Kementerian PAN dan RB: SKB 11 Menteri Lindungi ASN dari Radikalisme
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Kementerian PAN dan RB: SKB 11 Menteri Lindungi ASN dari Radikalisme

Selasa, 10 Desember 2019 | 15:50 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan surat keputusan bersama 11 menteri dibuat untuk melindungi aparatur sipil negara dari bahaya radikalisme.

"SKB ini untuk melindungi ASN dari bahaya terpapar ideologi ekstrem yang bisa mengancam integritas nasional," kata Mudzakir di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya 11 kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Seiring penandatangan tersebut, pemerintah juga meluncurkan portal aduan www.aduanasn.id.

Mudzakir mengatakan ada mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Mekanisme itu untuk melindungi ASN dari tindakan kesewenang-wenangan.

Dalam pengaduan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ASN, pelapor wajib menyertakan lampiran bukti berupa video/teks/foto. Nantinya ASN yang dilaporkan juga akan diklarifikasi oleh tim pemeriksa untuk diberikan kesempatan membela diri.

"ASN-nya akan dipanggil dan bisa membela diri atau selfdefence. Serta ada upaya hukum untuk menggugat melalui PTUN dan sebagainya, sehingga benar-benar tidak ada kesewenang-wenangan," kata Mudzakir.

Sekretaris Jenderal Komenterian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan selama sebulan terakhir terdapat 94 aduan terkait aparatur sipil negara melalui portal www.aduanasn.id.

"Sampai sekarang ada 94 pengaduan dalam sebulan, sejak SKB 11 Menteri ditandatangani 11 November," kata Niken.

Niken mengatakan ada beberapa kategori pengaduan yaitu 33 pengaduan terkait intoleransi, lima pengaduan tentabg antiideologi Pancasila, 25 pengaduan anti-NKRI, 13 pengaduan menyangkut radikalisme dan 19 pengaduan menyangkut hal lain seperti netralitas, ujaran kebencian, hoaks dan lain-lain.

Dia menekankan SKB 11 Menteri yang diikuti peluncuran portal pengaduan ASN www.aduanasn.id merupakan wujud sinergitas kementerian dalam melindungi sekaligus mendudukkan ASN pada posisi yang seharusnya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ricky Rachmadi Dorong Pekerja Migran Berwirausaha

Masih banyak PMI setelah pulang dari luar negeri membeli hal-hal yang kurang penting sehingga uangnya habis.

NASIONAL | 10 Desember 2019

AJI Nilai Indeks Kebebasan Pers Indonesia Memburuk

Memburuknya Indeks Kebebasan Pers di Indonesia dipicu berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi belakangan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Hak Atas Nutrisi di Indonesia Masih Jadi Masalah Besar

Kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan manula, harus mendapatkan prioritas kebijakan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Pemerintah Usulkan 19 Kawasan Industri Prioritas di Luar Jawa

Namun demikian, dalam upaya mendorong pengembangan kawasan industri prioritas, terdapat tantangan yang harus dapat diatasi bersama.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Ricky Rachmadi Dorong PMI Purna Kreatif Berwirausaha

PMI bisa memiliki bekal untuk berwirausaha sehingga uang yang diperoleh selama bekerja di luar negeri tidak digunakan untuk kegiatan yang konsumtif.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kades di Kaur, Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

"Namun, jika ada bukti baru dalam persidangan nanti ada pihak lain terlibat akan kita proses sesuai hukum yang berlaku," ujar Alman.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Jateng Pengelola Sistem Pengaduan Publik Terbaik

Sejak memimpin Jateng 2013 lalu, Ganjar melakukan sejumlah gebrakan terkait pelayanan publik khususnya dalam merespon laporan masyarakat.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Mahasiswi Universitas Bengkulu Tewas, Polisi Periksa 18 Saksi

Mahasiswa Unib yang tidak tinggal bersama orang tua, sebaiknya dalam mencari tempat indekos harus memperhatikan lingkungan sekitarnya aman.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, 160.000 Polisi Amankan Arus Lalu Lintas

Polisi diterjunkan di jalan tol, arteri dan titik-titik yang berpotensi macet.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Warga Desak Tindak Lanjut Pencemaran Sungai Cileungsi-Bogor

Warga di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Bogor, terdampak pencemaran sebuah pabrik aluminium.

NASIONAL | 10 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS