Pemerintah Mobilisasi Nelayan ke Natuna
INDEX

BISNIS-27 448.452 (0.76)   |   COMPOSITE 5112.19 (15.31)   |   DBX 973.986 (2.56)   |   I-GRADE 139.714 (0.67)   |   IDX30 428.304 (0.81)   |   IDX80 113.764 (0.21)   |   IDXBUMN20 291.927 (1.44)   |   IDXG30 119.182 (-0.06)   |   IDXHIDIV20 379.228 (1.32)   |   IDXQ30 124.656 (0.39)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.11)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.29)   |   IDXV30 107.478 (0.22)   |   INFOBANK15 831.648 (5.08)   |   Investor33 374.125 (0.73)   |   ISSI 151.171 (-0.08)   |   JII 550.867 (-1.45)   |   JII70 188.056 (-0.42)   |   KOMPAS100 1022.34 (0.96)   |   LQ45 789.815 (1.37)   |   MBX 1412.7 (4.15)   |   MNC36 280.331 (0.36)   |   PEFINDO25 282.464 (0.78)   |   SMInfra18 241.575 (0.21)   |   SRI-KEHATI 316.512 (0.92)   |  

Pemerintah Mobilisasi Nelayan ke Natuna

Senin, 6 Januari 2020 | 19:29 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan memobilisasi pengiriman nelayan ke perairanan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Langkah itu untuk menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia di wilayah tersebut.

"Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura (Pantai Utara Jawa). Dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana," kata Menko Polhukam Mahfud MD saat menerima 110 nelayan Pantura di Kemko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Para nelayan itu akan segera dikirim ke perairan Natuna. Mereka akan dijaga dan dilindungi agar bebas melaut di Natuna.

"Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perijinan, fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah, nanti biar dirembuk. Nanti akan diarahkan oleh Pak Rudianto di sini Bapak Deputi, yang secara langsung mengurusi masalah ini untuk kemenko dan nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian-Kementerian yang lain dengan pemda dan sebagainya," jelas Mahfud.

Dia menegaskan tugas melaut ke Natuna juga bagian dari membela negara ini agar kekayaannya tidak dicuri orang. Negara menjaga dan melindungi agar tidak ada yang menganggu.

"Saudara akan dilindungi oleh negara. Tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," tegas Mahfud.

Dia menambahkan Presiden Jokowi telah menegaskan kedaulatan di Natuna. Pertama, saat awal-awal menjadi Presiden, Jokowi memimpin rapat di atas kapal di Natuna. Pada rapat itu ditegaskan bahwa tidak sejengkal bataspun, dimasuki tanpa izin dan persetujuan pemerintah. Hal itu karena Natuna adalah wilayah sah dari Republik Indonesia.

Kedua, tahun lalu, Presiden Jokowi memerintahkan agar memperkuat pengamanan terhadap Natuna. Hal itu sebagai bentuk kehadiran negara. "Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana," tutup Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Gagalkan Penyelundupan 3,2 Kg Ganja dari PNG

Penyelundupan 3,2 kg ganja dari PNG merupakan kasus besar di awal tahun yang bernilai ratusan juta rupiah.

NASIONAL | 6 Januari 2020

MAKI Praperadilankan Kejagung Jika Tak Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

MAKI meminta Kejagung untuk memeriksa para direksi Jiwasraya, terutama direksi yang menjabat pada periode 2008 hingga 2018.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Ahli dari OJK

Kejagung masih mendalami kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 6 Januari 2020

PBNU Ingatkan Tiongkok Jangan Main-main dengan Kedaulatan NKRI

"Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara

NASIONAL | 6 Januari 2020

Novel Ingin Bertemu Kedua Pelaku Penyiraman

Kuasa hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan, Saor Siagian mengatakan, kliennya ingin bertemu dengan dua pelaku penyiraman air keras.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Fenomena Tanah Ambles Kembali Terjadi di Gunung Kidul

Fenomena tanah berlubang atau tanah ambles kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (3/1/2020).

NASIONAL | 6 Januari 2020

BKSDA Sumsel: Harimau di Muara Enim Belum Tertangkap

BKSDA Sumsel menyatakan bahwa harimau yang berkeliaran di Muara Enim dan sekitarnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

NASIONAL | 6 Januari 2020

KPK Yakin Perpres Dewas Percepat Tugas Penindakan

Perpres itu telah dinantikan oleh Lembaga Antikorupsi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud MD: Natuna Dimasuki Kapal Pencuri Ikan

Pengerahan pasukan untuk mengusir para pencuri ikan di laut Natuna sedang dilakukan pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Klaim Nine Dash Line, Menlu: Indonesia Takkan Mengakui

Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui terkait 9 Garis Putus-putus atau Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS