Mahfud MD: Natuna Dimasuki Kapal Pencuri Ikan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Mahfud MD: Natuna Dimasuki Kapal Pencuri Ikan

Senin, 6 Januari 2020 | 16:42 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan ikan-ikan di perairan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau dicuri oleh orang asing. Terhadap para pencuri itu, negara bersama pemerintah tidak menerima begitu saja. Pengerahan pasukan untuk mengusir para pencuri sedang dilakukan.

"Natuna sekarang dimasuki kapal-kapal pencuri ikan. Pencuri ikan itu artinya mengambil ikan secara ilegal. Kalau mengambil secara ilegal itu artinya kan mencuri. Jadi tidak ada minta maaf," kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Sebagaimana diketahui, sejak akhir Desember 2019 hingga saat ini, sejumlah kapal nelayan dari Tiongkok melakukan pencurian ikan di Natuna. Kapal-kapal itu didampingi kapal pengawas perikanan dari Tiongkok.

Mahfud menjelaskan pengambilan ikan di wikayah Natuna itu melanggar hukum internasional. Hal itu karena secara hukum internasional, Natuna adalah bagian sah dari wilayah Indonesia.

"Agak kasar disebut pencuri ikan. Ya memang illegal fishing pengambilan ikan secara tidak sah berdasar hukum, itu namanya pencuri. Sehingga kita menyebutnya agak kasar, pencuri ikan," ujar Mahfud.

Menurutnya, Natuna daerah adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut. Berbagai jenis ikan yang mahal-mahal melimpah di Natuna.

Semua kekayaan itu menjadi hak negara Indonesia. Jika dicuri orang lain maka negara sekuat tenaga hadir di sana untuk melindungi kedaulatan dan kekayaan yang ada.

"Berdasar hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka masuki itu adalah perairan sah Indonesia. Kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di situ. Sapapun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," tutup Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Klaim Nine Dash Line, Menlu: Indonesia Takkan Mengakui

Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui terkait 9 Garis Putus-putus atau Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Soal Natuna, Ketua DPR Minta Pemerintah Utamakan Diplomasi

Puan Maharani menyatakan Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok meninggalkan Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi: Pernyataan Pejabat Terkait Situasi di Natuna Sudah Tepat

Kedaulatan NKRI tidak mengenal tawar-menawar.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna

Menko Polhukam Mahfud MD mendorong 150 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa beroperasi di Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Abang None Jakarta Ulurkan Tangan untuk Korban Banjir

Abang None Jakarta mengulurkan tangannya untuk korban banjir dengan menggelar kerja bakti massal.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud: Negara Ingin Benar-benar Hadir di Natuna

Penguatan pasukan di Natuna sudah bergerak.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi Instruksikan Seluruh Menteri Turun ke Lapangan Atasi Banjir

Presiden menginstruksikn seluruh jajaran menteri terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Eks Kadinkes Banten Beberkan Rp 700 Juta yang Diterima Rano Karno

Eks Kadinkes Banten Beberkan Rp 700 Juta yang Diterima Rano Karno.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Dampak Kemarau, Produksi Padi di Jambi Merosot

Produksi padi di Jambi tahun lalu masih mencapai 790.000 ton dengan luas tanam 180.000 ha.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Presiden: Tidak Ada Tawar-Menawar Soal Natuna

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS