini nanti di-assist oleh lembaga yang mengawasi profesi itu, sudah cocok belum? Bila perlu kalau ekstrem kita rubuhkan gedungnya kalau tidak penuhi standard," kata Iskandar.

Contoh lainnya dalam urusan pertanahan. Iskandar menyampaikan, pemerintah nantinya bakal membantu para investor hingga ke tahap pengadaan tanah. “Kalau ada investor yang akan menginvestasikan uangnya di Indonesia, modelnya akan dikasih tanah. Nanti pemerintah yang berkewajiban menyediakan tanah. Makanya di omnibus law ada juga satu klaster yang tentang pertanahan. Ini salah satu langkah progresif yang akan dilakukan untuk mendorong investasi,” ujar Iskandar.

Undang-undang omnibus law menurutnya juga akan memasukkan reformasi ketenagakerjaan yang mempertimbangkan enam aspek, yaitu upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanski. Enam aspek tersebut sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan seperti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan lain-lain.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Korban First Travel Tolak Uang Hasil Lelang Diserahkan untuk Negara

"Keputusan pengadilan melelang harta kekayaan pemilik First Travel untuk diserahkan ke negara sangat menyakitkan kami," ujar Asro.

NASIONAL | 15 November 2019

Polisi Tangkap Lagi 2 Orang dan Temukan Hutan Bakau Tempat Pembuatan Bom

Petugas sudah turun ke lokasi hutan bakau dan sedang mencari bahan peledak di sana.

NASIONAL | 15 November 2019

Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan kekuatan besar yang membuat Indonesia mampu bertahan dari krisis ekonomi.

NASIONAL | 15 November 2019

Mangga Dapat Dijadikan Modal Utama Ekspor Buah

Potensi mangga Indonesia yang sangat besar dapat dijadikan modal utama meningkatkan kinerja ekspor buah.

NASIONAL | 15 November 2019

Eks Menag Lukman Hakim Tutup Mulut soal Kasus yang Diselidiki KPK

"Silakan saudara-saudara, rekan-rekan media menanyakan langsung ke KPK," kata Lukman.

NASIONAL | 15 November 2019

Bahas Optimalisasi Dana Desa, Mendagri Terima Audiensi Mendes

Pembinaan dan pendampingan dana desa juga menjadi salah satu poin dalam pertemuan Mendagri dan Mendes.

NASIONAL | 15 November 2019

Tugas di BUMN, ReJo: Ahok Miliki Integritas dan Loyalitas

Beri kesempatan dan waktu kepada Ahok untuk membuktikan kemampuannya.

NASIONAL | 15 November 2019

Dukung Sertifikasi Nikah, Wapres: Yang Penting Ilmunya, Bukan Sertifikat

Wapres mendukung wacana sertifikasi nikah, tapi menurut Wapres yang penting sosialisasi ilmu kepada pasangan hendak nikah, bukan sertifikatnya.

NASIONAL | 15 November 2019

KPK Selidiki Pengelolaan Haji dan Gratifikasi Eks Menag Lukman Hakim

Lukman mengakui, uang tersebut diterimanya dari Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang digelar di Indonesia.

NASIONAL | 15 November 2019

Presiden HCI Dukung Ricardo Pimpin Peradi

Ricardo yang menjabat Waketum Peradi dinilai memiliki integritas, daya juang, pemikiran progresif, dan matang dalam bertindak.

NASIONAL | 15 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS