APBD Gagal Ditetapkan, Pengamat: Perlu Sanksi Tegas
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

APBD Gagal Ditetapkan, Pengamat: Perlu Sanksi Tegas

Senin, 30 Desember 2019 | 07:47 WIB
Oleh : YUD

Kupang, Beritasatu.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, SH M.Hum, mengatakan perlu ada sanksi lebih tegas dari pemerintah pusat terhadap kegagalan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah-daerah.

“Otonomi daerah kita ini kan diberikan dari pusat, anggarannya juga dari sana, jadi meski ada tekanan, perlu sanksi lebih tegas terhadap daerah yang gagal menetapkan APBD-nya,” katanya kepada Antara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (30/12/2019).

Dia mengatakan hal itu terkait dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Timor Tengah Utara dan Rote Ndao yang gagal menetapkan APBD 2020 hingga batas waktu yang ditentukan pada 30 November 2019.

Menurut dia, sesuai aturan, kegagalan penetapan APBD bisa berdampak pada adanya sanksi kepada kepala daerah maupun DPRD yang tidak digaji selama enam bulan.

Namun, lanjut dia, perlu ada sanksi lain yang lebih tegas sehingga betul-betul dapat memberikan efek jera bagi penyelenggara pemerintah di daerah.

“Efeknya harus betul-betul membuat jera, karena selama ini sudah ada ancaman sanksi sesuai aturan tetapi setiap tahun selalu jadi masalah terkait APBD ini dan tentu dampaknya merugikan rakyat,” katanya.

“Kepala daerah maupun DPRD itu dipilih oleh rakyat untuk mengurus rakyat, tapi justru membuat sulit rakyat,” kata Tuba Helan.

Ia mengatakan, kegagalan penetapan APBD juga menunjukkan kurangnya dukungan daerah terhadap pembangunan yang sedang digenjot pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketika APBD gagal ditetapkan, lanjut dia, maka pelaksanaan anggaran pembangunan harus menggunakan APBD tahun sebelumnya dengan jumlah yang terbatas.

“Artinya input anggaran dari pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah tidak bisa digunakan sehingga tidak selaras antara pembangunan yang digiatkan pemerintah pusat dengan di daerah,” katanya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Makanan Berformalin Diduga Marak Jelang Akhir Tahun

Pangan olahan seperti tahu, kue pia dan nugget, juga rawan formalin.

NASIONAL | 30 Desember 2019

Jelang Tahun Baru, Penumpang KA Jarak Jauh Diperkirakan Meningkat

Jumlah penumpang pengguna jasa moda kereta api jarak jauh yang berangkat dari Jakarta dan sekitarnya dalam libur Natal dan tahun baru 2020 diperkirakan naik.

NASIONAL | 30 Desember 2019

BPJS Kesehatan Disarankan Turun Langsung ke Masyarakat

Di Sumut, jumlah penduduk ada sebanyak 14,9 juta jiwa namun sebanyak 3,4 juta jiwa belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

NASIONAL | 29 Desember 2019

Setnov di Blok Khusus, Ini Penjelasan Kalapas Cipinang

Dalam ruangan khusus Novanto tersebut diperuntukkan untuk satu orang dengan dilengkapi toilet duduk dan tidak ada televisi.

NASIONAL | 29 Desember 2019

KA Bandara Adi Soemarmo Diharapkan Dukung Pariwisata Jateng

Butuh waktu 19 menit untuk menempuh perjalanan dari Stasiun Solo Balapan ke bandara.

NASIONAL | 29 Desember 2019

Rencana Jadikan Bakamla Single Coast Guard Diminta Dievaluasi

Tugas yang diemban Bakamla diminta untuk kembali dievaluasi sebelum mematangkan rencana sebagai Single Coast Guard.

NASIONAL | 29 Desember 2019

Kasus Jiwasraya, Komisi VI Akan Panggil Akuntan Publik PWC

Komisi VI akan memanggil auditor dari kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers yang menggambarkan bahwa asuransi Jiwasraya masih untung.

NASIONAL | 29 Desember 2019

Tol Manado-Bitung Siap Dioperasikan Januari 2020

Panjang bentangan tol Manado-Bitung yang akan dioperasionalkan sekitar 20 kilometer.

NASIONAL | 29 Desember 2019

Puncak Arus Mudik Akhir Tahun 2019, 57.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Volume tertinggi kemarin terjadi pukul 07.30 hingga 08.29 WIB, yaitu sebanyak 3.208 kendaraan melintasi GT Cikampek Utama untuk menuju Tol Trans Jawa.

NASIONAL | 29 Desember 2019

Kereta Bandara Adi Soemarmo Mulai Beroperasi

Rute kereta api tersebut adalah Bandara Adi Soemarmo menuju Stasiun Solo Balapan (pp) dengan jarak sejauh 12,9 km dan rata-rata waktu tempuh selama 20 menit.

NASIONAL | 29 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS