PPATK Diminta Ungkap Kepala Daerah Pemilik Rekening di Kasino
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

PPATK Diminta Ungkap Kepala Daerah Pemilik Rekening di Kasino

Sabtu, 14 Desember 2019 | 12:02 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, informasi adanya oknum kepala daerah yang memiliki rekening di tempat perjudian (kasino) di luar negeri harus segera diungkap ke publik. Langkah demikian dilakukan untuk dijadikan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya.

"Harus dibuka biar publik tahu siapa aktornya. Ini penting untuk dijadikan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya," kata Adi Prayitno, Sabtu (14/12/2019) di Jakarta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. PPATK mengendus sejumlah kepala daerah itu menyimpan uang di rekening kasino yang berada di luar negeri yang jumlahnya mencapai Rp50 miliar.

Dikatakan Adi, temuan tersebut juga harus dapat diusut tuntas oleh PPATK dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Mengingat, uang sebesar itu diduga adalah hasil pencucian uang hasil korupsi.

"Harus segera diusut sampai tuntas. PPATK harus bekerja sama dengan KPK dan Polisi untuk mengungkap persoalan ini hingga tuntas. Ini problem serius soalnya," ujar Adi Prayitno.

Sebelumnya, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin menyebutkan, penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, Badaruddin tidak menjelaskan lebih rinci mengenai penelusuran yang dilakukan PPATK tersebut, termasuk kepala daerah yang menempatkan uangnya di rekening kasino di luar negeri.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Grab Indonesia-DIY Kerja Sama Wujudkan Provinsi Cerdas

Program Co-Creation For A Smarter Province bertujuan untuk mengembangkan program provinsi cerdas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

NASIONAL | 13 Desember 2019

Presiden: Jaga Situasi Kondusif Jelang Natal dan Tahun Baru

Presiden Jokowi memerintahkan aparat keamanan menjaga situasi kondusif menjelang Natal dan pergantian tahun baru

NASIONAL | 14 Desember 2019

Ketum Pagar Nusa Apresiasi Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia

Ketua Umum PP Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen mengapresiasi Unesco yang menetapkan pencak silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

NASIONAL | 14 Desember 2019

Polri Siap Berikan Rasa Aman Saat Natal dan Tahun Baru

Presiden juga mengingatkan Polri agar jangan sampai terjadi ancaman, aksi sweeping, termasuk penolakan terhadap suatu peribadatan.

NASIONAL | 14 Desember 2019

Aliran Dana dari Penyelundupan Benih Lobster Capai Rp 900 M

Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.

NASIONAL | 14 Desember 2019

Warga Antusias Hadiri Puncak Hari Nusantara di Pariaman

Ribuan orang memadati Pantai Gandoriah, Pariaman, Sumatera Barat yang menjadi lokasi dihelatnya kegiatan puncak Hari Nusantara, Sabtu (14/12/2019).

NASIONAL | 14 Desember 2019

Wah! Ada Kepala Daerah Punya Rekening Kasino di Luar Negeri Hingga Rp 50 Miliar

PPATK juga menemukan penggunaan uang hasil tindak pidana untuk membeli barang mewah dan emas batangan di luar negeri.

NASIONAL | 14 Desember 2019

KPK Didesak Umumkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Agus Rahardjo

"Kami sekaligus mendesak dibentuknya Dewan Etik jika hasil pemeriksaan Pengawas Internal KPK menemukan cukup bukti dugaan pelanggaran etik tersebut."

NASIONAL | 14 Desember 2019

KBRI Moskwa Terima Penghargaan di Bidang Budaya

KBRI Moskwa gencar menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya di Rusia sejak 2016 untuk lebih mempromosikan Indonesia di Rusia.

NASIONAL | 14 Desember 2019

KPK Belum Terima Salinan Putusan PK Eks Bupati Buton

"Jadi informasi yang seolah-olah mengatakan putusan PK di MA terhadap terdakwa Umar Samiun adalah vonis bebas tidak benar."

NASIONAL | 14 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS